Romusha, Rodi dan Honorer. Catatan Ketua Guru Bantu Riau

Romusha, Rodi dan Honorer. Catatan Ketua Guru Bantu Riau

14

Makam Tan Malaka

Assalamualaikum Wr Wb

Salam sejahtera untuk kita semua. Tetaplah berpelukan dalam perbedaan, jangan lelah mencintai Indonesia. Jangan jadikan perbedaan sebagai bibit perpecahan tapi jadikan keberagaman sebagai modal kekuatan untuk kita, bahwa dengan Bhineka kita Tunggal Ika. Merdeka.

Selamat pagi. Jangan lupa sarapan agar kuat menjaga perasaan! (cuma mau bilang CPNS gelombang II sudah dibuka)

Yaa, judul artikel di atas adalah hasil dari curhat saya kepada sahabat sekaligus saya anggab orang tua, yang dulu pernah saya ceritakan di artikel sebelumnya.

Ketika Ketua Guru Bantu Riau Bersuara

Machmoedin, Guru bantu Provinsi Riau sekaligus Dosen di Universitas Islam Riau (UIR). Secara Organisasi beliau adalah Ketua Organisasi Forum Guru Bantu Provinsi Riau. Dikarenakan beliau ini Guru Sejarah, saya telepon beliau sembari berkata “Pak bahasaku ini cenderung kasar, wajar jika Honorer ekstrem kanan banyak tak suka, dan beranggapan saya sesat. Berhubung hal itulah saya minta Bapak memberikan saya pencerahan soal Kerja Rodi, Romusha dan Honorer/perbudakan modern, siapa tahu jika menggunakan sentuhan bahas Bapak kaum honorer terketuk hatinya dan tidak bercerai berai lagi Pak”

Beliau menjawab. “Ok, sabar anak muda, nanti ketika ada waktu saya berikan ulasan”

Cukup lama memang baru dibalas, maklum orang sibuk beliau ini hehe, terakhir yang saya tahu mereka loby-loby Gubernur dan DPRD Prov. Riau. bersama kawan-kawannya agar Honorer se-Riau mendapatkan BPJS alhamdulillah hal ini sudah terealisasi. Berikut saya kutipkan penjelasan beliau tentang Kerja Rodi, Romusha dan Honorer.

Saat pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan keuangan timbul ide penyelenggaraan penanaman tanaman kultivasi. Saat belanda berupaya mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan inggris, muncul pula kerja paksa yang di sebut “Rodi”

Kerja yang bertujuan menuntaskan program pemerintah kolonial belanda, yang diupah sangat murah bahkan yang tidak beruntung tidak akan memperoleh apa-apa bahkan nyawa pun melayang karenanya.

Pekerja Rodi masih bekerja di wilayah pulau Jawa saja. Namun beratnya medan pekerjaan membuat banyak pekerja nya meninggal dunia. Akibat minimnya fasilitas tempat tinggal, makanan dan kesehatan. Pemerintah Belanda hanya memiliki satu tujuan, yakni mempertahankan pulau Jawa dari serbuan tentara Inggris. Soal penduduk
yang menjadi korban, itu bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan.

Demikian juga dengan pemerintahan fasis Jepang waktu yang tidak banyak mereka miliki di Indonesia, dimanfaatkan semaksimalnya. Pemuda-pemuda Indonesia yang pada awalnya
membantu Jepang secara sukarela kini berubah menjadi Kerja Paksa. Setiap keluarga wajib mengirimkan satu anggota keluarganya untuk dikirim sebagai tenaga pekerja.

Kini kemerdekaan telah kita raih. 72 tahun srdah kita tinggalkan penjajahan. Indonesia pun berhak mengatur sendiri negaranya dan juga rakyatnya, dan menentukan tujuan nasionalnya. Tenaga kerja-pun direkrut dengan berbagai cara. Secara umum dibagi menjadi 2 golongan PNS dan Non PNS (lebih di kenal : honorer).

Kalau boleh saya pinjam istilah mas Yolis Syalala maka kita menyebutnya Kelompok kiri. Terhadap kelompok ini, pemerintah memperlakukan sekehendak hatinya. Banyak yang dimuliakan , namun tidak sedikit yang menderita. Gaji (lebih tepat disebut upah.) kecil. Tanpa tunjangan, tanpa santunan. Tak jarang ditipu, diming-iming, dan diperdaya. Kewajiban yang diemban tak jarang sama bahkan. ada yang melebihi tugas PNS.

Tujuan akhir dari semua ini adalah mencapai tujuan Nasional, dan salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan kaum kiri tersebut. Disaat jepang tidak memperdulikan korban-korban berjatuhan demi memenangkan perang Asia Timur Raya, demikian juga kurang peduli nya pemerintah terhadap kaum Honorer. Tidaklah persis sama tentunya apalagi dengan embel-embel bahwa kita sudah merdeka. Namun mengapa para honorer ini nasib nya tidak juga dientaskan guna lebih meningkatkan kesejahteraan mereka? Lagi-lagi ini adalah faktor financial. setidaknya dengan tetap memakai tenaga honorer tujuan Nasional dapat dicapai dan pengeluaran anggaran negara untuk memberi upah mereka tidaklah besar. Maka, tidaklah jauh berbeda, tujuan dilaksanakannya Rodi, Romusha dan honorer.

Kesimpulan dan Penutup

Rodi, Romusha, Honorer memang hampir sama jika saya mengartikannya, kalaupun beda, itu tipis. Kalau dulu dipekerjakan hanya dikasih makan, kalau sekarang kerja hanya untuk makan, itupun tak cukup jika tak mencari sampingan.

Ada banyak protes baik di artikel saya terkait Honorer atau di status akun media sosial saya, yang pada intinya mereka berkata “Ngapain mau jadi Honorer? “

Ada benarnya memang, tapi jika harus kami jelaskan ini pilihan sulit, dan tak semudah pernyataan mereka untuk menjawabnya. Yang mendasari Honorer itu bertahan karena kecintaan akan pekerjaan, sebuah pengadian dan sebuah keiklasan. Tapi dengan alasan tersebut tidak serta merta juga pemerintah harus memperlakukan Honorer sekehendak hatinya seperti istilah pak Machmoedin di atas. Setidaknya perhatikan kesejahteraan manusia yang turut serta dalam menunjang kinerja pemerintahan.

Jika pemerintah mewajibkan swasta memberikan Upah Minimum, mengapa Pemerintah menjadi pelanggar aturan yang mereka buat sendiri?

“Cak Lontong, mana Cak Lontong?

Sodara sebangsa dan setanah air, masalah Honorer ini menjadi polemik bukan semata-mata kesalahan Pemerintah pusat, ini adalah Dosa Pemerintah Daerah, dimana  Pemda terus menerima Honorer karena hutang Politik pada timses, faktor lain bisa karena permainan birokrasi, karena tidak sedikit orang rela menyuap hanya untuk menjadi Honorer. Larangan pengangkatan Honorer pasca terbitnya PP NO. 48 Tahun 2005 hanya seperti macan ompong, karena larangan tersebut tanpa disertai sanksi Pidana, dan larangan itu dsngan mudah dilanggar, jangankan Surat Edaran Mendagri, sekelas PP saja mereka langgar, kalaupun ada beberapa bulan lalu ancaman dari Senayan untuk memenjarakan Kepala Daerah yang mengangkat Honorer, itu hanya “Gertak Sambal”

Sumpah nyanyian Aluna lebih merdu dari pada nyanyian anggota Komisi II DPR RI itu!

Penerimaan CPNS Gelombang ke II kini sudah dibuka, apakah itu pertanda Honorer sudah dianggab tak ada? Sebagai Honorer yang berjuang melalui dialektika, jika saya diberi kesempatan bertemu Presiden, seperti yang pernah saya katakan tuntutan saya hanya dua, dan paling rasional. PERTAMA Merdekakan Honorer 100% Jika pemerintah tak sanggup dan Negara akan bangkrut seandainya Honorer ini diberikan kesejahteraan maka ada pilihan KEDUA yakni matikan Honorer 100% tentunya dengan regulasi, hal ini penting agar Rodi, Romusha tidak menjadi Sejarah yang kembali berulang. Semoga artikel ini mewaraskan Honorer yang mengklaim surga sudah dalam genggaman!

Wasalam
Suara Honorer

Yolis Syalala

Share.

About Author

Kaca mata HONORER

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage