Bupati Banyuwangi Marahi SMP Negeri yang Wajibkan Jilbab Sehingga Non Muslim Tak Bisa Masuk

Bupati Banyuwangi Marahi SMP Negeri yang Wajibkan Jilbab Sehingga Non Muslim Tak Bisa Masuk

59

Ada seorang siswa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang urung masuk SMP Negeri 3 Genteng karena terkendala aturan bahwa siswa di sekolah itu diwajibkan memakai jilbab. Anak didik berinisial NWA ini adalah warga kecamatan Genteng namun beragama non-Islam sehingga tentu tidak mungkin memaksakan dirinya memakai jilbab.

Kehebohan kasus ini terdengar sampai ke telinga sang Bupati yang memang dikenal tanggap, Abdullah Azwar Anas. Ia langsung menghubungi dinas terkait untuk membatalkan, memberi sanksi, dan bahkan mengevaluasi Kepala Sekolah SMPN 3 Genteng sebab ternyata aturan itu adalah inisiatif dari pimpinan sekolah sendiri, bukan aturan dari Diknas atau Pemkab.

“Saya dapat info itu kaget sekali. Saya telepon Pak Sulihtiyono (kepala dinas pendidikan), dan minta itu dicek. Ternyata itu aturan inisiatif pimpinan sekolahnya. Terus terang saya kecewa. Kita ini pontang-panting jaga kerukunan umat, kok masih ada paradigma seperti ini. Kalau berjilbab untuk pelajar muslim kan tidak masalah, tapi ini diterapkan secara menggeneralisasi tanpa melihat latar belakang agama pelajarnya,”

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3562202/ada-smp-negeri-tolak-siswa-non-muslim-bupati-banyuwangi-marah

Sang siswa awalnya mendaftar online dengan pilihan SMPN 1 dan SMPN 3 Genteng dan diterima di SMPN 3. Karena aturan ini, ia lalu mendaftar melalui jalur minat, bakat, prestasi dan memilih tetap masuk di SMPN 1 Genteng meski usai sang Bupati turun tangan sudah diberi penjelasan bahwa bisa tetap diterima di SMPN 3 Genteng. Wajar, tidak ada jaminan setelah kasus ini mencuat maka suasana sekolah di SMPN 3 Genteng akan menjadi tempat yang nyaman untuk anak itu bersekolah.

Ini lho salah satu contoh kenapa radikalisme sudah begitu sangat mengkhawatirkan di negara ini. Ditambah pemahaman nilai-nilai Pancasila yang nampaknya mulai melemah. Entah mau dianggap berhubungan atau tidak, sentimen keagaamaan seolah makin mendapat ruang sejak kampanye Anies-Sandi yang meski mereka mengelak tapi tak bisa dipungkiri banyak dibumbui dengan menaikkan isu SARA. Mereka yang fanatik berlebihan seolah mendapatkan pembenaran dan ruang. Dan itu efeknya tak hanya di Jakarta.

Kepala Sekolah dan guru-guru yang membuat kebijakan itu dalam hemat saya kemungkinan besar adalah PNS. Mereka ini pasti pernah ditatar tentang Pancasila dan juga tahu bahwa yang namanya sekolah negeri itu terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa melihat apa agamamu, seberapa banyak uangmu, apa sukumu, dll. Kalau mereka sekolah berbasis agama, terserah buat peraturannya sendiri. Ini sekolah milik negara lho, kok bikin peraturan seperti sekolah ini punya mbahmu?

Bahkan menurut sang Wali Murid panitia di sana sempat mengatakan,

“Panitia PPDB bilang bahwa SMPN 3 Genteng, tidak menerima siswa non Muslim. Lah ini kok pilih-pilih gini. Bukannya sekolah negeri tidak boleh seperti ini,”

Pihak sekolah sepertinya juga mencoba melakukan pembelaan dengan mengatakan ini ada miskomunikasi semata seperti kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMPN 3 Genteng, Teguh Lumekso:

“Kita sudah luruskan permasalahan ini. Ini semata-mata hanya miss komunikasi,”

“Regulasinya untuk siswa siswi yang muslim itu ada Shalat Dhuha dan Pengajian. Sementara yang non muslim ya bisa melakukan aktivitas sesuai dengan agamanya. Kami tidak menekan siswa untuk memakai jilbab dan mengikuti kegiatan agama muslim,”

Menurut saya alasan ini mengada-ada. Mengapa? Pertama, di formulir pendaftaran pasti sudah dicantumkan agama siswa. Ketika orangtuanya hendak membeli seragam dan dipaksa membayar seragam untuk siswa berjilbab pasti ortu sudah berargumen kalau mereka non-Muslim. Nah sekarang, kalau sejak awal tim PPDB SMPN 3 Genteng tidak memaksa maka tidak mungkin sampai anak itu akhirnya mencabut berkasnya dan mendaftar di sekolah lain. Pasti sejak awal sudah terselesaikan dan si anak bisa dapat seragam dan bersekolah sesuai rencana.

Yang jelas karena kasus ini sampai Bupati turun tangan dan memberikan beberapa klarifikasi maka tidak mungkin laporan orangtua siswa adalah hoax atau sekedar miskomunikasi. Berarti memang ada yang salah dalam penerimaan siswa baru di sekolah itu.

Sepertinya cukup banyak tugas untuk Mendikbud di awal tahun ajaran ini, tak hanya soal Masa Orientasi Siswa atau ribut-ribut soal Full Day School. Ada hal yang perlu jadi perhatian serius : menyingkirkan bigot dari sistem pendidikan kita.

Salut untuk Bupati Banyuwangi atas ketegasan dan kesiapsiagaannya menyelesaikan masalah ini. Kira-kira bagaimana dengan Kepala Daerah di tempat lain kalau menemui kasus serupa?

Baca Juga:

 “satu-satunya syarat untuk kejahatan menang adalah orang baik tidak melakukan apa-apa” (Edmund Burke).

Share.

About Author

Berbagi pikiran lewat tulisan.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage