Jangan Mau Dibodohi Jalan Pikiran Sesat Profesor Yusril Ihza Mahendra

Jangan Mau Dibodohi Jalan Pikiran Sesat Profesor Yusril Ihza Mahendra

2

Yusril Ihza Mahendra (GATRAnews)

Yusril memang hebat. Banyak miripnya dengan Amien Rais, cukupan dengan Ratna Sarumpaet, Fahri Hamzah, Fadli Zon. Apa saja yang dianggapnya tidak benar pasti ia hajar. Kalau berhubungan dengan hukum, jangan coba-coba bikin dia gusar. Ia bisa mengamuk. Tak gentar berhadapan dengan siapa pun.

Ini sudah dia buktikan ketika berhadapan dengan 100 orang pengacara yang menggugat keabsahan pengunduran diri Suharto tahun 1998. Waktu itu Yusril memenangkan gugatan para pengacara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat[1].

Ia juga pernah membuat KPU tertunduk malu ketika menganulir partai besutannya PBB sebagai peserta Pemilu pada tahun 2014. Gugatannya di Di PT TUN, dikabulkan sehingga KPU mau tidak mau menulis ulang nama PBB, partai besutan Yusril yang terus menjadi partai gurem sejak didirikan tahun pada bulan Juli 1998 itu pada kertas suara Pemilu.

SBY pun pernah ia “tonjok” dengan menggugat materi hukum yang mengatur jabatan wakil menteri di MK. Putusan MK atas kasus tersebut telah memaksa Presiden SBY mengubah dan memperbaharui Perpres dan Keppres pengangkatan para wakil menteri pada saat itu.

Yang pernah membuatnya lama bersiul-siul adalah kemenangannya atas kasus dugaan korupsi Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum). Saat itu Yusril dijadikan salah satu tersangka. Dengan kepiawaiannya memainkan jurus-jurus maut dalam persilatan hukum, Kejaksaan Agung RI mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga  status Yusril sebagai tersangka langsung gugur[2]. Dan, banyak l

Nasib HTI di Tangan Yusril

Melihat kepiawaiannya itu, maka para pemimpin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) langsung terpikat. Mereka membulatkan tekad menyerahkan nasibnya di tangan Yusril. Harapan mereka, Yusril bisa membebaskan mereka dari segala tuduhan pelanggaran hukum.

Penunjukan Yusril sebagai kuasa hukum HTI sudah dilakukan secara resmi[3]. Tidak tanggung-tanggung. Guna menanggapi tindakan pemerintah membubarkan HTI berdasarkan Perpu No 2 Tahun 2017 itu, 1000 advokat dari berbagai daerah dihimpun menjadi satu di bawah koordinasi Yusril.

Menurut juru bicara HTI Ismail Yusanto, tim itu nanti selain memberikan pembelaan di pengadilan, mereka juga akan melakukan advokasi kepada seluruh anggota HTI yang berada di daerah.

Saat ini, Yusril tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran ormas ke PTUN, yang dilakukan Kemenkumham berdasarkan Perpu tersebut[4]. Pasalnya, Perpu tersebut menurut Yusril membuka peluang bagi pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa proses penegakan hukum yang adil dan benar.

Alasan pembubaran HTI sebagaimana dikemukakan Menko Polhukam, Wiranto tidak ia pedulikan. Ia menampik penilaian pemerintah bahwa HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Padahal peran itu merupakan keharusan bagi Ormas berbadan hukum.

Kegiatan HTI selama ini juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Belum lagi aktivitasnya yang dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat dan membahayakan keutuhan NKRI

Kalau begitu, apakah Yusril pasti menang, kemudian Perpu dicabut, dan HTI dihidupkan kembali? Saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa dalam berita di berbagai media, Yusril kembali melontarkan pernyataan aneh, yang mengagetkan logika.

Apa itu?

Pertama, bagi dia dengan Perpu No Tahun 2017 itu pemerintah makin otoriter. Sanksi pidana bagi anggota organisasi yang melakukan pelanggaran, tak pernah ada di zaman penjajahan Belanda, zaman Orde Lama, dan Orde Baru. “Pemerintah mulai bertindak diktator,” tegasnya.

Pernyataan ini jelas menyesatkan. Ia mengaburkan alasan mengapa atau untuk apa diperlukan ancaman pidana dalam suatu ketentuan hukum. Ancaman pidana ia samakan dengan pemidanaan seseorang. Dengan adanya takaran dia anggap seseorang atau sesuatu sudah ditakar.

Dikatakannya, ancaman pidana pada Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) terhadap pelanggaran Pasal 59 ayat (3) huruf c, dan d maupun pelanggaran terhadap 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, serta ayat (4), bisa menjadikan seluruh pimpinan dan anggota Ormas dipenjara. Bayangkan kalau ada 1 juta anggota ormas. Begitu dikenakan sanksi pidana, semuanya bisa dipenjara sampai seumur hidup.” katanya[5].

Ia pura-pura tidak mengerti bahwa jika seseorang tidak melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, dan kejahatan lain dan/atau mengambil alih tugas dan wewenang penegak hukum seperti disebutkan pada Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d di atas, sudah tentu tidak akan diapa-apakan oleh penegak hukum.

Begitu juga bila tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap RAS; penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia atau menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang dan sebagainya seperti diatur pada Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b serta ayat (4) tersebut tentu saja tidak akan diciduk.

Perbuatan-perbuatan itulah yang hendak dicegah melalui Perpu. Pemerintah mau mengerem langkah Ormas maupun perorangan yang kian bersemangat mengganyang Pancasila, UUD 1945 guna mempertahankan kepentingan seluruh rakyat dan kelangsungan hidup NKRI.

Perpu itu pun tidak berlaku surut. Tak bakalan dipakai untuk mengusut pelanggaran anggota HTI atau organisasi manapun pada  masa sebelumnya. Kekuatan hukum Perpu tersebut baru dimulai sejak diundangkan tanggal 10 Juli 2017. Ini tegas ditulis pada Pasal II yang menyatakan: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.”  Ini artinya, jutaan orang anggota dan pengurus HTI yang dikatakan Yusril terancam masuk penjara adalah bual. Omong kosong. Pembohongan publik yang sifatnya menghasut rakyat agar memangkang.

Kedua, benar bahwa ketentuan semacam itu tidak ada sejak masa penjajahan sampai pada Orde Baru. UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas tidak memuat hal itu. Dalam Pasal 13-17 UU tersebut hanya memuat ancaman pembekuan pengurus dan pengurus pusat apabila melakukan pelanggaran seperti mengganggu keamanan dan ketertiban umum; menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Bila ormas yang pegurusnya telah dibekukan masih melakukan kegiatan,  hanya diancam pembubaran. Ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, ancamannya juga pembubaran.

Namun, perlu diingat, bahwa keadaan zaman tidak sama sepanjang waktu. Riak-riak dan dinamikanya beda. Tantangan dan kebutuhan masyarakat sudah lain. Yusril tak perlu mengajak kita kembali hidup dengan kondisi masa lalu dan mengaturnya berdasarkan kebutuhan masa lalu itu. Di saat rakyat hidup dan menikmati kemudahan hidup pada zaman digital, jangan diajak kembali hidup seperti zaman batu.

Perlu Yusril ingat, pada masa Pemerintahan Presiden Suharto tak satu pun organisasi atau perorangan yang berani menyebarkan ideologi seperti dilakukan HTI. Tak pernah ada Ormas maupun perseorangan yang berani terang-terangan mengumumkan diri sebagai pendukung ISIS seperti dilakukan banyak warga negara.

Jangankan menyebarkan paham ideologi  yang bertentangan dengan Pancasila, mengeritik Suharto terang-terangan saja, hidupnya bisa “tamat”. Masih ingat kasus-kasus orang hilang, bukan? Syukur bahwa orang semacam Amien Rais dan Gus Dur tidak “ditamatkan” seperti yang dialami Wiji Tukul dan kawan-kawannya.

Itu artinya, pada masa pemerintahan Orde Baru, aturan hukum tentang ormas memang tidak memuat ancaman pidana. Tetapi, orang atau Ormas yang coba menyerang ideologi Pancasila memang tidak ada (yang berani).

Pada zaman Orde Lama pun begitu. Memang tak ada aturan tentang Ormas. Tetapi semua riak-riak yang mengarah pada makar, pengganyangan Pancasila dan UUD 1945 selalu diproses menurut ketentuan hukum yang ada. Keteguhan hati mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 itulah yang membuat bangsa majemuk ini masih eksis.

Ataukah Yusril mau negara kita sama dengan Suriah?

 

Tulisan sebelumnya: Pelajaran Menyesatkan dari Profesor Yusril Ihza Mahendra

[1] Kisah Yusril Lawan 100 Pengacara Gugat Mundurnya Soeharto

[2] 7 Kisan Kemenangan Yusril Ihza Mahendra

[3] HTI Tunjuk Yusril sebagai Pengacara, Ini Kata Mendagri

[4] Yusril: HTI Bakal Gugat Pencabutan Status Badan Hukum ke PTUN

[5] Yusril: Seluruh Anggota HTI Terancam Pidana

Share.

About Author

Warga negara Republik Indonesia yang terus berusaha belajar untuk bisa memaknai hidup dengan berbagi ide kepada publik.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage