Benarkah Jokowi Zalim dan Anti Kritik, Seperti Orba?

Benarkah Jokowi Zalim dan Anti Kritik, Seperti Orba?

6

Orang cerdas bisa membedakan mana yang disebut kritik dan mana yang fitnah atau penghinaan. Kebanyakan yang terjadi saat ini adalah penghinaan, baik itu terhadap lembaga atau terhadap seseorang. Orang yang tidak bisa membedakan antara kritik dan penghinaan tentu akan sulit menerima kritikan. Maka tak heran jika ada yang mudah tersinggung padahal isinya kritikan.

Seperti Muhammad Hidayat Simanjutak yang kesal ketika ditahan oleh Polisi

“Rezim ini zalim,” ujarnya, ia merasa tidak puas dengan langkah penahanan penyidik pada dirinya.

Seperti yang kita tahu, Hidayat adalah tersangka kasus ujaran kebencian. Pada 4 November 2016, Ia menuduh Iriawan memprovokasi para pendemo dalam aksi 411 tersebut. Kemudian belakangan ini ia melaporkan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, dengan tuduhan menyebarkan kebencian. Namun, polisi menyebut laporan Hidayat mengada-ada.

Tetapi Hidayat justru yang kini ditahan polisi. Kasus dirinya yang menuduh Kapolda Metro Jaya dibuka kembali.

“Saya akan melawan melalui praperadilan. Sebagai warga negara saya punya hak,” kata Hidayat.

Para alumni 212 yang membela para tersangka makar juga menyatakan rezim Jokowi zalim.

Tersangka makar jilid satu adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati, Sri Bintang Pamungkas. Mereka dijerat pidana makar usai menggelar aksi di depan Istana Merdeka pada 2 Desember 2016 atau yang dikenal Aksi 212.

Adapun tersangka makar jilid dua adalah Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansyah, Dikho Nugraha, dan Andre Zainudin. Mereka ditangkap pada 31 Maret 2017 sebelum Aksi Bela Islam di depan Istana Merdeka, Jakarta, dengan tuduhan melakukan upaya makar kepada pemerintah yang sah. (cnnindonesia.com)

Presidium alumni 212 menuduh bahwa hukum dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam kritik. Mereka juga mengatakan bahwa rezim Jokowi itu seperti orde baru. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar mengatakan bahwa pemerintah paranoid terhadap setiap kritik yang dilancarkan oleh masyarakat.

Abdul mengatakan, penahanan para tersangka makar selama ini terkesan digantung tanpa kejelasan.

“Ya kalau ada buktinya kan silakan ajukan ke pengadilan. Ini beberapa bulan kan enggak ada apa-apa,” kata Abdul kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Minggu (16/7). Para tersangka makar disebut Abdul sebagai korban dari kebingungan pemerintah dalam menghadapi setiap kritik masyarakat.

Ia menilai segala hal yang disangkakan sebagai makar di era reformasi sudah tidak relevan lagi, karena mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.(cnnindonesia.com)

“Kalau sepanjang usulan hanya untuk mengganti presiden dan membahas apa yang dicapai presiden itu diskusi gitu lho. Karena itu enggak relevan makar di negara demokrasi,” ujar Abdul.

Apakah benar Jokowi anti kritik?

Menurut saya beliau tidak anti kritik sama sekali apalagi dikatakan paranoid hingga menggunakan hukum untuk membungkam kritik. Saya rasa Abdul Fickar terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan.

Coba perhatikan Jonru yang kerap ‘mengkritik’ Jokowi. Saya pakai tanda kutip karena tidak sedikit yang menilai bahwa itu bukan lagi mengkritik namun cenderung fitnah. Namun hingga saat ini Jonru masih bebas membuat status-status bernada ‘kritik’.

Saya pun pernah mengkritik Jokowi saat menteri pendidikan akan menerapkan full day school. Bahkan tulisan saya tentang hal tersebut saya ikutkan kedalam lomba pencapaikan Jokowi. Tulisan tersebut bisa dibaca di https://seword.com/pendidikan/full-day-school-era-jokowi-dan-pendidikan-yang-semakin-tak-tentu-arahnya/

Apakah saya ditangkap? Nggak tuh.

Soal Jokowi menggunakan hukum untuk membungkam para pengkritiknya jelas tidak terbukti. Apalagi ternyata Ahok malah justru dipenjara. Jokowi tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum Ahok hingga Ahok dipenjara. Kalau dia memang bisa menggunakan hukum untuk membungkam para pengkritiknya maka dia juga bisa membebaskan Ahok. Tapi kenyataannya tidak.

Masalah Muhammad Hidayat, rasanya kita perlu tanya ke kepolisian. Kenapa proses hukum yang dulu menjeratnya dihentikan? Apakah karena waktu itu polisi merasa kasihan? Lalu menghentikan penyelidikannya. Atau ada cerita lain?

Mengkritik jelas beda dengan menghina atau menistakan. Ucapan ndeso pada vlog Kaesang bukanlah inti pesan yang ia sampaikan, ia mengkritik budaya nepotisme dan intoleransi. Ia menyandarkan opininya pada fakta, dan itu boleh. Lalu dibelakangnya ada ucapan ndeso, saya rasa itu masih jauh lebih sopan daripada “goublok”, “kutil babi”, “anjing” dan sebagainya. Tentu juga kita harus melihat konteksnya, apakah ndeso disana sebagai hinaan atau hanya guyon atau sindiran?

Dan saya heran dengan upaya membangun opini seolah-olah pemerintahan Jokowi seperti Orba. Apakah mereka yang mengatakan demikian itu pernah hidup jaman Orba? Saya ingat betul jaman Orba seperti apa, dari mulai saya harus memilih warna kuning hingga kabar menghilangnya aktifis-aktifis. Sementara jaman Jokowi jelas jauh sekali perbedaannya.

Saya rasa itu hanya opini yang sengaja dibangun menjelang Pilpres 2019. Karena hingga hari ini saya masih merasakan kebebasan berpendapat. Tapi tentu saja kebebasan bukan berarti bisa seenaknya, di Amerika saja ada aturannya. Disana kebebasan kita tidak boleh melanggar kebebasan orang lain.

Kritik boleh, tapi sampaikan dengan benar dan berdasarkan fakta. Mungkin agak keras tidak apa-apa tapi kalau sampai kasar, menghina dengan meme-meme yang tidak sopan apa masih bisa disebut kritik?

Mengenai makar, bukankah sepanjang aksi nomor cantik itu kerap ada ancaman melengserkan Jokowi? Rasanya wajar kalau Polisi melakukan antisipasi. Apakah pernah terpikir jika benar-benar Jokowi dilengserkan rakyat akan melawan?

Pendukung Jokowi itu banyak, hanya saja selama ini lebih suka diam saja. Ngapain ribut-ribut, toh kita puas dengan kerjanya selama ini. Bisa saja kalau sampai Jokowi dijatuhkan malah terjadi kerusuhan lebih besar yang berskala nasional bahkan berujung disintegritas.

Share.

About Author

I am BATMAN

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage