Pelajaran Menyesatkan dari Profesor Yusril Ihza Mahendra

Pelajaran Menyesatkan dari Profesor Yusril Ihza Mahendra

16

Yusril Ihza Mahendra (http://www.jawapos.com/)

Argumen Yusril Ihza Mahendra (Yusril) mendukung penggunaan hak angket DPR terhadap KPK, sekaligus menyenangkan hati Fahri Hamzah yang sembrono mengetuk palu saat hujan interupsi pada rapat paripurna DPR, sungguh menggelikan. Pasalnya, argumen itu hanya didasarkan pada penafsirannya tentang posisi KPK yang dipaksakannya masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Ketentuan hukum tata negara yang menempatkan KPK sebagai lembaga negara bantu (auxiliary agency, auxiliary body) independen yang tugas, fungsi, dan perannya lebih cenderung berada di bawah kekuasaan kehakiman tidak dia pedulikan. Ia malahan menggagalkan dirinya memahami bahwa bila semua lembaga negara bantu yang bertindak salah diangket oleh DPR, maka pekerjaan DPR kacau dan hukum tata negara makin amburadul.

Untuk meyakinkan dirinya, Yusril membandingkan KPK dengan kejaksaan dan BI. Menurutnya, dalam hal tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi KPK dan kejaksaan sama. Keduanya berada dalam rumpun eksekutif sebagai badan-badan lain yang tugasnya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Perbedaan keduanya terletak pada posisi secara struktural. Kejaksaan berada di bawah presiden, sedangkan KPK tidak.

Menurutnya, lembaga yang posisinya lebih banyak kesamaan adalah KPK dan BI. Keduanya merupakan golongan auxiliary agencies, lembaga penunjang independen yang berada dalam rumpun eksekutif. Pimpinannya dipilih dengan cara yang sama. Dewan gubernur sebagai pemimpin BI dan pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan disahkan oleh presiden.

Berdasarkan jalan pikiran itu, Yusril menyatakan dalam kasus Bank Century DPR menggunakan hak angket. Langsung atau tidak langsung, hak angket tersebut ditujukan kepada BI. Ini artinya BI dan KPK sebagai lembaga negara independen yang bukan sekadar auxiliary agencies bisa diangket DPR. Jadi, sangat aneh jika terhadap KPK tidak bisa dilakukan kebijakan yang sama, tulisnya kepada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (13/7)[i].

Terlalu Menyederhanakan

Dari situ tampak, bahwa Yusril terlalu menyederhanakan penggunaan hak angket DPR. Pertama, ia meneropong boleh-tidaknya DPR menggunakan hak angket bukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hak angket, melainkan posisi lembaga yang hendak diangket. Ini mirip dengan pandangan boleh-tidaknya anak di bawah umur mengendarai mobil tidak ia dasarkan pada UU Lalu Lintas, melainkan keberadaan mobil yang dikendarai. Kacau, bukan?

Mungkin ia lupa bahwa jika jalan pikiran itu diterapkan konsisten, maka puluhan lembaga negara bantu, badan dan komisi negara independen (independent regulatory agencies) maupun komisi negara eksekutif (executive branch agencies) dengan sendirinya menjadi subyek hak angket DPR. Semua tindakan pejabatnya yang bertentangan dengan UU menjadi objek hak angket DPR. Makin kacau, bukan?

Kedua, penyamaan kasus Bank Century dengan proses hukum terhadap  Miryam S Haryani, tersangka korupsi e-KTP, mantan anggota Komisi II DPR RI jelas menyesatkan. Kasus Bank Century muncul sebagai akibat kebijakan penetapannya menjadi bank gagal yang berdampak sistemik. Sedangkan penetapan Miryam sebagai tersangka, sama sekali bukan kebijakan. Itu proses penegakan hukum.

Selain itu, publik juga tahu bahwa yang dipermasalahkan dalam kasus Bank Century bukan lembaga BI, melainkan beberapa pejabat yang terlibat dalam kebijakan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang disusul pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar Rp 689 miliar dan Penyertaan Modal Sementara sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Salah satunya ialah Budi Mulya, Deputi IV BI, yang divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan karena terbukti menyelewengkan wewenang terkait kebijakan tersebut.[ii].

Itu artinya, yang perlu dipermasalahkan DPR terhadap kasus Miryam bukan lembaga KPK, melainkan tindakan pimpinan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka. Jika pimpinan KPK ternyata salah menerapkan aturan hukum dalam menersangkakan Miryam, maka Miryam dan/atau penasehat hukumnya melakukan perlawanan secara hukum. Itu bukan urusan DPR.

Ketiga, yang lebih fatal adalah Yusril tidak menyinggung sama sekali UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang justru merupakan ketentuan khusus yang mengatur penggunaan hak-hak DPR, termasuk hak angket. Inilah semestinya yang perlu didiskusikan serta dijadikan fokus bahasan oleh Yusril guna mencerahkan anggota DPR yang sangat bernafsu menggunakan hak angket. Sebab, di dalam UU MD3 itulah bisa ditemukan “jeroan” semua hak DPR, termasuk hak angket, mengapa dan untuk apa digunakan serta bagaimana menggunakannya.

Tidak Sembarangan digunakan

Gambaran umumnya terdapat dalam Pasal 79 UU MD3. Khususnya ayat (3) yang kerap dibahas selama ini tegas menyebutkan bahwa “hak angket … adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan Pemerintah … yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan pasal itu menegaskan objek hak angket adalah pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah, baik kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, maupun pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.

Hak angket tersebut ternyata tidak berdiri sendiri. Ia merupakan satu kesatuan dengan hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Penggunaannya pun tidak tiba-tiba melompat ke hak angket atau hak menyatakan pendapat. Harus berproses secara gradual sesuai dengan tingkat keparahan pelanggarannya, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting, dalam keadaan genting, dan/atau berbahaya bagi negara.

Pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 79 ayat (2) DPR boleh sekedar meminta keterangan dari pemerintah (hak interpelasi). Jika keterangan itu ditolak, barulah DPR dibolehkan menggunakan hak angket maupun hak menyatakan pendapat. Ini tegas diatur pada Pasal 197 ayat (1) dan (3)

Hal serupa berlaku pada penggunaan hak angket. Apabila hasil penyelidikan tentang pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah menyangkut hal yang disebutkan di depan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dibolehkan menggunakan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1).

Penggunaan hak menyatakan pendapat ini pun tidak asal-asalan, suka-suka. Ketentuan Pasal 79 ayat (4) membatasinya untuk tiga hal. Pertama, terhadap masalah kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.

Kedua, sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketiga, adanya dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari sini jelas bahwa penggunaan hak-hak DPR itu, termasuk hak angket, harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. Tidak boleh digunakan untuk semua lembaga eksekutif, apalagi terhadap proses penegakan hukum sebagaimana dilakukan KPK terhadap Miryam. Lebih tidak boleh lagi kalau hanya sekedar memenuhi nafsu anggota DPR yang alergi terhadap pemberantasan korupsi yang makin gencar dilakukan KPK.

Penggunaannya terbatas pada hal-hal sangat penting yang memiliki dampak luas dan penting, yang bisa mengganggu keberadaan atau kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga mengharuskan DPR memakzulkan Presiden/Wakil Presiden RI dalam suatu proses ketat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7B UUD 1945, Pasal 215 ayat (1) UU MD3 dengan teknis pelaksanaannya diatur dalam Tatib DPR.

Prosedur pelaksanaannya pun harus memenuhi ketentuan formal, baik menyangkut jumlah fraksi yang menyetujui maupun proses pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR. Inilah yang dilanggar DPR saat membentuk Pansus. Anggotanya tidak dari semua fraksi dan pengambilan keputusannya dilakukan terburu-buru oleh Fahri Hamzah saat banyak anggota mengajukan interupsi. Ini pulalah yang diabaikan Yusril sehingga Pukat UGM menyebut logika Yusril kacau[iii]. Begitu dulu ceritanya kura-kura.

Salam Seword!

[i] Nyelekit, Ini Serangan Balik Yusril pada Todung

[ii] Inilah 10 Pejabat yang Terlibat Kasus Bank Century

[iii] Pukat UGM: Logika Yusril Soal Hak Angket DPR ke KPK Kacau

Share.

About Author

Warga negara Republik Indonesia yang terus berusaha belajar untuk bisa memaknai hidup dengan berbagi ide kepada publik.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage