Fadli Zon: Pemerintah Ingin Jegal Prabowo di 2019 dengan Presidential Threshold, Suudzon!

Fadli Zon: Pemerintah Ingin Jegal Prabowo di 2019 dengan Presidential Threshold, Suudzon!

32

Wakil ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR RI mengatakan bahwa pemerintah dengan sengaja ingin menjegal Prabowo Subianto, mantan calon presiden yang dikalahkan dengan telak oleh Jokowi pada tahun 2014.

Tudingan (mungkin lebih tepat dikatakan ‘suudzon’) ini didasari dari keputusan pemerintah agar presidential threshold ada di angka 20 persen. Untuk para pembaca Seword yang masih awam dengan istilah-istilah politik, izinkan saya untuk menjelaskan arti dari presidential threshold.

Menurut kacamata politik, presidential threshold adalah sebuah ambang minimum dari suara sah nasional untuk bisa memajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun mari kita melihat definisi presidential threshold dalam kacamata pemilu.

Di dalam kacamata pemilu, presidential threshold adalah sebuah istilah tidak resmi sebagai syarat pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Syarat apa yang harus dipenuhi? Syaratnya adalah partai atau gabungan partai memiliki 25% kursi atau 20% suara sah Pemilu untuk mencalonkan presiden.

Sederhananya, jika kita ingin mencalonkan diri sebagai presiden, setidaknya ada partai pengusung kita yang besarnya cukup mencapai 25%. Lantas hal ini lumrah bukan? Untuk mendapatkan calon presiden terbaik, setidaknya ada syarat minimum untuk suara tersebut sah.

Namun hal yang sebenarnya lumrah ini ditentang oleh Fadli Zon dan para begundal Gerindra. Mereka ingin menghilangkan syarat tersebut. Presidential threshold ingin dibuang. Lantas apakah keuntungan maupun kerugian dari hilangnya presidential threshold?

Keuntungannya dari hilangnya presidential threshold adalah semua orang dapat mendaftarkan diri sebagai capres. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencoba keberuntungan mereka. Siapa tahu saya  yang merupakan orang kantoran yang bekerja sebagai karyawan dan membuka usaha mandiri kecil-kecilan, suatu saat bisa menjadi presiden? Lumayan bukan? Hehehe.

Namun rasanya kerugian yang ditimbulkan dengan hilangnya presidential threshold lebih besar. Dana-dana yang digunakan untuk melakukan pemilu akan membengkak. Dengan terbukanya kemungkinan bagi seluruh partai untuk mengusung presidennya, menjadikan calon begitu banyak. Nah dari sana kita melihat sisi penekanan biaya yang ada.

Pemikiran sederhana ini justru dianggap oleh Fadli Zon, sebagai sebuah hal yang dipermasalahkan. Pemerintah bersikukuh untuk mempertahankan presidential threshold, hanya karena pemerintah ingin menekan biaya, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat tidak perlu lelah untuk berpikir dan memusingkan aktifitas pemilu.

“Partai-partai itu mau membikin calon tunggal. Kalaupun ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo…. Menurut saya, yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal. Tentu kita akan tempuh semua langkah-langkah, termasuk melakukan judical review di MK dan cara-cara yang lain supaya demokrasi kita tetap dalam aturan…. Kalau sekarang kan tidak fair, jadi tidak masuk akal. Logika pemerintah itu betul-betul logika yang tidak masuk akal. Saya kira logika itu adalah logika untuk menjegal…. Dulu ada koalisi besar, KMP-KIH. Tetapi koalisi itu sendiri sudah tidak ada lagi. Kemudian sekarang pemerintah berusaha menggalang koalisi yang sebesar-besarnya dengan suara parpol dengan threshold yang mau dikuasai, didominasi sehingga nanti tidak ada calon lain” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

RUU Pemilu bahkan belum mencapai titik temu sampai saat ini Fadli Zon mengatakan Gerindra tetap kukuh pada pandangannya dan akan mengajukan gugatan ke MK apabila ada presidential threshold dalam UU Pemilu antinya.

Lagipula, melihat dari perkataan Fadli Zon, justru dia sendiri yang salah! Mengapa? Karena pada saat 2014, Gerindra adalah partai besar dengan koalisi KMP. Sekarang Golkar dan PPP cabut dari KMP, sehingga suara Gerindra turun drastis.

Mengapa dukungan Golkar dan PPP mulai beralih ke KIH yang merupakan think tank dari Jokowi? Jelas hal ini dikarenakan sosok Prabowo yang cukup berbahaya jika ia menjadi presiden. Mengapa berbahaya? Saya tidak ingin membahas dari sisi sejarahnya yang masih tidak jelas.

Berbahaya karena Prabowo sama sekali tidak memiliki latar belakang. Jokowi pada awalnya juga tidak memiliki latar belakang, namun di dalam kinerjanya saat ini, justru Jokowi membuktikan bahwa ia mampu. Apakah kita ingin mencoba-coba presiden?

Namun tudingan Fadli Zon yang suudzon tersebut direspons oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Menurutnya tudingan tersebut tidak berdasar dan bahkan tidak terbukti kebenarannya. Presidential threshold 20 persen sudah diterapkan di Pilpres sebelumnya dan calon boleh lebih dari satu.

“Lihat saja, dua kali Pilpres, 20 dan 25. Yang pertama, 5 pasang calon, yang kedua, dari harusnya 4 jadi 2. Karena undang-undang katakan Parpol atau gabungan parpol yang punya kewenangan mencalonkan calon presiden dan cawapres. Jadi kalau politisi ada yang katakan 20 dan 25 itu kepentingan pemerintah untuk calon tunggal, buktinya nggak ada kok…. Udah diatur di undang-undang yang baru bahwa tak akan mungkin ada calon tunggal. Ini kan agar memperkuat sistem pemerintahan presidensiil, itu aja… Pilkada juga sama, 20 dan 25 nggak ada yang protes. 2 kali Pilpres juga nggak ada yang protes. Memang kalau ada yang protes, sama aja semua…. Di 20-25. Karena undang-undang atau pasal yang udah baik kenapa harus diubah…” terang Tjahjo kepada wartawan, Senin (17/7/2017).

Jadi rasanya sudah jelas bahwa tudingan Fadli Zon yang suudzon tersebut memang benar-benar hanya sebuah ucapan kosong alias bullshit. Sudah lah Fadli Zon, sudah lah Prabowo, jika memang Anda tidak memiliki lawan yang seimbang untuk bersaing dengan Joko Widodo, jangan dibuat-buat. Jangan menebar fitnah dan menggiring opini publik.

Toh rakyat sudah tahu siapa Prabowo dan para begundalnya. Rakyat Indonesia sudah tahu juga bagaimana cara permainan Anda, khususnya di dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Sebaiknya Anda mundur dengan terhormat, ketimbang terinjak-injak oleh rakyatmu sendiri.

Jangan sampai kita menjadi rakyat yang dirugikan, karena hilangnya presidential threshold, seperti yang diinginkan oleh Fadli Zon. Seharusnya ia sebagai wakil rakyat, menyuarakan keinginan rakyatnya untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan memiliki harga diri.

Betul kan yang saya katakan?

Jika pembaca ingin melihat dan menikmati buah pemikiran saya yang lainnya, silakan klik link berikut:

https://seword.com/author/hans-sebastian/

https://news.detik.com/berita/d-3562805/fadli-zon-tuding-pemerintah-mau-jegal-prabowo-maju-pilpres-2019

https://news.detik.com/berita/d-3563168/fadli-tuding-pemerintah-jegal-prabowo-di-pilpres-ini-kata-mendagri

Share.

About Author

Si awam yang mau berpikir sampai ke awan. Twitter dan Instagram @hysebastian Terbuka untuk diskusi via disqus maupun e-mail. hysebastian.seword@gmail.com. Kumpulan tulisan: https://seword.com/author/hans-sebastian/

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage