Ketika PKS dan Gerindra Masuk Kabinet

Ketika PKS dan Gerindra Masuk Kabinet

28

Halo Pembaca Seword yang budiman, di awal tahun 2017 ini muncul pemberitaan tentang tawaran bergabungnya dua partai oposisi untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Tidak tanggung-tanggung sebagai kompensasi dari bergabungnya partai oposisi ini adalah tawaran empat sampai enam jabatan menteri strategis dan yang sedarajat. Proses penyampaian tawaran ini disebutkan melalui orang dekat Presiden Jokowi, entah dia berbicara mewakili Jokowi secara pribadi atau mewakili Jokowi selaku Presiden, atau bahkan menyampaikan tawaran ini atas nama pribadi si pemberi tawaran.

Penulis belum tahu kejelasan dari berita itu yang sudah di angkat oleh beberapa media massa.

Namun kemaren pemerintah melalui Jubir Kepresidenan Johan Budi memberikan keterangan yang berbeda dari proses kejelasan berita ini. Beliau menyatakan belum ada rencana Reshuffle kabinet mengulang pernyataan Presiden di Istana Bogor, namun tidak menyinggung kejelasan proses penawaran bergabungnya Partai Gerindra dan PKS masuk ke dalam pemerintahan.

Terlepas benar tidaknya penawaran ini, penulis ingin mengulasnya dalam kerangka berpolitik yang didasarkan atas prinsip demokrasi yang sederhana.

Dalam prinsip demokrasi sederhana ini, prinsip balancing atau keseimbangan adalah prasyarat utama untuk menjamin stabilitas.

Ada yang memerintah, harus ada yang mengawasi.

Ada yang berkuasa, ada oposisi.

Sangat amat sederhana. Sama sederhananya dengan keseimbangan dalam sebuah timbangan.

Kalau kita ingin demokratis keseimbangan ini harus kita jaga, dan kita pahami sebagai faktor pengontrol dan pengawas pemerintahan sehingga menghindarkan pemerintahan bersikap otoriter yang akan membuatnya lalai akan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Kita berumpama negara ini adalah sebuah bahtera/kapal yang sedang mengarungi perairan, apabila semua penumpangnya berkumpul di salah satu ujung kapal maka akan mudah terbalik.

Sebagai rujukan akan permasalahan ini, marilah kita kembali ke masa-masa ketika Indonesia masih di bawah rezim Orde Baru.

Tentunya kita tidak cepat lupa akan ambruknya Indonesia setelah 32 tahun di bawah rezim itu karena tidak adanya oposisi dan tidak adanya pihak yang mengawasi.

Walaupun dibentuk lembaga pengawasan kinerja pemerintahan DPA (Dewan Pertimbangan Agung), tetapi fungsi lembaga tersebut tidak ubahnya seperti Dewan Pembina Partai Demokrat setelah SBY menjabat sebagai Ketua Umum. Cuma sebagai bumper pelaksanaan kebijakan Presiden saja (DPA-red).

Penulis memahami kalau pada masa itu Presiden Soeharto memang tidak menyukai demokrasi dan sangat alergi dengan yang namanya oposisi. Penggunaan kata demokrasi hanyalah sebatas slogan untuk melegitimasi dirinya pribadi beserta kelompok pendukungnya lewat suatu dagelan demokrasi pada saat itu, yaitu Pemilu.

Tentunya Presiden Jokowi beserta pemerintahannya tidak akan berlaku ayal seperti sejarah Orde Baru yang sudah dikisahkan penulis…pastinya.

Lalu bagaimana dengan wacana bergabungnya Partai Gerindra dengan PKS ini dapat berkelanjutan dengan meninggalkan satu-satunya partai yang sangat tidak jelas posisinya dengan mengambil sikap netral yaitu Partai Demokrat.

Marilah kita bahas satu persatu kemungkinan-kemungkinan ini.

Prabowo bersama Partai Gerindra nya sampai saat ini cukup piawai dalam memainkan perannya sebagai oposisi penyeimbang kekuatan demokrasi di Indonesia dengan cukup konsisten. Walaupun harus rela berbagi panggung dengan salah satu kadernya yang sering berakrobat politik tanpa menggunakan kesehatan berpikir dan mengesampingkan kewarasan perilakunya seperti Fadli Zon.

Tetapi perannya yang konsisten sebagai “watchdog” sangat efektif dalam mempertahankan elektabilitasnya. Apalagi sikap berpolitiknya yang tetap berpegang pada prinsip ke-Bhinnekaan dan Merah-Putih dengan tidak mendukung Aksi tolak Ahok membela Islam kemaren yang secara khusus dipersiapkan panggungnya oleh Jokowi ini telah mampu menarik simpati masyarakat sehingga dapat mempertahankan elektabilitasnya.

Partai Gerindra kita ketahui sebagai partai ketiga terbesar dalam perolehan suara pada Pemilu kemaren setelah PDIP dan Golkar, ini sangat ideal sebagai kekuatan pengusung oposisi bagi stabilitas negara ini.

Selain peran penyeimbang itu untuk menjamin kesehatan prinsip stabilitas berdemokrasi bagi negara, juga akan menjadi panggung politik tersendiri yang akan memberikan keuntungan bagi Prabowo beserta partainya.

Coba bandingkan apabila memutuskan untuk bergabung, maka Prabowo dan partainya akan berbagi panggung dengan partai koalisi lainnya dan kehilangan kesempatan menggunakan momentum ini untuk kepentingan 2019.

Kesimpulannya apabila Gerindra memutuskan bergabung menjadi pendukung pemerintahan akan mengganggu kesehatan stabilitas demokrasi Indonesia dan mengganggu kesehatan Prabowo beserta Partai Gerindra sendiri.

Untuk PKS, sekiranya penulis mengajak pembaca untuk kembali menengok sejarah masa lalu akan sepak terjang partai ini.

Pada masa pemerintahan SBY, partai ini terkenal dengan skandal Sapinya. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kesan sebagai partai yang tidak bisa dipercaya oleh koalisinya sendiri.

Apabila dalam prinsip berdemokrasi yang disesuaikan dengan arah perpolitikan partai, dalam sebuah koalisi dengan partai lain, adalah sah apabila berbeda pandangan. Namun akan menjadikan sebuah penghianatan apabila hal itu diterapkan dalam posisi wakil partai dalam kabinet.

Kabinet itu adalah kerja profesional dalam pemerintahan, setelah masuk ke dalam kabinet setiap wakil/petugas partai haruslah menanggalkan atribut dan sikap politik partainya kemudian beralih dengan menyerahkan prinsip loyalitasnya kepada atasannya langsung yaitu Presiden.

Apa yang sudah dilakukan oleh petugas partai dari PKS yang menjadi anggota kabinet SBY ini, sangatlah tidak profesional karena mengambil sikap bertolak belakang dengan kebijakan atasan yaitu Presiden dan berperilaku tidak loyal. Penulis mengesankan insiden ini sebagai pengingat akan sebuah karma bagi SBY yang berlaku sama kepada Presiden Megawati semasa menjabat menteri.

Hal ini cukuplah sebagai penilaian untuk PKS, sehingga sangatlah riskan apabila pemerintahan Jokowi berwacana mengajaknya bergabung.

Penulis kira, cukuplah kekuatan pemerintah ini dan tentunya masih banyak orang-orang biasa diluaran yang mempunyai kemampuan dan kecakapan serta loyalitas sebagai pembantu presiden tanpa perlu meminjam kader-kader dari partai yang mengambil posisi sebagai penyeimbang.

Kita hormati dan hargai keputusannya sebagai oposisi yang berguna bagi kesehatan demokrasi bangsa ini.

Prabowo beserta Partai Gerindranya sudah membuktikan kecakapan dan keberhasilannya sebagai oposisi selama ini, pertahankan itu.

Berilah kesempatan untuk memanfaatkan momentum itu sebagai lawan tanding yang seru pada 2019. Ibarat kata, dalam sebuah serita film akan menjadi bagus alur ceritanya dan dapat diterima oleh penonton apabila mengandung unsur yang berlawanan, good side-bad side, antagonis-protagonis, jagoan-penjahat.

Tidak perlu untuk upaya-upaya mengganggu posisi penyeimbang dengan tawaran-tawaran yang akan menjerumuskan pihak penyeimbang.

Dan tentunya akan sangat tidak bijaksana apabila mempercayakan posisi oposisi kepada partai sekecil PKS yang hanya memperoleh suara pada kisaran enam persen.

Apalagi menggantungkan pada partai Demokrat yang belum tentu mau dan mampu berperan sebagai penyeimbang.

Akhir kata, dalam me-nahkodai kapal janganlah atur posisi penumpang hanya pada salah satu ujung kapal “Awas kejungkel pakdhe” .

Demikianlah Kura Kura pendapat saya yang masih belum bosan ber Pura Pura memahami permasalahan bangsa ini…Wassalam.

Share.

About Author

Just Aji...cuma itu tanpa tambahan apapun

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage