Simpulkan Mie Mengandung Babi, BPOM Blunder, Ini Penjelasan Hukumnya

Simpulkan Mie Mengandung Babi, BPOM Blunder, Ini Penjelasan Hukumnya

95

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, yakni menyatakan empat produk Mie asal Korea Selatan yakni, mie Samyang U-Dong, Samyang rasa Kimchi, Nongsim (mie instan Shin Ramyun Black) dan Ottogi (mie instan Yeul Ramen) terbukti positif mengandung framen DNA babi serta memutuskan mencabut izin edar dan izin bagi importir yang selama ini mengimpor empat mie asal Korea Selatan tersebut. Namun keputusan BPOM ini menimbukan tanda tanya besar dari sisi hukum, karena:

Empat mie asal Korea Selatan yang dianggap mengandung framen DNA babi, semuanya sudah mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM RI. Mie Samyang U-Dong dengan nomor pendaftaran BPOM RI: ML 231509497014,  Nongsim (mie instan Shin Ramyun Black) dengan nomor pendaftaran BPOM RI: ML 231509052014,  Samyang rasa Kimchi dengan nomor pendaftaran BPOM: ML 231509448014 dan Ottogi (mie instan Yeul Ramen) dengan nomor pendaftaran BPOM RI: ML 231509284014.

Dengan telah mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM RI, itu artinya BPOM sudah melakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan atau komposisi yang terkandung di dalam empat mie tersebut. Artinya pula BPOM sudah memastikan semua komposisi yang terkandung di dalam empat mie itu. Sehingga BPOM tanpa  ragu-ragu mengeluarkan nomor pendaftaran dan mengizinkan importir mengedarkan empat mie itu di pasaran.

Sehingga jika hari ini BPOM mendadak menyatakan ada fragmen DNA babi dalam empat mie tersebut, maka pertanyaan hukumnya  adalah bagaimana SOP di BPOM ketika melakukan pemeriksaan terhadap komposisi dari makanan atau minuman termasuk obat ketika pendaftaan oleh importir pertama kali dilakukan? Karena jika SOP sudah dijalankan dengan benar, mengapa baru sekarang mengatakan ada fragmen DNA babi? Bagaimana dengan pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap makanan-makanan lainnya (produk asing) yang telah dipasarkan dengan bebas di seluruh Indonesia, apalagi MUI sudah menyatakan ada banyak makanan yang mengandung babi tidak hanya makanan Korea, nah apakah BPOM dapat menjamin makanan-makanan lainnya (produk asing) bebas dari kandungan babi? Karena jika hanya empat mie asal Korea Selatan saja yang dicabut izin edarnya dan izin impornya hanya karena dianggap mengandung fragmen DNA babi tanpa bisa menjelaskan berapa banyak kandungan babi dalam mie itu, ini terkesan BPOM tidak adil dalam mengawasi makanan-makanan lainnya , produk asing.

Karena, jika BPOM RI mengatakan ada fragmen DNA babi yang terkandung di dalam empat mie tersebut, pertanyaan hukumnya, jika bicara fragmen DNA babi, berarti ada kandungan babi yang terkandung dalam empat mie tersebut, termasuk minyak babi, nah, ada berapa banyak kandung babi yang terkandung di dalam empat mie tersebut? Karena jika BPOM RI hanya bisa mengatakan ada fragmen DNA babi saja tanpa bisa menyebutkan dengan detail berapa banyak jumlah kandungan babi, ini menjadi tidak beralasan secara hukum menyatakan ada fragmen DNA babi, apalagi mencabut izin edar dan impor bagi importir.

Karena logika hukumnya jika ada fragmen DNA babi, maka logikanya ada jumlah kandungan babi yang terdeteksi melalui uji laboratorium yang dilakukan BPOM terhadap kompisisi dari empat mie itu. Jadi, berapa jumlah kandungan babinya? Karena tidak logis secara hukum jika tidak ada kandungan babi, tapi hanya ada fragmen DNA babi. Karena jika Kepala BPOM bersikukuh mengatakan ada fragmen DNA babi, beranikah Kepala BPOM menyerahkan sisa produk yang dikatakan positif mengandung fragmen DNA babi kepada PT Koin Bumi untuk diuji kembali sebagai pembanding,  beranikah?  

BPOM RI harus dapat menjawab itu. Jika tidak bisa menjawab ada berapa banyak kandungan babi, tapi bisa menyatakan ada fragmen DNA babi, ini ngawur. Terlalu berlebihan pula jika kepala BPOM memerintahkan agar kepala BPOM di seluruh Indonesia untuk mencabut izin dan importir empat mie itu tanpa bisa menjelaskan berapa kandungan babi yang terkandung dalam empat mie tersebut.

Selain itu kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito kepada media juga sudah menyatakan bahwa importir sudah mendapatkan teguran, tapi pertanyaan hukumnya kalau importir sudah mendapat teguran , di mana dasar hukumnya jika BPOM udah menegur tetapi dapat langsung mencabut izin edar dan izin importir? Karena BPOM secara hukum tidak bisa langsung mencabut izin edar apalagi izin importir , karena dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan  Kepala Badan Pengawas  Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor  HK.00.05.1.23.3516 Tentang
Izin Edar Produk  Obat,  Obat Tradisional, Kosmetik , Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber ,  Mengandung Dari Bahan
Tertentu dan Atau Mengandung  Alkohol , dengan tegas menyatakan bahwa harus ada peringatan tertulis hingga tiga kali, kalau pun BPOM bergeming sudah tiga kali mengirim peringatan tertulis, tapi BPOM tidak bisa langsung mencabut izin edar empat mie instan asal Korea Selatan tersebut.

Karena sebelum mencabut izin edar, BPOM harus terlebih dahulu melakukan penghentian sementara kegiatan distribusi, nah BPOM belum pernah melakukan tindakan penghentian distribusi terhadap empat mie instan tersebut, ini bisa dibuktikan dari pernyataan Kepala BPOM yang menyatakan sudah melayangkan teguran, bisa dibuktikan pula dari dijual bebasnya empat mie itu dipasaran, tapi pertanyaan hukumnya mengapa langsung mencabut izin edar, tanpa menghentikan sementara kegiatan distributor empat mie itu, karena pencabutan izin edar adalah proses terakhir secara hukum jika sudah dilakukan pembekuan dan atau pembatalan surat persetujuan sudah dilakukan.

Tapi, jangankan bicara pembekuan atau pencabutan surat persetujuan bagi importir, BPOM sama sekali tidak pernah menghentikan sementara kegiatan distribusi. Jadi pencabutan izin edar dan importir adalah tidak beralasan secara hukum. Bahkan Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pun tidak dijalankan Kepala BPOM. Karena dalam ayat 2 dari pasal itu dinyatakan dengan tegas bahwa harus dilakukan teguran tertulis dulu, peringatan tertulis , dan yang terakhir adalah denda administratif. Bahkan keputusan Kepala BPOM yang memerintahkan pencabutan izin edar bisa digugat ke PTUN, karena putusan itu bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu, secara ekonomi , importir yang mengimpor empat mie itu juga merugi secara perdata, Pasal 1365 KUH Perdata, karena Kepala BPOM telah memutuskan mencabut izin importir atau membekukan impor empat mie itu bagi PT Koin Bumi.  Kerugian yang dipikul importir adalah kerugian materill akibat dicabut izin beredarnya empat mie itu. Padahal pencabutan izin edar tidak perlu dilakukan, karena BPOM belum melakukan tindakan penghentian sementara distrubusi empat tersebut.

Share.

About Author

Analis Hukum Seword | Semester 6 Fakultas Hukum | D9E4C92B | WA: 081367408117 | FP: https://m.facebook.com/Rvinando/

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage