Pansus Angket KPK Bergeser Menjadi Pansus Angket Novel Baswedan

Pansus Angket KPK Bergeser Menjadi Pansus Angket Novel Baswedan

24

 

Sumber yang saya ambil untuk opini saya kali ini adalah keseluruhan pendapat dan pandangan yang diungkapkan oleh beberapa pembicara yang hadir pada acara ILC yang bertajuk “Babak Baru DPR-KPK: Novel vs Aris”.

Dari sejak ditetapkannya Pansus Angket KPK ini, banyak hal yang kita lihat, bahwa arah dari cara Pansus bekerja tidak lain dan tidak bukan hanya akal-akalan untuk melemahkan KPK. Setiap hari stasiun-stasiun televisi berlomba mengadakan acara wawancara yang berkaitan dengan Pansus Angket KPK. Ini artinya, bahwa rakyat tertarik untuk mengikuti setiap perkembangan yang dilakukan oleh para anggota Pansus Angket KPK ini. Kalau isu ini tidak berhasil menggiring opini rakyat, saya yakin, stasiun televisi tidak akan berlomba memberitakannya.

Pada acara ILC yang bertajuk “Babak Baru DPR-KPK: Novel vs Aris”, kita jadi sedikit paham bahwa sepertinya Pansus DPR ini sudah mulai kehilangan pegangan karena setiap langkah yang mereka lakukan terlihat SALAH. Langkah yang dilakukan tidak berjalan seiring visi dan misi awal yang sudah di canangkan. Ketua Puket UGM, Zaenal Arifin Muchtar yang dari sejak awal menolak keberadaan Pansus Angket KPK, mengatakan bahwa Pansus Angket KPK lah yang sudah menggeser kejadian besar pemberantasan korupsi ini hanya menjadi Novel vs Aris. Menurut Ketua Puket UGM, Pansus dari awal tidak memiliki agenda yang jelas. Menurutnya, dinegara manapun, ketika mereka membentuk Pansus, itu selalu memiliki pola yang jelas, metode yang jelas. Dan itu dinyatakan sejak dari awal, Apa yang ingin mereka temukan. Sampai sekarang, menurut Zaenal, Pansus ingin menemukan apa di dalam tubuh KPK, itu tidak jelas.

Saya setuju dengan pandangan Ketua Puket UGM ini, karena fakta yang ada sekarang adalah Aris Budiman sudah melaporkan Novel Baswedan ke Bareskrim dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal, menurut mantan Penasehat KPK dan beberapa pembicara yang hadir di acara ILC itu mengatakan bahwa masalah Aris dan Novel itu adalah masalah internal KPK, dimana KPK sendiri memiliki mekanisme dan peraturankode etik yang jelas yang mengatur masalah seperti ini. Ini yang seharusnya ditempuh di dalam tubuh KPK.

Namun masalah ini kemudian dipersonalisasi oleh Pansus Angket KPK yang membuat masalah ini menjadi sebuah komoditi yang dilambungkan seolah-oleh Pansus Angket ini menjadi Pansus Angket Novel vs Aris. Itu yang Pansus DPR ini lakukan. Zaenal memberikan ilustrasi yang sangat menarik. Belakangan ini banyak orang yang mengutip hal yang sederhana, kemuadian diangkat seakan-akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal majas Pars Pro Toto, sebagian lalu kita buat seperti atau secara keseluruhan. Pertarungan antara dua orang penyidik, seakan-akan seluruh penyidik KPK semuanya berantakan, diaggap seluruh penyidik bermasalah. DPD saja sampai sekarang sering berantem. DPR tempo hari kita tahu hampir gontok-gontokan di dalam persidangan karena perbedaan pendapat. Apakah kemudian kita menganggap bahwa sistem kesekretariatan DPR itu buruk? Kan tidak!

Masinton diam membeku. Ya sesekali dia nyengir kuda tanpa suara dan merasa senang tak kala ada pembicara yang membela Pansus Angket KPK.

Satu fakta yang tidak bisa disangkal bahwa Novel Baswedan adalah penyidik yang paling senior yang dimiliki KPK. Seorang yang cemerlang dan cerdas dalam pemikiran. Tentu saja sebagai manusia biasa, Novel pun tidak akan luput dari kesalahan. Namun, kita juga tahu bahwa Novel benar-benar membaktikan diri dan keluarganya pada KPK. Dan hal seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman mengajarkan Novel Baswedan untuk mengenal setiap gerakan para tersangka akan berarah kemana. Ini yang membuat kemudian, dirinya memiliki banyak perbedaan pendapat dengan Aris Budiman.

Keputusan Aris Budiman untuk memenuhi undangan Pansus Angket KPK sepertinya sekarang menjadi keputusan yang menembak kakinya sendiri. Dua kesalahan fatal dikatakan oleh para pakar dalam acara ILC sudah dilakukan oleh Aris Budiman. Yaitu, Membantah Atasan dan membawa masalah internal keluar dari KPK. Abdullah Hehamahua dan Ferry Amsari dengan gamblang menyampaikan isi dari pasal 29 ayat terakhir UU KPK mengatakan bahwa penyidik, penyelidik dan penuntut umum, polisi dan jaksa, yang dipekerjakan di KPK di berhentikan sementara di lembaganya. Artinya, atasan Aris Budiman itu adalah Ketua KPK dan bukan kepolisian dan Aris Budiman TIDAK BISA MENGATAKAN BAHWA DIA MEMBAWA DIRINYA SECARA PRIBADI datang memenuhi undangan Pansus.

Tanggal 28 September 2017 adalah tanggal dimana Pansus Angket KPK harus menyerahkan pandangan akhir, hasil kerja mereka selama 2 bulan. Semua pihak, saya yakin menunggu momen ini. Kita semua penasaran apa yang akan Pansus Angket KPK ini ajukan sebagai hasil kerja mereka dalam upaya menguatkan fungsi KPK. Memang ironis sekali apa yang dilakukan DPR ini. Mereka membentuk sebuah Pansus untuk meningkatkan kinerja sebuah lembaga yang dinyatakan paling dipercaya rakyat. Saat ini, KPK sedang berjaya karena keberhasilan mereka mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap. Termasuk kasus korupsi berjemaah E-KTP yang merupakan cikal bakal lahirnya Pansus  Angket KPK ini.

 

 

Share.

About Author

Pendukung Pemerintahan yang SAH! Muslim yang mendukung Ahok dan Jokowi. Warga Negara yang mencintai Negerinya.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage