Bukti Sri Mulyani Ditakuti DPR, Daftar Proyek Yang Lolos Dari Mata Elangnya, Hutang Krisis 98 masih Rp 244 T

Bukti Sri Mulyani Ditakuti DPR, Daftar Proyek Yang Lolos Dari Mata Elangnya, Hutang Krisis 98 masih Rp 244 T

46

Kapankah kita mendengar berita positif dari DPR ? Sudah tidak ingat lagi kapan, bukan under estimate atau mengindahkan anggota yang masih bagus. Jujur mereka yang “waras” tenggelam oleh sistem di DPR atau aturan AD ART Partai.

Korupsi berjamaah E-KTP seakan bukti kalau menjadi anggota DPR adalah sebuah “pekerjaan” bukan idealisme politik. Lha wong mereka masih ribut sama gaji, tunjangan, mobil. Ingat tho saat DPRD Jabar ngotot sama Aher supaya mobilnya diganti dengan Fortuner, jangan salah sangka terhadap permintaan “mulia” DPRD Jabar lho.

Alasannya adalah kondisi jalanan di beberapa daerah Jabar memang hanya layak disusuri dengan dengan Fortuner kok.

Struktur Ekonomi Indonesia

Sri Mulyani sangat memahami bahwa struktur ekonomi Indonesia digerakkan oleh jasa industri keuangan hingga 75% dari GDP (Gross Domestic Product).

Wow 75% dari GPD, artinya kalau jasa keuangan sekarat, otomatis ekonomi nasional juga sekarat. Ingat tho saat 1998, dimana dolar Paman Sam meroket dari Rp 2.500 menuju Rp 17.000, apa gak koma pelaku ekonomi. Belum lagi inflasi yang gila-gilaan, sampai-sampai ada deposito punya rate hampir 70%.

Tahun 2008 dunia dilanda krisis ekonomi akibat kerakusan para hedge fund. Bank Century terindikasi menjadi bank berpotensi sistemik dalam industri perbankan, sehingga harus diselamatkan. Sri Mulyani dan Boediono melihat potensi ini tetapi DPR melihatnya dalam kacamata politik, hanya melihat angka Rp 6.7 T, padahal ongkos penyehatan perbankan bisa mencapai ratusan triliun.

Bukannya kasus Bank Century tanpa indikasi korupsi tetapi memang harus dilihat dari sudut pandang yang jernih tanpa model sandera-sanderaan isu politik. Parpol lewat DPR sekali lagi membuktikan model penyanderaan politik terhadap kasus Century.

Sri Mulyani adalah seorang yang hanya komitmen dengan dunia keuangan, lebih baik mundur sebagai Menkeu, bukan karena takut, tapi lebih baik membantu Indonesia di level internasional di World Bank. Jelas World Bank hanya akan merekrut orang-orang dengan talenta super, bukan asal S3 atau Doctor Honoris Causa yang kredibilitasnya masih abu-abu.

Bukti lain kredibilitas sosok Sri Mulyani adalah memberikan kuliah umum di Harvard Kennedy School. Jelas tidak banyak ekonom Indonesia yang diakui kualitasnya di level dunia.

 “Hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 saya memberikan kuliah umum di Harvard Kennedy School dengan topik: “The New World Order: Indonesia’s Response and Call for a Coordinated Global Response”,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagam pribadinya, @smindrawati, Rabu (8/3/2017).

Apa mereka juga tidak tahu kalau sampai saat ini beban hutang akibat krisis 1998 masih ada Rp 195 T plus bunga Rp 49 T totalnya jadi Rp 244 T, mbok mikir dikit. Apa mereka tahu data ini ? Jawabannya jelas tidak. Bagi mereka tahunya Jokowi berhutang terlalu banyak untuk membiayai proyek infrastruktur dan dapat mengancam keuangan negara.

Tetapi mereka lupa bahwa hutang pakde Jokowi adalah hutang produktif, sedangkan mereka lupa kalau krisis 1998 masih meninggalkan sisa hutang yang banyak. Untung Sri Mulyani sudah membongkar terlebih dahulu.

“Itu surat utangnya masih ada sampai sekarang. Masih harus kami bayar,” ujar Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (13/3/2017). Kompas.com.

 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/13/191500826/sri.mulyani.akibat.krisis.98.pemerintah.masih.utang.rp.244.triliun

Kalau Pakde Jokowi punya tambahan uang cash Rp 244 T, tentu kita tidak perlu ngutang banyak, atau sudah menjadi banyak proyek infrastruktur. Eh kira-kira Pak Mantan juga tahu angka ini ndak ya ?

DPR berani saat Sri Mulyani di World Bank

DPR ternyata penakut soal anggaran, buktinya banyak anggaran diputuskan atau dibicarakan setelah Sri Mulyani mengundurkan diri bulan Mei 2010. E-KTP dibahas bulan Juli 2010, atau Hanya 1 bulan setelah Sri Mulyani mengundurkan diri. Ahok yang saat itu menjadi anggota komisi 2 DPR juga sudah mewanti-wanti proyek E-KTP tapi jelas satu suara Ahok hanya bikin gaduh saja.

Bukti lain anggaran APBN yang potensinya menimbulkan kerugian negara disusun setelah kepergian Sri Mulyani sebagai Menkeu :

  1. Anggaran proyek pengadaan 7.000 megawatt tahun 2010 , 34 proyek listrik dengan total anggaran Rp 4.94 T, dipastikan 12 proyek “stop”, 22 proyek bila dilanjutkan perlu dana tambahan sekitar Rp 4,68 T sampai Rp 7,25 T.

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/04/13342531/melapor.ke.jokowi.pramono.sebut.34.proyek.mangkrak.era.sby.rugikan.negara.triliunan.rupiah

  1. Anggaran proyek pembangunan Pusat Olahraga dan Sekolah Atlet Hambalang tahun 2012 sebesar Rp 2.5 T dengan potensi kerugian negara hampir Rp 1.4 T

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/06/20/kpk-total-dana-cair-proyek-hambalang-rp-25-triliun

Kita juga masih ingat dengan jelas bagaimana Anies sok lupa soal anggaran Rp 23 T tahun 2016, saat menjadi Mendikbud, ternyata diketahui oleh Sri Mulyani hanya dalam waktu 2 bulan (Juli 2016 ke September 2016). Untung Indonesia masih memiliki sosok Sri Mulyani yang paham akan nilai kewajaran sebuah proyek, Ah Pakde Jokowi memang cerdas menarik potensi anak bangsa yang jujur dan kompeten.

Sri Mulyani juga sudah memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki proses anggaran saat itu. Bukannya membantu, DPR sekali lagi malah memperlihatkan memunafikannya dengan “maksud” ingin membantu rekannya lewat suara sumbang hak angket investigasi ke KPK dan UU revisi KPK. Logika bumi datar sekali lagi dipakai para anggota dewan ini, inilah bukti kualitas permenungan di “kandang kambing”.

“Saya sudah minta kepada Irjen (Inspektorat Jenderal) dan Direktorat Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan) untuk melihat semua aspek yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai E-KTP,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/3/2017). Kompas.com

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/14/054747426/sri.mulyani.telusuri.anggaran.proyek.e-ktp.yang.jadi.bancakan.

Kongsi antara KPK dan Sri Mulyani kasus E-KTP akan semakin terang benderang, rapat di kandang kambing akan semakin sering digelar. Bau kotoran kambing lebih tajam dibanding kotoran sapi tapi bagus digunakan buat pupuk. Sedangkan kasus lainnya jelas akan dimainkan pakde Jokowi pada saatnya tiba, E-KTP sudah terbukti ampuh untuk melawan Kuda.

Satu hal yang pasti adalah Jokowi dan Sri Mulyani saat ini adalah musuh utama bagi para anggota DPR yang nakal dan para mafia proyek karena akan semakin tipis atau kering proyek yang bisa diperas oleh kaum sesapian. Mbeeek bukan mooohh !

Bagaimana menurutmu ?

Salam NKRI

Share.

About Author

Pecinta Black Capucino dan Kewarasan

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected], jika layak nantinya akan diberi akses sebagi penulis seword. Admin akan mereview setiap karya yang masuk sebelum layak ditayangkan.

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke [email protected]

    Alifurrahman
    BBM: 74B86AE4
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage