Menjawab Tudingan Denny JA, Soal Perpu “Kegentingan Yang Memaksa” Di Republik Online

Menjawab Tudingan Denny JA, Soal Perpu “Kegentingan Yang Memaksa” Di Republik Online

5

Denny Januar Ali, atau biasa disapa Denny JA

Tulisan DR. Denny Januar Ali di Republik Online, kanal, Suara Pembaca, dengan judul, ” Jokowi Setelah Perpu Ormas” cukup menggelitik saya untuk mengupas lebih lanjut dan membantah sebagian tudingan yang beliau layangkan ke Presiden Jokowi.

Tulisan Denny JA, seakan- akan Perpu ini, dikeluarkan ” ada kegentingan yang memaksakan”. Ukurannya adalah berkali-kali Denny JA, dalam tulisan atas dasar “kegentingan yang memaksa”. Terlalu tendensius Denny JA mengatakan seperti itu, alasannya sederhana, Perpu itu diluncurkan murni kesadaran moral dan kajian mendalam dari berbagai aspek. Denny JA sebaiknya, membaca secara jelas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Peraturan  Perundang-undangan  adalah  peraturan tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur  yang  ditetapkan dalam  Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, fungsi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

a) Sebagai norma hukum bagi warga negara karena beisi ­peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum ­sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ­terjamin rasa keadilan dan kebenaran.

b)  Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebabagi ­warga negara dan warga masyarakat

c)  Untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera. aman, rukun, dan harmonis;

d) Untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis rasa.

e) Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.

f) Untuk memberikan perlindungan atas hak ­asasi manusia.

Denny JA, sebaiknya mengetahui bagaimana gerakan radikal itu secara terang-terangan meneriakan Khilafah yakni HTI. Bagaimana intimidasi oleh ormas tertentu, terhadap manusia lain yang secara terang-terangan di media. Kewarasan berpikir, berdasarkan moralitas harus menjadi makna atau ruh yang hakiki dalam melihat persoalan.

Selanjutnya, Denny JA mengangkat tulisan Washington Post, 12 Juli 2017,” respon organisasi ternama Human Right Watch yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut organisasi ini Perpu Ormas itu pelanggaran serius terhadap kebebasan hak asasi manusia.

Kesalahan logika Denny JA, semakin akut kemelekatannya dengan membawa survei di Amerika Serikat dalam siklus keindonesian kita. Terlalu naif, kita mengatakan ada pelanggaran hak asasi manusia dalam Perpu ini. Apa landasan mendasar Denny JA mengatakan itu? Kalau ada sekelompok orang yang secara terang terangan melantunkan kata Khilafah dan menggantikan Pancasila, dan pemerintah menindaklanjuti aksi mereka, apakah ini melanggar hak asasi manusia yang dimaksud Denny JA? Kalau ada intimidasi oleh sekelompok atas dasar agama yang terang terangan, dan pemerintah menindaklanjutinya, apakah ini yang disebut melanggar hak asasi manusia yang dimaksud Denny JA?.

Mengukur sesuatu harus bisa diselaraskan dengan konteks keindonesiaan. Nalar kita, jangan sampai tumpul, memaknai sesuatu dengan berbagai dialektika yang tidak substansial dan suka metafora atau melebih lebihkan segala sesuatu.

Pada aline empat (4) tulisan Denny JA sudah mulai mengadu domba Pemerintah, Pengadilan dan Ormas. Begini bunyinya ” Tempo menurunkan tulisan potensi bahaya perpu ini karena memberi kekuasaan terlalu besar kepada pemerintah membubarkan Ormas tanpa perlu lewat pengadilan? Dengan demikian, ormas tersebut tak diberikan hak membela diri, adu bukti atas tuduhan, sebelum ormas itu dububarkan”. (…..xx)

Denny JA, perlu memgetahui bahwa, Presiden punya wewenang dilindungi konstitusi mengeluarkan Perpu, tentu atas dasar pertimbangan yang matang, dan alasan yang rasional. Denny menuduh seakan akan Pemerintah memiliki kekuasaan terlalu besar, singkatnya ada tindakan kesewenangan dalam Perpu ini. Dan menyeret lembaga Pengadilan dalam sengketa Perpu yang notabene, masalah Perpu ada taraf akademis untuk membedah dan ada taraf pengadilan kalau itu bertentangan. Janganlah kita bermain pada taraf diskursurs sesat yang menyeret opini publik, seakan akan Jokowi melakukan ini secara sewenang- wenang

Yang pasti, bagi saya Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu murni kesadaran moral, sebuah undangan bersama #Saya Indonesia. Jokowi secara jelas mengatakan, silahkan ajukan ini di meja pengadilan, kalau ada yang tidak puas terhadap Perpu ini. Pak Denny JA, salah satu pihak yang kontra, silahkan ajukan itu, untuk mengujinya di meja Pengadilan.

Bermain dengan opini publik seakan akan seakan akan Jokowi mengeluarkan Perpu atas dasar sewenang- wenang, itu bagian dari kesesatan berpikir.

Kicauan Denny JA, Mustahil Pancasila bisa digantikan dengan indikator survei. Dalam hal ini, saya bukan merendakan survei di Indonesia atau lembaga jasa yang menjalan konsultan survei, tetapi lebih kepada oknum/ kelompok yang tidak menyentuh survei tetapi dengan gerakan yang menyebar paham radikal secara diam diam bahkan terangan di media sosial baik yang sifat publik maupun sifatnya privasi dalam berkomunikasi.

Dan gerakan under ground dalam paham radikal maupun terorisme sebuah gerakan yang tidak tampak di permukaan publik, dan saya yakin badan intelijen (BIN) sudah memiliki data soal ini. Alhasil, Telegram sudah diblokir oleh Kominfo, dimana gerakan ini, banyak lakukan transaksi paham maupun propagandanya.

Tidak semestinya, kita mengukur sesuatu lewat statistik, karena statistik banyak kelemahan sampai dengan memainkan angka survei, sampai dengan oknum tidak tersentuh dengan survei.

” Dalam demokrasi, memang banyak hal seolah mengancam kelangsungan negara. Aneka paham dibolehkan hidup dan menyebar. Tapi demokrasi memang dibangun untuk itu. Soal kenyakinan agama saja tak ada paksaan, apalagi soal pilihan ideologi. Warga negara bebas memiliki kenyakinan ideologi. (…….XX)

Wah luar biasa kali, Denny JA, menjabarkan Demokrasi modern dalam perspektif Voltairenya. Demokrasi modern yang disampaikan Denny JA perlu dimodifikasi lagi, supaya lebih mengena dan substansial dengan Demokrasi Pancasila yang kita anut. Saya hanya takut, dimodif seperti demokrasi liberal, sehingga takaran yang seharus kita baca, malah kepleset di jalur lain. Janganlah kita, bermain-main mendefinisikan demokrasi.

Demokrasi memungkinkan kelompok-kelompok ini hidup, tetapi hukum demokrasi menindak mereka dengan tegas ketika ada di ruang publik karena negara bukan milik satu kelompok.

Logika ini yang hendak diperkuat oleh Presiden Jokowi dalam pernyataan di awal tadi. Bahwa Indonesia adalah milik semua, tidak bisa dan tidak boleh diklaim oleh satu kelompok, entah itu minoritas ataupun mayoritas.

Sebagai kekayaan dan identitas bangsa, agama dalam tradisi Indonesia adalah sumur nilai, tempat kita menimba kebijaksanaan untuk membangun habitus keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila. Apalagi, Islam sejak awal adalah unsur penting yang turut membentuk hakikat nasionalisme keindonesiaan sebagaimana ditegaskan oleh Michael Francis Laffan (2003) dalam Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The umma below the winds—buku yang dianggap para kritikus telah melampaui Imagined Communities-nya Benedict Anderson (1983)!

Berkaca pada Laffan, ekumenisme agama adalah keistimewaan dalam demokrasi kita. Namun, perjuangan politik agama merujuk pada upaya menciptakan kemaslahatan umum, bukan membangun arogansi kelompok yang mengancam kebinekaan.

Sebagai penutup, Denny JA dalam tulisannya tentu kita hargai, sebagai gerakan daya kritis masyarakat terhadap sesuatu hal termasuk pemerintah. Tetapi, saya menyanyangkan Ketokohannya dan dikenal dengan Lembaga Surveinya yang dahsyat baik Pilpres maupun Pilkada. Semoga sukses selalu pak Denny JA, semakin tajam pemikirannya, dan semakin diridohi oleh Allah SWT

Share.

About Author

Dunia Literasi

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage