Ketika Anggota DPR Mencampakkan Lembaganya Sendiri

Ketika Anggota DPR Mencampakkan Lembaganya Sendiri

1

Seluruh anggota DPR boleh saja berbangga dan membusungkan dada atas jabatannya sebagai anggota DPR. Boleh terus mengganggu Pemerintahan Jokowi membangun, memertahankan Pancasila dan NKRI, membuat para koruptor makin terpojok atas ketegasan sikapnya berkata ya pada yang ya, dan tidak pada yang tidak. Juga boleh terus menggunakan hak angket untuk apa saja yang mereka mau selain kepada KPK. Atau saling memboikot ketika rapat paripurna tidak mengakomodasi keinginan kelompok dan partainya.

Tapi anggota DPR perlu ingat, utamanya Fadli Zon, yang paling rajin berkomentar miring terhadap setiap kebijakan Jokowi dan “kembarannya” Fahri Hamzah, yang takut berdebat terbuka dengan Tsamara Amany, bahwa lembaga DPR makin hari makin dianggap tidak berguna untuk dan oleh rakyat.

Rakyat yang mana? Biasanya Fadli dan Fahri bertanya begitu. Ya, tentu saja rakyat Indonesia! Jangankan rakyat Indonesia umumnya, anggota GNPF MUI, PFI, dan HTI yang rajin berkonsultasi kepada Fadli dan Fahri setiap kali hendak berdemo justru menjadi pelopor dan terus menerus menihilkan lembaga DPR. Bagi mereka, DPR tidak ada gunanya. Tidak perlu.

Yang mereka perlukan hanya Fadli dan Fahri dan kawan-kawan seideologi yang selalu mendukung mereka di dalam setiap demonstrasi. Pasalnya, kedudukan Fadli dan Fahri sebagai wakil ketua DPR sangat menguntungkan mereka. Dapat dijadikan tameng untuk melaksanakan kehendaknya meminggirkan Pancasila dari bumi Indonesia melalui demonstrasi tak henti.

Rusaknya Citra DPR

Akibatnya, citra lembaga DPR dalam benak sebagian besar rakyat Indonesia, di luar anggota ormas itu, tercederai. Tidak lagi dianggap sebagai lembaga legislatif dengan fungsi dan tugas yang sangat strategis bagi bangsa dan negara. Malahan terus dipersepsikan sebagai sekedar lembaga orasi yang suka bikin keributan dan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam bekerja.

Ada setidaknya tiga alasan mengapa pandangan tersebut muncul. Pertama, aspirasi rakyat yang seharusnya diwadahi DPR untuk dianalisis, lalu diterjemahkan antara lain dalam bentuk regulasi atau kebijakan, malahan dipotong oleh Fadli dan Fahri, ditangani sendiri untuk kepentingan sendiri. Dijadikan sarana untuk menjegal Jokowi yang mengalahkan jagonya pada Pilpres 2014. Mereka mengira bahwa Ormas anti Pancasila dapat dijadikan “kuda tunggangan” untuk tujuan tersebut. Mereka tidak tahu bahwa justru merekalah yang terang-terangan ditunggangi oleh Ormas untuk kepentingannya sendiri.

Kedua, sepintas kepentingan Fadli dan Fahri berbeda dengan Orams anti Pancasila. Fadli dan Fahri sepertinya melulu menjegal Jokowi. Sekedar menjatuhkannya dari jabatan presiden. Hal ini memang diinginkan juga oleh Ormas anti Pancasila. Pasalnya, Ormas ini menilai bahwa Jokowi merupakan perintang utama upayanya menyingkirkan Pancasila dari bumi Indonesia.

Namun, melihat tingginya dukungan Fadli dan Fahri pada setiap demonstrasi Ormas anti Pancasila tersebut, sulit untuk tidak mengatakan bahwa agenda pokok mereka sama. Sama-sama berjuang menyingkirkan Pancasila dari bumi Indonesia.

Buktinya, atas nama konsultasi di gedung DPR, Fadli dan Fahri selalu berperan aktif memberikan dukungan. Istilah konsultasi tak lebih dari sekedar bungkus kegiatan bersama mereka menyusun strategi demonstrasi berantai sejak Oktober 2016.

Hal ini dapat dilihat pada demo 4 November 2016. Saat itu Fadli dan Fahri turun langsung menjadi pemimpin demo. Mereka berorasi bersama pimpinan GNPF MUI, FPI, Amien Rais, Ahmad Dhani, dan lainnya. Di situ Fahri mengajari massa cara-cara menjatuhkan presiden. Mulanya terkesan terbatas pada desakan agar Presiden Jokowi dan Polri agar menyegarakan proses hukum Ahok atas dugaan penistaan agama.

Setelah kasus Ahok selesai, ternyata mereka tak berhenti. Mereka terus menekan hakim selama proses pengadilan Ahok. Terus berdemo setiap kali persidangan Ahok, sehingga hakim akhirnya memutuskan Ahok bersalah dan dihukum dua tahun penjara.

Yang terbaru adalah aksi 287 untuk menolak Perppu No 2 Tahun 2017 dan menolak pembubaran HTI. Ini didukung penuh oleh Fadli dan Fahri seperti diakui oleh Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto[1]. Padahal semua orang tahu bahwa misi HTI adalah penghancuran ideologi Pancasila dan NKRI. Sementara Perppu bertujuan mencegah misi itu.

Dari sini jelas bahwa demo berkepanjangan tidak sekedar penyampaian aspirasi. Kalau hanya itu, tentu tidak harus terus-menerus turun ke jalan dan teriak-teriak. Cukup disampaikan kepada DPR. Entah langsung melalui berapa orang perwakilan maupun dengan tertulis.

Demo jelas bukan sebatas menjatuhkan Jokowi. Hal ini dibuktikan oleh gencarnya gerakan HTI menyosialisasikan ideologi khilafiah secara rapi dan sistematis di berbagai kampus, terutama IPB sejak tahun 1982[2]. Menurut Ketua Lajnah Khusus Mahasiswa HTI Kota Bandung, Andika Permadi Putra, pemilihan kampus sebagai basis HTI, karena dinilai sangat potensial untuk dakwah[3].

DPR Bungkam

Ketiga, dari 560 anggota DPR, minus Fadli dan Fahri, yang sebagian besar sarjana, magister, dan doktor (89,91%), mustahil tak ada satu pun yang menyadari penyimpangan sikap dan tindakan Fadli dan Fahri bersama Ormas anti Pancasila. Hal ini semestinya ditangani secara lembaga. Sebab, sikap dan tindakan itu bukan cuma salah, tetapi telah menihilkan kedudukan dan fungsi DPR.

Nyatanya DPR bungkam. Mereka seolah setuju apa yang dilakukan Fadli dan Fahri. Upaya mendorong agar aspirasi cukup disampaikan kepada DPR tanpa harus turun ke jalan dengan peserta berjuta-juta tidak dilakukan sama sekali.

DPR juga tidak mengingatkan Fadlid dan fahri agar menghargai dan melaksanakan apa yang diatur dalam Pasal 69 UU MD3 dan Pasal 4 Tatib DPR tentang fungsi DPR sebagai representasi rakyat menyangkut penyerapan aspirasi masyarakat. Bisa saja dengan melakukan kunjungan kerja, pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 210 Tatib DPR.

Hasil kegiatan itu kelak dapat dijadikan bahan dan disampaikan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan rapat paripurna DPR. Dalam pembukaan ruang partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 210 ayat (2), anggota DPR bahkan dapat membuat Rumah Aspirasi.

Nyatanya, semua hal itu diabaikan oleh DPR. Apa yang dilakukan Fadli dan Fahri bersama Ormas anti Pancasila seolah bukan masalah DPR. Tampaknya, inilah antara lain alasan Gus Sholah, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur ketika mengatakan bahwa DPR merupakan lembaga terburuk di antara lembaga-lembaga negara lain[4]. Ini pulalah yang menyuburkan demonstrasi bertubi-tubi untuk mengganti Pancasila dengan khilafiah Islamiyyah, tetapi dikamuflasekan dengan penyampaian aspirasi.

Pertanyaannya, kalau mayoritas rakyat dan/atau anggota DPR sendiri sudah mencampakkan fungsi DPR, apakah lembaga itu masih diperlukan? Jika ya, untuk kepentingan apa dan siapa?

Bacaan:

[1] HTI klaim Fadli Zon dan Fahri Hamzah tolak Perppu Pembubaran Ormas

[2] Apa Hubungan Hizbut Tahrir dan IPB Saat Ormas HTI Lahir?

[3] HTI Mengakui Kampus Potensial sebagai Basis Kaderisasi

[4] Gus Sholah: KPK Terbaik soal Kepercayaan Rakyat, DPR Terburuk,

Share.

About Author

Warga negara Republik Indonesia yang terus berusaha belajar untuk bisa memaknai hidup dengan berbagi ide kepada publik.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage