Ambigunya Pansus Angket KPK, Menciptakan Friksi Tetapi Menganggapnya di Luar Kewajaran

Ambigunya Pansus Angket KPK, Menciptakan Friksi Tetapi Menganggapnya di Luar Kewajaran

10

Ada nuansa ambigu dalam pernyataan anggota Pansus KPK, ketika membahas situasi internal lembaga yang menjadi objek angket tersebut.

Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK menilai friksi atau konflik di internal KPK terjadi di luar batas kewajaran. Kerja dan gerak KPK dalam memberantas korupsi cenderung tidak lagi di bawah kendali lima komisioner. Anggota Pansus Hak Angket Bambang Soesatyo berpendapat, ada ketidakpatuhan pegawai KPK terhadap pimpinannya. Bambang khawatir, sekelompok sekelompok orang ikut menjadi penentu kebijakan institusi tersebut.

Ketika Direktur Penyidikan KPK memenuhi panggilan Pansus, dan dia mengakui hal itu melanggar perintah pimpinannya, Pansus menilainya keputusan Dirdik itu patut diapresiasi. Di lain pihak, friksi yang menjadi latar belakang kehadiran dia justru dikritisi sebagai di luar kewajaran.

Rupanya berdiri di dua kepentingan sudah menjadi tabi’at biasa bagi politisi. Dengan cara mengundang langsung Dirdik KPK, yang  mereka ketahui sebagai pembangkang, sebenarnya pansus sedang menunjukkan kepada publik, ada celah untuk menjadikan kondisi internal KPK sebagai sasaran tembak.

Dan atas nama kepentingan lain, dalih bahwa tidak boleh ada friksi di luar kewajaran, tetapi menurut Pansus, terjadinya konflik individu antara Dirdik dengan salah satu penyidik seolah-olah merupakan hal luar biasa.

Agenda mereka dalam hal ini cukup terang benderang, karena situasinya dengan sengaja mereka buka, boleh jadi dengan sedikit memasang jebakan, sehingga seorang pejabat KPK yang sedang galau menghadapi situasinya sendiri, berani membuka aib yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal.

Berbeda kasusnya, jika friksi itu terjadi antara para pimpinan, yang berpotensi menimbulkan pertentangan luas, maka dapat dipahami jika Pansus menilainya sebagai hal di luar kewajaran. Tetapi sepanjang hanya merupakan permasalahan seorang Direktur dengan hanya seorang penyidik, bagaimana Pansus menilai secara berlebihan ?

Jika pimpinan KPK menginginkan cara cepat, sebenarnya mudah saja melakukannya, misalnya dengan mengamputasi salah satu unsur yang bertentangan. Tetapi bisa jadi mereka menghendaki cara yang lebih elegan, dimana tidak ada pihak yang dirugikan, maka perlu waktu lebih panjang untuk menuntaskannya.

Repotnya, karena ada pihak luar yang bernama Pansus hak angket, situasi itu menjadi amat runyam. Dan malahan menjadi amunisi bagi Pansus untuk ditembakkan kepada pihak KPK, bahkan potensi memperluas konflik bisa saja dilakukan, yakni dengan membenturkan dua institusi tempat bernaung para pegawai tersebut.

Sementara permasalahan yang terungkap dalam rapat dengar pendapat Pansus, Dirdik KPK membantah dugaan adanya geng yang saling berhadapan di tubuh para penyidiknya.

Keterangannya tentang kesulitan dia membenahi pengaturan di dalam direktoratnya sendiri, sebenarnya hanya menunjukkan sisi lemah dirinya. Dengan mengakui kesulitan mengatur dan membenahi kalangan internal, sangat disayangkan jika harus disampaikan dalam rapat dengan Pansus, karena hal itu malah membuka kelemahan manajerial pada dirinya.

Kalau boleh kita lebih jauh menganalisis, bahwa pangkal permasalahannya adalah pada usulan Dirdik untuk mengangkat penyidik dari Polri, berdasarkan standar pangkat tertentu, sehingga menimbulkan penentangan dari kalangan internal.

KPK sebagai lembaga yang mengedepankan profesionalitas aparatnya, seharusnya memisahkan antara faktor kepangkatan dengan kecakapan. Tidak semestinya perekrutan aparatur dari luar institusi, didasarkan kepada faktor pangkat, karena pangkat tidak selalu simetris dengan kecakapan. Sangat masuk akal jika ada penentangan dari dalam atas usulan itu.

Dari satu masalah ini saja, publik pasti bisa menilai bagaimana gambaran friksi itu bisa diurai. Hanya diperlukan kesadaran dan transparansi di dalam rumah tangga KPK sendiri, dan tidak perlu dibuka di ranah publik, apalagi dengan cara pembangkangan, hanya untuk memperlihatkan kelemahannya sendiri.

Mungkinkah seorang Brigjen Pol. Aris Budiman memiliki agenda sendiri, sehingga dia berani memenuhi panggilan Pansus ? Kita bisa menebak latar belakang kenekatannya, dari pernyataan seorang pengamat. Bahwa dia membuka isu friksi ini, bertujuan untuk menutupi kasus yang melilitnya.

Kemungkinan adanya kaitan kehadirannya di Pansus, dengan dugaan bocornya penyidikan atas kasus korupsi e-KTP, yang diduga melibatkan dirinya, menjadi menarik untuk diikuti. Tentu pemeriksaan oleh tim Pengawas internal KPK akan mengorek permasalah ini lebih terang.

Sumber berita :

  1. Friksi internal KPK
  2. Bantahan adanya gang di internal KPK
Share.

About Author

Tempat artikel lainnya : https://seword.com/author/ruskandi/

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage