Ada Apa Dibalik Ajakan Rekonsiliasi Rizieq?

Ada Apa Dibalik Ajakan Rekonsiliasi Rizieq?

19

Sejumlah tokoh PKS menemui Rizieq Shihab di Arab Saudi. Rizieq juga menemui Dr. Zakir Naik dalam suatu pertemuan Mekkah. 

Berbagai upaya yang bertujuan untuk menggerogoti kepemimpinan nasional dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, belakangan makin gencar dilakukan oleh aktor politik yang berseberangan dengan pemerintah melalui operator tunggalnya Rizieq Shihab. Betapa tidak, dalam diskusi soal “Alat Bukti Elektronik” yang diselenggarakan, di Jakarta (19/6), Rizieq menyampaikan pesan suara yang diperdengarkan kepada para hadirin.

Isi dari pesan tersebut adalah, memberikan dua opsi kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya (chatting sexual dan video nudis). Dalam rekaman itu, Rizieq minta pemerintah untuk pertama melakukan rekonsiliasi terhadap kalangan ulama yang selama ini telah dikriminalisasi. Kedua, apabila pemerintah tidak memerhatikan opsi pertama, maka dia mengancam akan melakukan revolusi umat Islam.

Berlandaskan pada dua opsi yang disampaikan oleh Rizieq, dapat ditarik dua pertanyaan besar, pertama, rekonsiliasi terhadap kalangan ulama yang telah dikriminaliasi dan ancaman gerakan massa untuk melakukan revolusi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pada opsi pertama yang disampaikan Rizieq, penulis beranggapan bahwa pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu telah menggeneralisasi persoalan yang dialaminya menjadi persoalan para ulama. Rizieq menganalogikan bahwa upaya untuk menangkap dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan asusila yang dilakukannya merupakan persoalan seluruh ulama di Indonesia. Dalam rekaman itu, Rizieq juga mengatakan bahwa sebagai pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI , maka persoalan yang dihadapinya juga menjadi persoalan ulama.

Dalam hal ini Rizieq berupaya untuk kembali memainkan “kartu propaganda” dengan menganggap bahwa persoalan yang dihadapinya merupakan persoalan ulama dan berhadap mendapatkan dukungan dari kalangan ulama di Indonesia, jelas pimpinan FPI itu tengah berupaya untuk menggulirkan dan memainkan pola band wagon propaganda dan tie-in publicity secara bersamaan (Lesly, 1992).

Propaganda bandwagon adalah teknik meyakinkan masyarakat dengan menggunakan tingkat kepopuleran yang dimiliki agar masyarakat menyetujui atau mengikuti “pikiran” dan “pendapat” (dalam hal ini pikiran dan pendapat Rizieq). Teknik bandwagon tidak dapat berjalan sendiri dan harus mendapatkan dukungan publisitas agar pesan yang disampaikan menyebar dengan cepat dan bersifat massif.

Bentuk publisitas yang dilakukan oleh Rizieq adalah, tie-in publicity yaitu penggunaan suatu peristiwa penting (kasus Ahok) untuk memengaruhi opini atau pendapat masyarakat. Dalam hal ini, pimpinan FPI itu menggunakan terminologi kriminalisasi ulama dengan tujuan mendapatkan dukungan dari para ulama yang mewakili para umat muslim di Indonesia.

Menurut penulis, kohesi dua teknik pamungkas dalam kajian komunikasi politik tersebut tidak akan mendapatkan dampak atau hasil yang maksimal, mengingat kasus yang menjerat Rizieq, bukanlah kasus yang melibatkan ulama secara keseluruhan di Indonesia. Dan dapat dipastikan, kalangan ulama akan menolak pula untuk menanggung “aib” pimpinan FPI itu. Dengan kata lain, urusan chatting sexual adalah urusan pribadi dan bukan merupakan urusan ulama serta tidak pada tempatnya untuk dikaitkan pada tag line kriminalisasi ulama.

Berikutnya, ajakan untuk melakukan revolusi, penulis beranggapan bahwa ajakan ini seperti mimpi disiang bolong. Revolusi memerlukan target yang jelas dan dirasakan bersama. Seperti saat para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beserta seluruh masyarakat melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan bangsa lain. Sementara, kasus yang dihadapi Rizieq bukanlah ancaman terhadap agama serta bukan ancaman terhadap keberadaan ulama.

Oleh karena itu, ajakan rekonsiliasi yang digulirkan Rizieq mengandung muatan politis yang sangat kental dan bukan masalah ulama serta umat Islam secara keseluruhan. Lalu mengapa Rizieq yang selama ini seperti ketakutan mendadak menjadi berani bahkan menantang pemerintah, setelah ditemui oleh beberapa tokoh partai dan aktor politik di Arab Saudi?

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, usulan rekonsiliasi tersebut merupakan buah pikiran dari kalangan tokoh politik yang merasa kurang nyaman dengan langkah Presiden Jokowi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keberadaan sejumlah tokoh dalam praktik korupsi.

Untuk mengeliminasi gerakan pengungkapan praktik korupsi itu, sejumlah tokoh menemui Rizieq agar berkenan memainkan skenario kriminalisasi ulama dan umat Islam dengan tujuan membuat instabilitas politik domestik. Jika telah tercapai skala instabilitas, maka para aktor politik yang terlibat praktik korupsi itu akan memainkan peran sebagai negosiator untuk mengamankan diri pribadi, keluarga dan partainya dari citra buruk dimata masyarakat Indonesia.

Skenario terburuknya adalah menggoyang dan mengambilalih pemerintahan yang sah melalui dasar gerakan umat (people’s power) dengan dalih telah terjadi kriminalisasi terhadap umat Islam dan kehidupan beragama di Indonesia. Semoga saja melalui tulisan ini, umat Islam dan masyarakat Indonesia menjadi sadar telah masuk dalam perangkap dan permainan politik yang sama sekali tidak elegan.

Share.

About Author

Peminat Masalah Komunikasi Politik.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage