Berlaku Adil Terhadap FDS

Berlaku Adil Terhadap FDS

8

Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud tersebut menetapkan jam sekolah adalah 8 jam perhari, dan 5 hari dalam seminggu. Oleh karena jam belajar dalam sehari adalah 8 jam (itu artinya dari pagi sampai sore, sama seperti jam kerja pegawai kantoran) maka Permendikbud ini dikenal juga dengan kebijakan Full Day School (FDS).

KH. Ma’ruf Amin (Ketua MUI) didampingi Muhadjir Effendy (Mendikbud) mengumumkan pembatalan Full Day Scholl (FDS)

Ada kekhawatiran bahwa FDS ini akan mengancam keberadaan Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang biasanya diikuti oleh siswa setelah selesai jam sekolah. Biasanya jam belajar Madrasah Diniyah berlangsung pada pukul 14.00 s.d 16.00 WIB.

Dengan diberlakukannya kebijakan FDS, maka wajar jika muncul kekhawatiran terhadap eksistensi Madrasah Diniyah. Hal yang paling mudah disimpulkan dari FDS ini adalah bahwa siswa standby di sekolah sampai sore hari, sekitar pukul 16.00 WIB.

Jika membaca langsung Permendikbud No. 23 Tahun 2017, maka sebenarnya kekhawatiran tersebut tidaklah beralasan. Pasalnya, eksistensi Madrasah Diniyah, maupun kegiatan keagamaan lainnya tetap diwadahi dalam kategori ekstrakurikuler.

Di dalam Permendikbud disebutkan bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler (termasuk ekstrakurikuler keagamaan) dapat dilakukan di luar sekolah dan dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan keagamaan yang ada. Bahkan, di dalam Permendikbud eksplisit disebutkan Madrasah Diniyah sebagai lembaga yang bisa diajak bekerja sama.

Redaksi tersebut tentu saja dimaksudkan untuk menjaga eksistensi lembaga pendidikan keagamaan semisal Madrasah Diniyah.

Sebagai sebuah regulasi, Peraturan Menteri, dalam hal ini Permendikbud No. 23 Tahun 2017, bersifat umum, tidak rinci. Penjelasan teknis dan rincian lebih lanjut biasanya ada pada dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sebagai turunan dari Permendikbud tersebut.

Di dalam Juknis atau Juklak tersebutlah dijelaskan hal-hal yang lebih rinci, misalnya, bagaimana model kerja sama antara pihak sekolah dengan Madrasah Diniyah. Apakah guru sekolah harus mengajar di Madrasah Diniyah agar tetap menjalankan beban mengajar selama 8 jam sehari? Jika demikian, bagaimana nasib guru/ustad di Madrasah Diniyah? Apakah kerjasama tersebut adalah berarti intervensi pihak sekolah terhadap Madrasah Diniyah? Pembahasan semacam itu akan tertuang di dalam Juknis atau Juklak.

Agak sulit memang membayangkan bagaimana kerja sama yang ideal antara pihak sekolah dan Madrasah Diniyah itu. Bagaimanapun, pihak sekolah pasti akan mengintervensi (sedikit atau banyak) terhadap proses pembelajaran di Madrasah Diniyah. Baik intervensi terhadap kurikulum maupun tenaga pengajar.

Tujuan FDS sendiri adalah penguatan karakter siswa. Konsep penguatan karakter ini tentu saja harus terukur hasilnya dengan rumusan indikator-indikator tertentu. Implikasinya adalah Madrasah Diniyah harus menyesuaikan diri guna mengejar indikator-indikator tersebut. Ini contoh intervensi yang bakal terjadi terhadap Madrasah Diniyah.

Namun demikian ini bukan berarti jalan buntu, asalkan pihak sekolah dan Madrasah Diniyah duduk bersama merumuskan bentuk kerja sama yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kedua belah pihak harus membuka diri untuk kompromi agar bisa bekerja sama secara produktif.

Share.

About Author

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage