Mengurai Kasus E-KTP. Pat Gulipat Lidah Yang Bersilat. Kejahatan Besar Pejabat Negara Pada Rakyat Indonesia

Mengurai Kasus E-KTP. Pat Gulipat Lidah Yang Bersilat. Kejahatan Besar Pejabat Negara Pada Rakyat Indonesia

10

Kasus korupsi massal E-KTP, ibarat azab yang diturunkan Tuhan pada mereka yang terlibat.Semakin hari semakin melebar kasus korupsi E-KTP ini menyambar begitu banyak nama. Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi garda terdepan membela KPK, mereka berbalik justru malah menyerang dan berusaha untuk melemahkan KPK. Usaha pelemahan fungsi KPK ini sebenarnya sudah berulang kali dicoba sebelum kasus korupsi massal E-KTP muncul ke permukaan, tapi usaha mereka tidak sekencang sekarang. KPK di jaman SBY seperti anak yang dilahirkan tapi tidak dipelihara oleh orangtua. Para anggota dewan dan para pejabat negara seolah nyengir nyinyir kalau melihat KPK lewat. Ibarat mengundang KPK untuk makan dan mereka bayar restauran dengan uang hasil curian sambil bilang, “Duit ini hasil korupsi loh!”. KPK saat itu hanya bisa diam. KPK bergerak sedikit, mereka akan bilang, “Berani luh ma gua?”. Makanya muncullah kasus kriminalisasi Antasari, Abraham Samad, Bambang Widjajanto dan kasus-kasus yang ditimpakan pada semua ketua KPK.

Sangatlah wajar jika kemudian, rakyat sebagai pihak yang diwakili oleh mereka, menjadi berang dan berbondong-bondong menentang setiap langkah yang dilakukan para anggota Dewan untuk melemahkan Lembaga yang begitu diharapkan rakyat bisa membersihkan Indonesia dari penyakit akut korupsi yang sudah berstadium empat.

Latar Belakang   E-KTP

Kasus E-KTP adalah kasus yang pantas di ingat oleh seluruh rakyat Indonesia tentang bagaimana bobrok dan rendahnya moral Dewan Perwakilan Rakyat dan Pejabat Negara SEBELUM masa Presiden Jokowi. Bayangkan saja, dulu orang rawan dipalak setiap kali mengurus KTP konvensional. Lalu saat kartu Identitas itu mau kekinian pakai chip segala, duit pengadaannya justru dikorupsi rame-rame. Kalau palakan konvensional paling juga Rp 50.000 per “pos administrasi”, sekarang triliunan rupiah “dipalak” oleh para orang kaya. Kalau dulu dilabeli “seikhlasnya” tapi maksa, yang kekinian tak pakai kulo nuwun sudah dipangkas dari sejak pengadaan.

Bau busuk proyek pengadaan E-KTP jauh-jauh hari sudah penuh catatan buram. Seakan orang-orang yang terlibat sudah tidak mengindahkan yang namanya “ETIKA”. Bau busuk dan catatan buram terjadi hampir di setiap prosesnya, mulai dari perencanaan, uji petik, pendataan dan penomoran penduduk, hingga proses pengadaan peralatan. Proyek E-KTP yang digagas oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, seyogyanya adalah sebuah cita-cita besar mewujudkan satu nomor identitas tunggal bagi setiap WNI yang diberikan oleh negara secara cuma-cuma. 

Kronologi Kasus E-KTP

Kejanggalan kasus E-KTP terlihat dari sejak diajukannya anggaran pengadaan E-KTP. DPR saat itu dengan mudahnya meng-“iya”-kan anggaran sebesar Rp 6.7 triliun untuk peralatan perangkat lunak dan perangkat keras. Termasuk dana untuk menverifikasi data dan menuntaskan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Tanggal 17/12/2010, Gamawan Fauzi menegaskan bahwa pendataan  NIK dijadwalkan rampung pada tahun 2011. Semua peralatan terkait E-KTP sudah selesai pula pada tahun 2011. Pada tahun 2012, targetnya, E-KTP sudah tersebar merata diseluruh Indonesia. Upaya mewujudkan NIK alias identitas tunggal buat orang Indonesia itu merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  Tanggal 18/5/2010, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni dalam jumpa pers  mengungkapkan, e-KTP akan diberikan kepada 170 juta jiwa penduduk dan diberikan secara gratis. Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Irman, mengungkapkan, pembuatan e-KTP pada 2011 akan dilaksanakan di 197 kabupaten kota. Lalu, pada 2012 bakal dilaksanakan di 300 kabupaten kota sehingga semuanya berjumlah 497 kabupaten kota. Kementerian Dalam Negeri menganggarkan dana Rp 6,6 triliun untuk pemutakhiran data kependudukan hingga 2012. Itu rencananya. 

Namun, di antara rentang waktu konferensi pers Diah (18/5/2010) dan pencanangan NIK oleh Gamawan itu (17/12/2010), Kejaksaan Agung sudah sempat mengendus aroma korupsi dari proyek ini. Tepatnya, tanggal 21/6/2010, mereka menerbitkan Sprindik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No Print-69/F.2/Fd.1/06/2010, No Print-70/F.2/Fd.1/06/2010, No Print-71/F.2/Fd.1/06/2010, No Print-72/F.2/Fd.1/06/2010. Surat perintah penyidikan yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung M Amari itu, menyebut ada 4 tersangka. Satu dari 4 terdakwa ada di dalam perkara yang dakwaannya dibacakan pada 9 Maret 2017.

Hanya dalam waktu 1 bulan, proyek yang dicanangkan untuk rakyat, mulai tergoncang. Semua orang seperti terbelalak ketika mendengar ada proyek pemerintah dengan nilai Rp 6.7 triliun! Kalau kita melihat jumlah kartu yang akan disebar sebanyak 172 juta keping, artinya, Rp 6.7 triliun / 170 juta = Rp 39.411,76/kartu E-KTP. Bisa dibilang murah JIKA PROYEK E-KTP INI BERHASIL DIJALANKAN. Tapi menjadi teramat sangat besar dan mahal ketika proyek ini gagal karena penyalahgunaan anggaran.

Memasuki 2011Kementerian Keuangan, Agus Darmawan Wanarto Martowardojo yang diberhentikan dari jabatan sebagai Menkeu secara mendadak, menetapkan anggaran tahun jamak untuk pengadaan e-KTP pada 2011, dengan penggunaan multiyears pada 2011 dan 2012. Nilai yang disetujui adalah Rp 5,9 triliun.

Target pendataan NIK yang dijadwalkan rampung pada tahun 2011, targetnya, penyebaran E-KTP merata diseluruh Indonesia selesai tahun 2012, yang ditegaskan Menteri Dalam Negeri dan jajarannya, semakin tidak karuan. Yang ada malah bau busuk itu semakin merebak. Uang triliunan yang dicanang, hilang entah kemana. Sehari ke sehari, semakin panjang daftar nama-nama tersangka. Orang-orang yang dulu megitu meyakinkan akan berjalannya proyek rakyat ini, nama mereka malah ada di dalam daftar nama tersangka. Ironis bukan?

Bau busuk kejanggalan proyek triliunan rupiah ini juga tercium Government Watch (Gowa).  Andi W Syahputra, Direktur Eksekutif Gowa saat itu, kepada wartawan di KPK, Selasa (23/8/2011), menyebut klasifikasi fakta penyimpangan selama pelaksanaan pengadaan e-KTP meliputi pralelang, penyelenggara lelang, dan pelaksanaan pekerjaan yang dilelang. Ada 11 penyimpangan, pelanggaran, dan kejanggalan dalam proses pengadaan lelang tersebut. Asumsi potensi kerugian negara setidaknya terjadi dari penggelembungan harga beberapa perhitungan pengadaan barang. Misalnya nilai kelebihan harga blanko saja sudah lebih dari Rp 1 triliun!

Pada 2012, kasus dugaan penyimpangan pengadaan E-KTP muncul cuma sekelebat di beberapa berita non-mainstream. Seperti ada pihak yang sengaja mengaburkan, bahkan membungkam semua pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan. Hingga pada 23/9/2013, M Nazaruddin berkoar soal dugaan mark-up gila-gilaan di proyek pengadaan e-KTP. KPK mencatat setiap kicauan Nazaruddin baik-baik. KPK mulai bergerak lagi menyisir kasus E-KTP tahun 2014, sepertinya setelah Jokowi memenangkan Pilpres dan menjadi Presiden.

Apa Yang menyebabkan Kasus E-KTP Sulit Diungkap?

Karena setiap orang yang terlibat adalah para pecundang yang tidak punya nyali untuk mengakui perbuatan mereka yang cukup keji. Padahal, sebagai manusia yang beragama dan mengakui bahwa kebenaran itu hanya milik dirinya dan Tuhan, seharusnya mereka lebih takut akan hukum Tuhan ketibang Hukum manusia.

Disumpah dibawah Kitab Suci agama mereka ternyata tidak ada artinya sama sekali. Kita Suci Al-quran atau Kitab Injil buat mereka tidak berbeda seperti sebuah buku cerita. Apalagi mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi, keselamat duniawi lebih menjadi priority dan masalah dosa itu urusan nanti.

Seandainya, para pejabat negara Indonesia tidak disibukkan dengan urusan dunia dan memandang agama bukan sebagai pajangan, saya yakin, setiap sumpah yang diberikan akan memberikan hasil yang maksimal. Dan bukan pat gulipat lidah yang bersilat.

Kasus korupsi massal E-KTP adalah tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendukung penuh usaha KPK. Semoga KPK diberi kecerdasan, ketelitian, kesabaran dan perlindungan oleh Tuhan Yang Kuasa.

 

ref. https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-korupsi-proyek-e-ktp-versi-nazaruddin.html http://nasional.kompas.com/read/2017/03/13/10574941/menyusuri.jejak.lama.bau.busuk.proyek.e-ktp.?page=all

 

 

Share.

About Author

Pendukung Pemerintahan yang SAH! Muslim yang mendukung Ahok dan Jokowi. Warga Negara yang mencintai Negerinya.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage