Gugatan RCTI senilai 2,64 Triliun kepada Sinemart Dikabulkan, Tidak Beralasan secara Hukum, Ini Penjelasannya

Gugatan RCTI senilai 2,64 Triliun kepada Sinemart Dikabulkan, Tidak Beralasan secara Hukum, Ini Penjelasannya

3

Pindahnya Production Home PT. Sinemart Indonesia dari RCTI ke SCTV berbuntut panjang ke ranah hukum. RCTI menggugat Sinemart telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji – tidak melaksanakan prestasinya terkait kontraknya dengan RCTI). Bahkan gugatan wanprestasi yang dilayangkan RCTI ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dikabulkan majelis hakim dan menjatuhkan hukuman kepada Sinemart dan pendiri Sinemart Leo Sutanto supaya membayar ganti rugi sebesar Rp. 2,64 triliun kepada RCTI. Bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga memutus bahwa transaksi penjulan saham dari PT. Sinemart kepada PT. Indonesia Entertainment Group telah batal. Namun sesungguhnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidaklah berdasarkan pada fakta hukum yang ada, dikarenakan:

PT. Sinemart Indonesia resmi menjalin kontrak dengan RCTI terhitung sejak 17 Januari 2003-31 Januari 2017, itu artinya setelah Januari 2017 berlalu, secara hukum kontrak antara PT. Sinemart Indonesia dengan RCTI sudah berakhir. Dan terhitung mulai Februari, Sinemart Indonesia sudah tidak memiliki hubungan kontrak lagi dengan RCTI terkait penayangan sinetron hasil produksi Sinemart di RCTI. Itu bisa dibuktikan dengan penayangan 4 sinetron hasil produksi PT. Sinemart Indonesia di SCTV, yakni: Berkah Cinta, Anak Langit, Anak Sekolahan dan Orang-orang Kampung Duku. 

Penayangan 4 sinetron hasil produksi Sinemart di SCTV terhitung 20 Februari 2017, menjadi bukti bahwa tidak ada wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Sinemart kepada RCTI. Akan menjadi wanprestasi apabila Sinemart tidak memenuhi sebagian klausul dalam perjanjian kontrak lalu  langsung menjalin kontrak dengan SCTV dan menayangkan 4 sinetron tersebut pada 31 Januari atau pada bulan Januari ketika Sinemart masih terikat kontrak dengan RCTI, tetapi faktanya pada bulan Januari atau 31 Januari, belum ada penayangan sinetron hasil produksi Sinemart di SCTV dan sesuai perjanjian, kontrak berakhir pada akhir January 2017. 4 Sinetron itu baru mulai ditayangkan pada 20 Februari 2017, setelah kontrak berakhir, pada akhir Januari ,31 Januari 2017.

Jadi terhitung Februari 2017, sinetron hasil produksi Sinemart sah secara hukum ditayangkan di SCTV, karena Sinemart telah memutus hubungan kontraknya dengan RCTI.Jadi, tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Sinemart terhadap RCTI.

Sehingga putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mewajibkan tergugat (PT. Sinemart Indonesia dan Leo Sutanto) agar membayar ganti rugi sebesar Rp. 2,64 triliun, adalah tidak beralasan secara hukum dikarenakan kontrak antara Sinemart dengan SCTV dan penayangan 4 sinetron Sinemart terbaru di SCTV baru dilakukan sehari setelah berakhirnya kontrak Sinemart dengan RCTI, itu bisa dibuktikan dengan penayangan 4 sinetron terbaru Sinemart di SCTV pada 20 Februari 2017, setelah berakhirnya kontrak Sinemart dengan RCTI, yang berakhir pada akhir Januari 2017, 31 Januari 2017.

Selain itu, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa transaksi penjulan saham dari PT. Sinemart kepada PT. Indonesia Entertainment Group telah batal, adalah tidak beralasan secara hukum, dikarenakan transaksi penjualan saham dilakukan setelah berakhirnya kontrak  Sinemart dengan RCTI.

Jadi sekalipun majelis hakim mengabulkan gugatan wanprestasi yang dilayangkan RCTI , masih ada upaya hukum yang bisa diajukan Sinemart Indonesia untuk mengajukan banding (vide: Pasal 8 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 1974 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan SEMA No. 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek point f) atas putusan verstek (putusan tanpa kehadiran salah satu pihak), karena keputusan hakim mengabulkan gugatan wanprestasi yang dilayangkan RCTI, tidak beralasan secara hukum dan tidak melihat fakta hukum yang ada, yakni kontrak RCTI dengan Sinemart , terhitung sejak 17 Januari 2003-31 Januari 2017 , akhir Januari 2017.

Lewat 31 Januari 2017, PT. Sinemart Indonesia bebas menjalin kontrak dengan televisi manapun untuk menanyangkan hasil produksi Sinemart, termasuk penjualan saham PT. Sinemart kepada PT. Indonesia Entertainment Group adalah sah secara hukum, karena tidak dilakukan transaksi ketika masih menjalin kontrak dengan RCTI. Dan transaksi saham yang telah dilakukan PT. Sinemart Indonesia kepada PT. Indonesia Entertainment Group, adalah tidak mungkin dibatalkan, karena tentu PT. Sinemart Indonesia yang akan digugat melakukan wanprestasi oleh SCTV, apabila transaksi saham itu dibatalkan.

Share.

About Author

Analis Hukum Seword | Semester 6 Fakultas Hukum | [email protected] | D9E4C92B | WA: 081367408117/082313111163 (SMS)

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected], jika layak nantinya akan diberi akses sebagi penulis seword. Admin akan mereview setiap karya yang masuk sebelum layak ditayangkan.

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke [email protected]

    Alifurrahman
    BBM: 74B86AE4
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage