Pansus Angket Kehabisan Akal, DPR Mulai Unjuk Kuasa kepada Polri dan KPK

Pansus Angket Kehabisan Akal, DPR Mulai Unjuk Kuasa kepada Polri dan KPK

28

Ketua Pansus Angket DPR terhadap KPK, Agun Gunandjar Sudarsa (http://nasional.kompas.com/)

Agun Gunandjar Sudarsa, politisi Golkar, yang diangkat menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR tampak sangat jengkel kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kurang jelas, apakah sasaran kejengkelannya tertuju kepada para pejabat KPK dan/atau lembaga KPK. Publik mungkin hanya ingat pernyataan Agun beberapa waktu lalu ketika  mengatakan bahwa KPK hanya membuat gaduh kondisi politik dan hukum di tanah air. Sebab, KPK kerap melontarkan pernyataan yang bukan menjadi wewenangnya, katanya waktu itu (industri.co.id).

Menurutnya, pernyataan KPK yang mempersoalkan keabsahan Pansus Angket DPR hanya menimbulkan kegaduhan. “KPK itu bikin gaduh terus, menimbulkan pro dan kontra. Soal angket saja dibikin gaduh. Itu yang saya maksud, abuse of power,” katanya lagi (Kompas.com).

Publik sudah Tahu

Mendengar pernyataan itu, publik tentu tertawa. Mengapa? Karena publik tahu bahwa mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 itu disebut menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP sebesar satu juta dollar AS. Saat itu, Agun juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR.

Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR sejumlah 1 juta dollar AS,” ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Publik juga tahu bahwa sejak diusulkannya hak angket sampai pada pembentukan Pansus terlalu banyak kejanggalan dan pelanggaran hukum. Tapi Agun pura-pura tidak tahu bahwa publik tahu. Yang kasat mata melanggar aturan adalah tak terpenuhinya ketentuan Pasal 199 ayat (3) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait jumlah anggota DPR yang hadir seharusnya lebih ½ (minimal 281) dari 560 anggota DPR. Lantas keputusan diambil apabila disetujui oleh lebih ½ (minimal 141) dari 281 anggota DPR yang hadir.

Soal substansi juga dilanggar. Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut telah membatasi subyek dan obyek penggunaan hak angket terbatas pada pelaksanaan UU dan/atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, lazim dipahami bahwa subyek hak angket adalah pemerintah dalam artian eksekutif, bukan semua lembaga pelaksana UU sebagaimana dipahami DPR. Obyeknya juga hanya pelaksanaan UU dan/atau kebijakan pemerintah yang dilaksanakan eksekutif dengan kualifikasi penting, strategis, dan berdampak luas bagi kepentingan bangsa dan negara.

Inilah yang dilangkahi DPR. Bagi mereka, asal bersisik pasti ikan. Artinya, semua pelaksanaan UU oleh lembaga apa pun dianggap dapat diselidiki dengan menggunakan hak angket. Mereka tidak sadar bahwa dengan cara berpikir seperti itu, maka dengan sendirinya DPR dapat menjadi sasaran penyelidikan oleh dirinya sendiri, juga DPRD, DPD, MPR, dan lainnya dengan menggunakan hak angket. Ngawur, bukan?

Tapi DPR tampaknya tak peduli. Ketidakhadiran Miryam S Haryani pada panggilan pertama karena tidak diizinkan oleh KPK, mereka tak ambil pusing. Mereka akan melayangkan surat panggilan kedua dan ketiga. Jika Miryam tidak memenuhi semua panggilan itu, maka yang bersangkutan dihadirkan secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), UU MD3.

Di situ dijelaskan bahwa dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bantuan tersebut didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ditolak Tito

Perhitungan DPR dan panitia angket ternyata meleset. Kapolri, Tito Karnavian malahan menolak melakukan pemanggilan paksa kepada Miryam. Alasannya, landasan hukum acara yang mengatur pelaksanaannya belum jelas.

“Kalau ada permintaan dari DPR untuk hadirkan paksa, kemungkinan besar Polri tidak bisa karena ada hambatan hukum. Hukum acara tidak jelas,” ucap Tito (Kompas.com)

Pernyataan Tito tersebut rupanya membuat hati Pansus Angket panas. Semula mereka menduga bahwa Tito Karnavian bisa diajak kompromi menghantam KPK. Mereka kira Tito takut atau mudah ditekuk karena kuasa mereka di DPR lebih besar. DPR gagal paham bahwa Tito sangat komit dalam penegakan hukum dan tidak akan bermain-main dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Karena sikap Tito yang keras ini, banyak anggota DPR yang kebakaran jenggot. Fadli Zon misalnya bilang, pemanggilan paksa ini hak Pansus. “Mungkin Pak Kapolri bisa baca lagi aturannya seperti apa. Sudah diatur di UU MD3 kok,” kata Fadli. Anggota Pansus lain, Bambang Soesatyo, mengaku heran dengan sikap Kaporli tersebut. Sebab Pasal 204 dan 205 yang mengatur penjemputan paksa itu datang dari permintaan Kapolri sebelumnya, Sutarman. “Dengan rumusan tersebut, menurut Kapolri, sudah sangat cukup untuk Polri melaksanakan perintah DPR,” ucapnya.(Tempo,co)

Gara-gara pernyataan Tito itu, DPR mewacanakan memanggil beliau di DPR untuk mempertanggungjawabkan penolakannya membantu DPR. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya ancaman dari kalangan DPR untuk membekukan anggaran Polri dan KPK. Mereka tampaknya kehabisan akal menghadapi KPK, Polri, para guru besar, APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara) dan PUSaKO (Pusat Studi Konstitusi) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta rakyat yang terus mendukung KPK. Untuk itu, jalan satu-satunya yang mereka anggap tepat adalah mengerem pergerakan Polri dan KPK dengan membekukan anggarannya.

Jika ini benar dilaksanakan, berarti DPR menabuh genderang pertempuran dengan rakyat yang ada di belakang KPK. Apakah DPR berani berhadapan dengan rakyat? Coba saja. Nanti kita lihat siapa yang akan terkapar.

Share.

About Author

Warga negara Republik Indonesia yang terus berusaha belajar untuk bisa memaknai hidup dengan berbagi ide kepada publik.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage