Perppu Pajak Intip Rekening Bank Sudah Terbit, Para Mafia Penunggak Pajak Kejang-Kejang

Perppu Pajak Intip Rekening Bank Sudah Terbit, Para Mafia Penunggak Pajak Kejang-Kejang

4

Kabar buruk kembali menimpa para mafia penunggak pajak di Indonesia, kenapa bisa demikian? karena salah satu menteri Presiden Jokowi yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat gebrakan untuk menekan para mafia penunggak pajak, ya melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa mengintip data-data nasabah di lembaga keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, hingga pasar modal.

Latar belakang keluarnya Perppu tersebut, menurutnya dalam konteks global, negara-negara di dunia telah menyepakati kerja sama antara negara. Hal itu dipicu oleh krisis keuangan global yang terjadi. Negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20, kemudian berinisiatif melakukan kerja sama dalam melakukan akses informasi keuangan untuk para wajib pajak di semua yurisdiksi atau tempat. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak, atau alasan bagi otoritas pajak untuk tidak bisa dapatkan informasi itu.

Menurut Sri Mulyani dalam forum G20 juga sudah diformulasikan kurangi BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), di mana wajib pajak bisa melakukan penghindaran dengan menggeser dari kewajiban pajaknya di tempat lain yang kemudian menyebabkan erosi perpajakan.

“Kerja sama perpajakan ini untuk hilangkan ruangan atau tempat bagi pembayar pajak yang melakukan penghindaran melalui tax haven bagi tax avoidance,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sebelum diterbitkannya beleid ini, Sri Mulyani mengatakan, akses Ditjen Pajak untuk mengakses data nasabah lembaga keuangan bisa dilakukan namun dengan syarat harus meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

Usai diterbitkannya Perppu Nomor 1/2017 pada tanggal 8 Mei 2017, maka Ditjen Pajak secara otomatis langsung dapat memeriksa data nasabah seluruh lembaga keuangan tanpa harus meminta izin kepada OJK lagi.

Sebab, di dalam Perppu Nomor 1/2017 juga telah mengatur kembali aturan kerahasiaan 4 lembaga keuangan, yakni perbankan, perbankan syariah, asuransi dan pasar modal.

“Selama ini kami tetap dapat akses kalau ada masalah pajak maka kami akan sampaikan ke OJK bahwa ada masalah x, y, z kami mintakan infonya untuk keperluan perpajakan. Dewan Komisioner OJK akan sampaikan ke lembaga jasa keuangan itu. Tapi kasus per kasus dan tidak otomatis. Jadi 139 negara akses informasi oleh otoritas pajak sifatnya otomatis maka Perppu ini memberikan akses keuangan yang sifatnya otomatis. Jadi enggak minta satu per satu,” kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Dan semua ide dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, menurut beliau aturan keterbukaan informasi menjadi landasan Indonesia bergabung pada Financial Action Task Force (FATF).

Agus menyebutkan, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 bisa menjadi modal Indonesia untuk bergabung sebagai anggota FATF. Pasalnya, beleid tersebut menerapkan keterbukaan informasi dan diikuti 100 lebih negara. Dengan begitu, kata Agus, BI 100% mendukung implementasi akses keterbukaan informasi data perbankan untuk perpajakan.

Jika sudah bergabung sebagai anggota FATF, tegas Agus, sistem keuangan Indonesia menjadi lebih transparan dan sehat, serta mampu memerangi tindakan-tindakan sistem keuangan yang negatif. Kalau sudah jadi anggota, bisa lebih berperan untuk terciptanya sistem keuangan yang sehat, tidak ada pencucian uang, terrorism financing, ataupun tindakan yang tidak safe seperti narkoba.

Menurut saya ide dari terbitnya Perppu ini merupakan kemajuan dari Pemerintah Indonesia dalam menaikkan pendapatan pajak serta memerangi para mafia penunggak pajak, mengingat seperti sudah rahasia umum bahwa banyak dari para pengusaha maupun pejabat publik di negara kita yang banyak melakukan money laundry serta banyak juga yang memiliki rekening gendut yang tidak wajar. Saya terus terang sangat mendukung dengan terbitnya Perppu ini. Jika kita bersih dan tidak ada pelanggaran pajak, tidak perlu takut bila ada peraturan mengenai Intip Rekening ini.

Kita sebagai masyarakat umum juga tidak perlu terlalu kawatir dengan adanya kebijakan tersebut, pasalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dalam pelaksanaannya nanti Dirjen Pajak tidak boleh sembarangan mengakses data nasabah lembaga keuangan, karena dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam protokol Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai turunan dari Perppu tersebut.

“Saya ingin yakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa tata kelola di dalam Ditjen Pajak dalam rangka mengelola dan mendapatkan informasi, bagaimana mereka mendapatkan informasi dan prosedur dan protokol atau dalam rangka menggunakan informasi tersebut akan diatur dalam PMK yang akan menjadi turunan Perppu, sehingga tujuan mendapatkan informasi keuangan dalam rangka kepentingan pajak tidak disalahgunakan,” Ujar Sri Mulyani.

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut juga didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, beliau menyatakan bahwa apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan data nasabah oleh Ditjen Pajak, maka  Ditjen Pajak dapat dituntut dengan ancaman yang ada di Undang-Undang KUP.  Karena sudah menjadi kewajiban bahwa Ditjen Pajak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi para nasabah. Semua data nasabah yang diakses oleh Ditjen Pajak hanya bisa digunakan untuk kepentingan perpajakan. Bila dilanggar, maka bisa dikenakan pidana.
Kita semua berharap kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada oknum Ditjen Pajak yang memanfaatkannya demi kepentingan pribadi, sehingga pemerintah bisa benar-benar memburu para mafia penunggak dan penyeleweng pajak, jika dana pajak sudah terkumpul dengan baik bisa digunakan oleh Pemerintah dalam menggenjot pembangunan nasional.
Bagaimana menurut pembaca mengenai adanya kebijakan ini?

Sumber :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3505414/cerita-sri-mulyani-soal-terbitnya-perppu-pajak-intip-rekening-bank

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3505437/aturan-pajak-intip-rekening-jadi-modal-ri-berantas-pencucian-uang

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3505405/sri-mulyani-petugas-pajak-tak-boleh-sembarangan-intip-rekening

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3505398/darmin-taruh-uang-di-lemari-atau-bawa-ke-luar-negeri-sama-saja

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3505281/sri-mulyani-petugas-pajak-jangan-menakut-nakuti-nasabah

Share.

About Author

"Belajar merangkak dahulu untuk bisa berdiri dan berlari" WA : 082341130639

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage