Tepati Janji Kampanye, Jokowi Ajak KPK ke Desa, Serius Tanggapi Korupsi!

Tepati Janji Kampanye, Jokowi Ajak KPK ke Desa, Serius Tanggapi Korupsi!

18

Presiden Joko Widodo ingin dana desa yang diturunkan dari kebijakannya memajukan desa, digunakan dengan baik dan efektif. Bukan hanya baik dan efektif, melainkan tepat sasaran. Tidak seperti Anies yang sangat terbatas dengan retorika, Pak Dhe lantas berencana untuk mengajak KPK untuk melakukan transmigrasi alias turun ke desa, dan mengecek setiap sistem keuangan yang ada di desa-desa.

Untuk apa Pak Dhe repot-repot mengutus KPK mengontrol aliran dana? Karena jelas, Pak Dhe tidak pernah bermain-main dengan keuangan. Hal ini dilakukan sebagai prinsip “kerja” yang direalisasikan oleh Pak Dhe Jokowi dan jajarannya. Uang yang dikeluarkan tidak boleh diperlakukan dengan seenaknya.

Tindakan korupsi harus senantiasa diperhatikan untuk tidak dilakukan sama sekali. Presiden Jokowi mengingatkan agar desa yang diberikan dana, menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya, demi memajukan desa, bukan membawa para kepala desa masuk penjara menjadi tahanan tindak korupsi. Ini merupakan salah satu “ancaman” yang secara halus dilakukan oleh Pak Dhe Jokowi.

Dana yang diberikan itu sangat besar dan sangat menggiurkan. Namun jika tidak digunakan dengan baik, maka akan sangat merugikan para pelaku korupsi. Tidak heran Pak Dhe bekerja sama dengan KPK untuk mengontrol dan sekaligus mengajari para kades untuk mengedepankan transparansi dan kejelasan aliran dana. Pada tahun 2016, desa-desa mendapatkan dana sekitar 700 juta untuk digunakan dan diputar di sebuah desa.

Melalui Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes), para pejabat desa dapat melakukan transparansi dan open governance terhadap masyarakat, dari perencanaan sampai kepada penggunaan desa. Dengan SisKeuDes tersebut, masyarakat juga bisa melihat dan berbagian di dalam penggunaan dana desa. Seluruhnya terpantau dengan baik.

Setiap penggunaan dana, diharapkan bisa diterapkan pada berbagai desa. Di setiap desa, tentu akan diterjunkan beberapa orang utusan KPK juga mengawasi. Hal ini dilakukan oleh Pak Dhe, lagi-lagi hanya untuk memastikan bahwa keuangan tersebut dapat diputar dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Demi kemaslahatan seluruh rakyat desa, Presiden siap melayani mereka, mulai dari pengaturan rumah tangga mereka.

Ada sebuah hal yang menarik saat Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Rapat Koordinas Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana. Jokowi meminta pimpinan KPK yang hadir untuk duduk di paling depan. Pembukaan ini berlangsung di ruang utama Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Kode ini sangat keras dilontarkan oleh Pak Dhe Jokowi kepada para jajaran pengurus keuangan desa.

Pimpinan KPK yang diminta untuk duduk di depan adalah Alexander Marwata. Dalam sambutannya Jokowi menyinggung soal perubahan dunia yang sangat cepat. Indonesia harus bisa mengikuti irama perubahan dengan mengubah pola kerja menjadi lebih aktif dan tak monoton.

Maka dengan apa yang sudah kita ketahui dari gaya kepemimpinan Jokowi, kita tahu secara pasti bahwa Pak Dhe ini adalah orang yang benar-benar mengedepankan efektifitas dan efisiensi. Secara tidak langsung, ia hadir untuk memberikan model dan teladan yang paling jelas, mengenai cara memimpin.

Berbeda dengan jajaran pimpinan DPR yang selalu terkesan mengulur-ulur waktu. Maka apa yang seharusnya warga Indonesia lakukan adalah mendukung setiap langkah yang dikerjakan oleh Pak Dhe Jokowi. Pak Jokowi belum selesai di dalam tugasnya. Lima tahun sangat tidak cukup untuk memajukan Indonesia.

Mungkin pembaca Seword ada yang baru sadar bahwa lima tahun kepemimpinan Pak Dhe Joko Widodo tidak cukup untuk memajukan Indonesia. Indonesia dengan segala kompleksitasnya menjadi sebuah negara yang sangat sulit untuk diperkembangkan secara menyeluruh.

Maka untuk ke depannya, kita harus dukung langkah Pak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya pada tahun 2019-2024, dengan wakil presiden yang jauh lebih baik ketimbang Pak Jusuf Kalla

Kita lihat saja bagaimana ketika Pak Jokowi pontang panting di dalam negeri untuk mengurus desa-desa dan kota-kota di Indonesia, Jusuf Kalla malah meniup lilin ulang tahun. Melihat Pak Jokowi diam di dalam kerumitan pikirannya, Jusuf Kalla malah berkoar-koar mengaitkan agama dan isu kesenjangan ekonomi warga Indonesia. Ketika Pak Jokowi naik motor trail di Papua untuk cek kondisi, JK malah pergi ke luar negeri untuk membasuh dirinya dari tudingan Islam intoleran. Hmm. Sepertinya Pak Dhe dan JK adalah dua pribadi dengan karakter yang berkebalikan.

Betul kan yang saya katakan?

Jika pembaca ingin melihat dan menikmati buah pemikiran saya yang lainnya, silakan klik link berikut: https://seword.com/author/hans-sebastian/

https://news.detik.com/berita/d-3504831/jokowi-kpk-harus-di-depan-jangan-diberi-bangku-di-belakang

https://news.detik.com/berita/d-3505056/jokowi-ke-para-kades-saya-akan-bawa-kpk-cek-keuangan-desa

 

Share.

About Author

Si awam yang mau berpikir sampai ke awan. Twitter dan Instagram @hysebastian Terbuka untuk diskusi via disqus maupun e-mail. hysebastian.seword@gmail.com. Kumpulan tulisan: https://seword.com/author/hans-sebastian/

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Donasi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage