Fahri Samakan Memanggil Miryam Dengan Presiden, Situ Waras??

Fahri Samakan Memanggil Miryam Dengan Presiden, Situ Waras??

100

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Sebagai pembuat Undang-undang dan bahkan di dalamnya ada orang-orang yang mengaku paling paham Undang-undang dan juga hukum, kelakuan KPK yang memaksa pembentukan hak angket KPK malah mempertontonkan kebodohan mereka. Bisa dikategorikan kelakuan mereka ini juga masuk dalam tindakan tidak waras.

Kenapa saya sebutkan tidak waras?? Karena mereka melawan sendiri Undang-undang yang mereka buat. Bahkan mereka ini sudah merasa diri paling berkuasa dan bisa panggil siapapun sesuka hatinya kalau diminta tanpa peduli peraturan perundang-undangan lainnya. Padahal jelas, tindakan mereka dalam pembentukan hak angket saja sudah salah kaprah.

Salah kaprah karena menyebut bahwa pembentukan pansus hak angket adalah konstitusional karena KPK adalah pelaksana Undang-undang. Entah logika mana yang dipakai, tetapi kalau bagi orang awam seperti saya, pelaksana Undang-undang lebih tepat diarahkan kepada lembaga eksekutif yang menjadi eksekusi undang-undang. KPK lebih tepat disebut lembaga yudikatif.

Hal ini sangat jelas karena kerjaan KPK hanya fokus kepada satu bidang, yaitu penegakan hukum, bahkan lebih spesifik lagi untuk pemberantasan kasus korupsi. Logika berpikir DPR terlalu dipaksakan apalagi kini sudah semakin keterlaluan arogansinya dengan akan memanggil paksa mantan anggota DPR Miryam S Haryani yang sudah jadi tahanan KPK.

Nama Miryam sendiri kini seperti jadi rebutan antara DPR dan KPK. Miryam yang sebelumnya jadi buron karena mangkir dari panggilan KPK kini ingin direbut kembali oleh DPR. Mereka menggunakan instrumen hak angket dengan harapan KPK tidak akan menolak untuk melepaskan Miryam hadir dan memasukkan kasus E-KTP dalam mekanisme politik, bukan proses hukum.

Baca: Arogansi DPR Undang Miryam, Kuak Tujuan Utama Pansus Hak Angket KPK

Hal ini tidak bisa terbantahkan karena mereka yang masuk dalam pansus hak angket KPK adalah mereka yang disebutkan telah melakukan ancaman dan tekanan kepada Miryam. Miryam mengaku diancam oleh enam anggota Komisi III. Di antaranya Bamsoet (Golkar), Desmon Mahesa (Gerindra), Masinton Pasaribu (PDIP), dan Sarifuddin Sudding (Hanura).

Hari ini, Senin (19/6/2017), Miryam seharusnya menghadiri rapat pansus hak angket KPK untuk mendengarkan kesaksiannya dan tentu saja mencari-cari kesalahan KPK. Tetapi keinginan itu akhirnya tidak dipenuhi KPK karena tindkan tersebut menghalangi penyelidikan KPK.

Tetapi namanya DPR, tetap saja mereka berlaku arogan dan sewenang-wenang. Bahkan karena begitu arogannya, pernyataan pun tidak lagi dipikirkan dengan bijak. Apalagi kalau yang mengeluarkan pernyataan adalah wakil rakyat yang bacotnya tidak bisa dijaga. Ya, kalau bukan Fadli Zon, maka yang dimaksud adalah Fahri Hamzah.

Entah apa maksud Fahri menyamakan status Miryam dengan Presiden, tetapi pernyataannya malah menunjukkan kebodohan dan ketidakwarasan memahami tupoksinya sendiri.

“Selama dia masih hidup dia bisa dipanggil oleh DPR. Karena jangankan Miryam, Presiden Republik Indonesia pun boleh dipanggil oleh angket. Tidak ada satu pun WNI yang tidak bisa dipanggil oleh angket,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

“Itu lah kelebihannya angket,” sambung dia.

Fahri seperti tidak paham apa yang disampaikannya tersebut. Apa karena sudah kalap dan menjadi tidak waras, pernyataan Fahri ini tentu saja tidak bisa dibenarkan. Masalah status Miryam sebagai WNI dan juga Presiden sebagai WNI tentu saja sama, tetapi status Miryam sekarang bukanlah WNI biasa, melainkan sudah menjadi tahanan KPK dan sedang dalam proses hukum.

Jadi, yang harusnya disamakan adalah kalau Miryam tidak jadi tersangka. Istilahnya, kalau Miryam saja menjadi tahanan KPK dan sedang dalam proses hukum KPK tidak bisa dipanggil dan dihambat oleh siapapun, begitu juga kalau Presiden. Siapapun yang sudah jadi tahanan dan sedang dalam proses hukum tidak boleh diambil paksa oleh siapapun. kalau mengunjungi tentu saja tidak dilarang.

Fahri harusnya sadar, walau sepertinya mustahil, bahwa sebagai lembaga legislatif, sangatlah tidak etis dan tidak dibenarkan melakukan intervensi dan menghambat proses hukum. Padahal, kalau memang benar hak angket KPK ini untuk memperkuat KPK, maka hal yang harus dilakukan adalah pembubaran pansus hak angket ini.

Tetapi namanya juga DPR yang seperti kanak-kanak, semua permintaannya ingin dituruti meski itu melanggar peraturan. Dalam hak angket KPK inilah sikap kanak-kanak DPR terlihat sangat jelas. Apalagi sampai bawa-bawa arogansi memanggil Presiden.

Jadi bisa kita lihat sebenarnya apa maksud utama mereka menggunakan hak angket ini. Mereka merasa bahwa hak angket adalah instrumen tertinggi di negeri ini untuk bisa suka-sukanya memanggil orang. Padahal, dalam konsep peraturan dan perundang-undangan selalu ada aturan lain yang dibuat untuk sesuatu yang khusus, dan KPK adalah salah satunya.

Sayangnya, karena ketidakwarasan sudah merasuki para gerombolan anti KPK dan pelindung calon koruptor ini, mereka tidak bisa memahami hal tersebut.

Salam Waras.

Share.

About Author

Tidak Bisa Diam Kalau NKRI dan PANCASILA serta Keadilan dipermainkan.. Yang mau WA2an boleh ke 0895327271099

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage