Kecurangan Dalam Penerimaan Online Siswa Baru

Kecurangan Dalam Penerimaan Online Siswa Baru

8

Sidak Ombudsman di SMAN 13 Medan Menemukan Siswa Sisipan diluar Pengumuman Oleh Disdik Provinsi Sumatera Utara

Ketika Pemerintah memutuskan mengalihkan pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi sesuai dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2014, ketika itu banyak pro dan kontra, mengapa? Dan ketika itu juga bagi saya terbayang apakah birokrasi yang selama ini kita kenal bertele-tele akan semakin mudah? Apakah sistem yang akan diterapkan lebih simpel dan transparan? Semua jawaban itu terkuak juga setelah per 1 Oktober 2016 pengelolaan SMA dan SMK se Indonesia resmi ditangani oleh Provinsi masing-masing.

Alasan pertama mengapa SMA dan SMK dialihkan ke Provinsi adalah ketika di tahun ajaran baru ini, 2017/2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lewat Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2017 membuat gebrakan baru untuk mengaplikasikan apa yang dituangkan oleh Menteri Pendidikan lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Gubernur Sumatera Utara ingin penerimaan peserta didik baru tahun ajaran baru ini berlangsung dengan lebih tertib, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih objektif, dan tanpa diskriminasi.

Yang artinya, Dinas Provinsi Sumatera Utara ingin dijadikan oleh Gubernur sebagai pilot project dalam penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sifatnya online di Indonesia ini. “Untuk yang pertama di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara menerapkan pendaftaran online pada penerimaan siswa baru untuk SMA dan SMK negeri,” ujar Arsyad Lubis, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Utara, “Hari ini dunia pendidikan Sumut memulai sistem baru dalam penerimaan siswa baru yaitu PPDB online untuk tingkat SMA. Sekarang semua orang bisa memantau sistem ini melalui smartphone atau komputer masing-masing. Ini tentu sangat positif sekali dalam rangka transparansi, mencegah korupsi dan KKN,” (12/6/2017) seperti dilansir Sumut Pos (grup MetroSiantar.com).

Memang bukan rahasia umum lagi bahwa sebelum-sebelumnya di kota Medan misalnya, setiap penerimaan siswa baru SMA dan SMK negeri , maka akan menjadi lahan basah untuk meraup keuntungan oleh oknum-oknum tertentu, dimana jual-beli kursi yang ujung-ujungnya dilabeli dengan duit. Semakin favorit sekolah negeri itu? Maka semakin tinggi harga sebuah kursi bagi siswa yang memang ngotot pengen sekolah di negeri. Dan apabila kasus ini mencuat kepermukaan? Maka seketika itu juga banyak jurus-jurus dilakukan agar kasus tersebut kembali tenggelam tanpa bekas.

Tercoreng Oleh Dugaan ‘Siswa Titipan’

Semua menyambut baik gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara tersebut, apalagi dalam pelaksanaannya mereka menggandeng Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK untuk mengawasi langsung proses PPDB Online yang berlangsung dari tanggal 12-22 Juni 2017 dan serentak di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut.

Apalagi kalau bicara tentang Online, berarti kita bicara tentang peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) dalam PPDB yang nantinya bisa diakses kapan saja dan dimana saja serta mampu memberikan kemudahan, kenyamanan serta harapan baik karena sudah terkoneksi dengan internet, transparan, hasilnya tidak dapat dikotak-katik karena sistemnya terkunci dan akuntabel, sehingga dianggap sebagai solusi untuk mengurangi kecurangan dalam hal PPDB yang selama ini sudah berlangsung secara masif, terstruktur dan sistematis.

Surat keputusan Panitia PPDB Online yang tidak mekanisme, Rapat Kerja Guru tidak pernah dilakukan

Namun, apa yang terjadi? Pasca pengumuman yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, seiring berjalannya waktu, publik dikejutkan oleh isu adanya penerimaan siswa diluar dari pengumuman oleh Disdik Provinsi Sumut yang dirilis lewat laman http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/page/hasilSeleksi.

Seperti yang terjadi di SMAN 13 Medan, sejak dari pengumuman Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 yang menuai kontroversial dan membingungkan para guru PNS disana, sebab panitia yang duduk untuk menjalankan proses Penerimaan Siswa Baru banyak dihuni oleh guru honorer dan prosesnya juga bukan melalui mekanisme Rapat Kerja Dewan Guru, tetapi sepihak dihunjuk oleh Kepala Sekolah. Yang paling aneh, penunjukan Koordinator Administrator Input Data dan Veripikator untuk Veripikasi Data Entry ke Komputer pada Calon PPDB TP 2017/2018 yang ternyata diberikan kepada anak kandungnya yang masih honor ketimbang kepada guru PNS disekolah tersebut menjadikan PPDB tahun ini memang amburadul dan terbukti ketika jumlah kuota siswa atau kelas yang diberikan ke Dinas Provinsi (sejumlah 8 kelas dan sebanyak 294 siswa), setelah dilaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), ternyata siswa yang datang sejumlah 366 orang atau sebanyak 10 kelas!

Panitia penerimaan siswa baru yang banyak dihuni oleh guru honorer. Semoga cepat terungkap siapa pelakunya

Yang artinya ada penambahan kelas dan siswa baru setelah pengumuman secara online oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara! Sehingga ini kan mencederai integritas yang ingin dibangun demi perbaikan kualitas pendidikan di Sumatera Utara ini khususnya. Ketika Gubernur ingin merubah stigma yang selama ini sudah melekat, “Semua Urusan Musti Uang Tunai!”, ketika itu juga masih ada oknum-oknum yang tidak mau keluar dari zona nyaman yang selama ini sudah tersusun dengan rapi dalam hal Penerimaan Siswa Baru, dimana mereka menganggap sistem masih bisa dipermainkan, asalkan ada ‘pelicinnya’.

Benar saja, ketika Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara turun langsung ke lapangan, menemukan siswa sisipan di dua SMA Negeri kota Medan. Temuan tersebut didapati ketika Ombudsman melakukan sidak ke SMAN 2 dan SMAN 13 Medan. Siswa tersebut masuk di luar jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. Di SMAN 2 Medan ada 180 siswa sisipan yang dibagi dalam lima kelas dengan satu kelas masing-masing berjumlah 36 orang. Sementara di SMAN 13 Medan Ombudsman menemukan dua kelas tambahan yang berisikan 72 siswa yang dibaurkan di 10 kelas.

Hal ini disimpulkan berdasarkan adanya perbedaan jumlah kuota siswa yang diterima dari jalur PPDB Online dengan siswa yang ada disekolah.Anggota Komisi E DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan pihaknya sangat kecewa atas kinerja Kepala Sekolah yang menerima siswa di luar PPDB Online. PPDB menjadi satu-satunya media seleksi siswa masuk ke sekolah negeri se-Sumut.

Menurut Nezar, Pemprovsu sebelumnya telah meminta kuota siswa yang disiapkan masing-masing sekolah, lalu para pendaftar bisa melihat langsung ranking secara real time yang ditentukan sistem berdasarkan beberapa kriteria, antara lain nilai ujian nasional (UN), peringkat berdasarkan urutan mata pelajaran UN dan jarak tempat tinggal calon peserta dengan sekolah pilihan.

Beri Sanksi Bagi Oknum Yang Terlibat

Namun, apa yang terjadi setelah pengumuman? Carut-marutnya PPDB Online telah mencuat kepermukaan yang memaksa Dinas Pendidikan Provinsi menyurati Inspektorat Pemprov untuk menelusuri dugaan ‘kursi sisipan’ di SMAN 13 Medan. Dan memang jika ingin proses ini secepatnya selesai, semua oknum yang terlibat harus diusut tuntas, mulai dari Guru ataupun pegawai yang berani-berani menerima ‘siswa sisipan’ dengan iming-iming dapat imbalan dari kepala sekolah yang tentunya tau akan masalah ini.

Karena secara logika sederhana, apa berani oknum guru ataupun pegawai sekolah berani menerima ‘siswa sisipan’ diluar pengumuman tanpa sepengetahuan kepala sekolah? Atau apa mungkin oknum guru atau pegawai mau bermain kalau tidak disuruh kepala sekolah? Dan apa berani kepala sekolah melakukan hal yang demikian jikalau tidak ada oknum yang berkuasa membekingi sehingga kepala sekolah misalnya masih mau melakukan kecurangan? Padahal jelas-jelas telah dibuatkan Peraturan Gubernur, tetapi itulah stigma semua bisa diatur walau sudah diwanti-wanti karena godaan uang pelicin tersebut.

Sebenarnya tidak sulit untuk memutus mata rantai dari praktik percaloan penerimaan peserta didik baru yang sudah meresahkan dan merugikan ini. Pelakunya ini harus ditindak tegas, karena jika tidak? Maka semua Guru di sekolah yang bermasalah akan dianggap ikut terlibat, ibarat pepatah “Satu Makan Cempedak, Semua Kena Getahnya!”, jangan diberlakukan dalam kasus ini. “Saya mengalami sendiri kok cobaan menjadi calo PPDB online ini,” ujar seorang guru.

“Setelah pengumuman online, orangtua seorang anak menelepon saya, minta tolong agar anaknya yang nga lulus saya urus agar bisa masuk, karena dia tau saya mengajar di sekolah tersebut.” “Tetapi saya tidak mau mengurusnya karena memang tidak berani, disamping karena tau apa arti online dan katanya lebih jujur serta tidak bisa diintervensi siapapun hasilnya, terlebih diawasi oleh KPK, saya tidak berani mengiakan, walau ditawari sejumlah uang”, begitu ungkapan si guru tersebut.

Tetapi disisi lain, ada guru yang nyambi jadi calo karena tidak takut, ini terungkit ketika saat orangtua siswa yang mau memasukkan anaknya tersebut keseleo saat ada percakapan seperti ini:

Guru               : “Maaf bu, saya tidak bisa mengurus karena tahun ini diawasi KPK!”.

Orangtua       : “Akh, tapi si anu (menyebutkan nama) katanya bisa ngurus pak!”.

Guru               : “Ya udah bu, ibu ngurus ama dia aja, klo saya tidak bisa bu, maaf!”

Intinya, ibarat mata rantai, maka tugas KPK, Inspektorat, Ombudsman dan bila perlu Tim Saber Pungli dan Kepolisian harus mengusut ini sampai tuntas. Siapa pelaku utamanya? Apakah guru bermain sendiri atau memang ada perintah dari kepala sekolah? Atau ada oknum lain? Dan orang-orang yang terlibat tidak jauh dari Panitia Peserta Didik Baru (PPDB) yang dibentuk sepihak oleh kepala sekolah.

Sehingga ada efek jera bagi oknum sehingga kredibilitas, integritas dan makna dari PPDB online yang dimaksud bisa dipahami setiap orang. Jika memang daya tampungnya 10 kelas, kita harus bisa jujur 10 kelas, bukan dikurang-kurangi tetapi nantinya bisa dimasukkan kembali sebanyak 2 kelas! Pemahaman seperti ini masih berkembang, semua bisa diatur!

Bagaimana bisa kita mendidik siswa berkarakter, kalau guru, komite dan pegawai masih mempraktikkan KKN dalam sebuah proses yang katanya jujur dan transparan? Inilah ironi pendidikan. Bagaimanakah akhirnya? Semoga ‘siswa sisipan’ tersebut tidak dirugikan dan semoga oknum calonya bisa ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Semoga!

Sumber Referensi Tulisan:

http://www.metrosiantar.com/news/sumut/2017/06/13/258441/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-smasmk-di-sumut-libatkan-kpk/

http://sumatra.bisnis.com/read/20170615/2/67127/ppdb-online-2017-sumut-jadi-provinsi-pertama-di-indonesia

http://sorotdaerah.com/daerah/sman-2-dan-sman-13-medan-buka-kelas-siluman/

 

Share.

About Author

Bagaimana Agar Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur...Salam Pendidikan

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage