Menyoalkan Jurus Tidak Efektif Memberantas Kemiskinan

Menyoalkan Jurus Tidak Efektif Memberantas Kemiskinan

22

Siapa yang mau hidup miskin? Pastinya tak akan ada satu orang pun yang waras akan mengangkat tangan jikalau pertanyaan ini dilontarkan. Namun sayang, tidak semua orang bisa seperti yang mereka inginkan. Kita hidup dimana kondisi masyarakat ada yang kaya dan ada yang miskin. Miskin berarti seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tragis, banyak keluarga yang miskin mendapati dirinya dalam perangkap kemiskinan (poverty trap), kemiskinan di masa lalu menyebabkan kemiskinan di masa mendatang. Ketika seseorang miskin, mereka kehilangan akses kepada lembaga yang dapat memberikan kebutuhan fundamental seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi kunci utama untuk menjadi seseorang yang mampu bebas dari kemiskinan. Mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat bekerja atau berwirausaha. Pilihan hidup mereka menjadi sangat terbatas dan mereka juga tidak berdaya. Maka dari itu, kemiskinan harus diberantas.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 27,7 juta jiwa atau mencapai 10,6% lebih dari penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, selain itu jurang antara si kaya dan si miskin juga masih lebar dan belum menunjukan perubahan yang signifikan dari tahun 2011. Sedangkan, pemerintah sudah berupaya habis-habisan sejak kemerdekaan Indonesia untuk menumpas kemiskinan, triliunan rupiah APBN telah digelontorkan demi kesejahteraan masyarakat tapi kok masih banyak yang miskin? Apa yang salah yah?

*Cek ini kalau masih kepo tentang kemiskinan di Indonesia: http://bps.go.id/Brs/view/id/1378

Marilah terlebih dahulu kita tinjau dinamika politik dan ekonomi di Indonesia. Dewasa ini banyak politisi-politisi yang berkampanye dengan mengandalkan tiga jurus sakti yaitu subsidi, tunjangan dan proyek padat karya. Meski demikian, metode ini memang efektif untuk mengikat hati rakyat. Tapi jika dilihat dari dekat, janji-janji serupa seperti ini dengan politik uang namun dengan cara yang legal.  Mungkin anda juga penasaran, kenapa rakyat masih mau ya?

Jawaban paling sederhana adalah karena mereka butuh! Pada dasarnya, manusia hidup bebas tapi kebebasan yang kita miliki ini terbatas. Hal ini relevan dengan keputusan memilih masyarakat yang berkekurangan. Keputusan wong cilik dibatasi oleh ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhannya sehingga berharap untuk memperoleh subsidi dan tunjangan dari pemerintah. Pilihannya menjadi tidak independen dan terpengaruhi kondisi ekonomi, sunguh disayangkan.

Sekarang kita tinjau efek kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan wong cilik. Memang subsidi, tunjangan dan proyek padat karya ini dapat dikategorikan sebagai program-program yang meningkatkan pendapatan wong cilik. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah “MAU SAMPAI KAPAN?”. Kita perlu memperhatikan aspek durasi dan efektivitas kebijakan. Pertanyaannya adalah “Sampai kapan hal ini dapat mengatasi kemiskinan?” dan “Sejauh mana akan memberantas kemiskinan?”.

Tiga jurus sakti yang ditulis diatas bukanlah suatu solusi absolut untuk memberantas kemiskinan karena berdurasi jangka pendek. Mengapa jangka pendek? Proyek-proyek pemerintah tentu punya jangka waktu. Apalagi kalau pemerintah daerah, proyek-proyeknya cenderung proyek yang bersifat ‘membenahi’ bukan ‘membangun’. Memang dengan adanya proyek ini memberikan penghasilan bagi para pekerja yang diserap, tetapi durasi menjadi masalahnya. Sebuah proyek memiliki durasi yang relatif singkat, sehingga ketika proyek selesai pekerja akan kembali menganggur. Proyek hanya menyajikan pekerjaan sementara.

Pendapatan yang diperoleh (perhatikan, saya menekankan solusi pada pendapatan) akan habis seiring dengan kebutuhan mereka yang banyak sebagaimana negeri ini memiliki rasio ketergantungan yang tinggi! Mereka akan kembali miskin. Pendapatan  dari jurus sakti itu hanyalah solusi temporer dan tidak melepaskan ketergantungan mereka. Kebijakan tersebut saya rasa tidak layak kalau dijadikan ujung tombak media marketing untuk meningkatkan kesejahteraan oleh politisi dewasa ini. Hal ini adalah keterbelakangan politik. Karena kebijakan tersebut sama halnya dengan kita memberi makan seseorang tetapi tidak mengajarinya menumbuhkan tanaman untuk makanannya sendiri, artinya tidak akan mengatasi kemiskinan dan hanya untuk mengatasi ‘kelaparan sementara’ dan mereka akan semakin bergantung pada anda.

Terus cara apa yang bisa dilakukan? Konsepnya adalah menciptakan suatu instrumen pembentuk kekayaan bagi wong cilik secara permanen. Cara-cara tersebut dapat berupa pengalokasian bantuan yang menjadikan masyarakat semakin mandiri, seperti pelatihan tenaga kerja dan memperluas akses untuk institusi dan lembaga yang memampukan masyarakat untuk meningkatkan modal manusianya  (pendidikan dan kesehatan terutama) dalam tingkat yang cukup. Simpelnya, berikanlah mereka kesempatan agar mereka dapat bersaing secara fair dengan mereka yang mampu. Perlu ada instrumen pembentuk kekayaan yang dapat diberikan pada mereka untuk terutama keluar dari perangkap kemiskinan agar mereka dapat mengakses lembaga pendidikan dan kesehatan yang bisa meningkatkan modal manusia mereka. Lantas apa yang ideal?

Cara yang ideal adalah ciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja bermodal manusia rendah yang berkesinambungan! Sebuah pekerjaan akan memberikan jaminan kehidupan seseorang ataupun keluarganya. Hal tersebut akan menjadi awal mula yang baik untuk membebaskan sebuah generasi dari perangkap kemiskinan. Lalu, apa jenis usaha yang relevan untuk menjadi solusi?

Usaha Mikro Kecil Menengah (saya menekankan pada skala industrinya)! Berdasarkan riset sederhana saya terhadap beberapa bisnis UMKM di  Kota Bogor menunjukan bahwa mayoritas tenaga kerja yang diserap adalah mereka yang berpendidikan rendah (tidak sekolah~SMP) dan keluarga yang kurang mampu. Inilah yang ideal! Modal usaha yang kecil, kegiatan usaha yang sederhana, pekerjaan yang sederhana, manajemen yang sederhana tapi dapat memberi hasil yang cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dan  dapat membawa keluar orang yang terjerat perangkap kemiskinan. Hampir semua orang yang memiliki sedikit modal dapat melakukannya dan mayoritas kegiatan operasional bisnis tersebut sederhana (tidak perlu program sarjana).

Maka dari itu, lebih bijak jika politisi saat ini lebih menggalakan pada sektor UMKM seraya bersinerji dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menyerap tenaga kerja bermodal manusia rendah serta membangun fondasi infrastruktur kelembagaan yang kuat dan meningkatkan aksesbilitas terhadap lembaga pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat (setidaknya subsidi dalam jaminan pendidikan dan kesehatan lebih baik daripada bantuan tunai dan pemenuhan kebutuhan pangan yang berlebihan).

Stimulus untuk wirausahawan UMKM udah diterapkan sama Pak Presiden kita di paket kebijakan 12 dan beliau sangat menggalakan program Kredit Usaha Rakyat, masalahnya tinggal apakah anda mau turun langsung berpartisipasi dalam memberantas kemiskinan atau ‘mempercayakan’ politisi dengan tiga jurus sakti mereka?

Buat kura-kura yang masih kepo apa isi paket kebijakan 12 yang pernah dicetus oleh pak Presiden:

http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/18831/9153/

Share.

About Author

Medalis emas Olimpiade Sains Nasional 2016, seorang pemuda cinta tanah air, pengamat ekonomi dan investor pasar modal amatir yang hobi berbagi dan baru belajar nulis...

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Donasi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage