Permintaan Ngawur DPR RI Ditolak Terang-terangan oleh Kapolri, Tito Karnavian

Permintaan Ngawur DPR RI Ditolak Terang-terangan oleh Kapolri, Tito Karnavian

13

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. (KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Nafsu DPR RI menggunakan hak angket terhadap KPK terus menggebu. Rasanya sudah sampai di ubun-ubun. Tak bisa dibendung. Nyut-nyut.  Kendati sudah diingatkan oleh banyak pihak bahwa penggunaan hak angket terhadap KPK tidak tepat, namun mereka tak peduli.

Dengan merawak (ngawur), mereka menafsirkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU No 17 Tahun 2014  tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Tafsiran yang sudah umum, lazim dikenal di kalangan akademisi, para pengajar dan sarjana hukum, mereka singkirkan. Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) dan penjelasannya, mereka lindas sesukanya. Bagi mereka semua pelaksanaan UU sebagaimana disebutkan dalam pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut dapat diselidiki dengan menggunakan hak angket.

Pasal 79 ayat (3) tersebut berbunyi, “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.“

Penjelasan Pasal 79 ayat (3) tersebut berbunyi: “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.”

Menurut para ahli hukum, penjelasan tersebut telah membatasi subyek dan obyek hak angket DPR. Subyeknya adalah pemerintah dalam arti eksekutif, sedangkan obyeknya adalah pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ini jelas tidak meliputi pekerjaan KPK atau pelaksanaan undang-undang lain seperti MA maupun DPR sendiri.

Mengacu pada Penafsiran Tekstual

Penafsiran tekstual itulah yang diacu oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang menyampaikan pandangannya melalui rilis media beberapa waktu lalu. Ini pula yang diacu oleh 357 profesor dari berbagai latar belakang keilmuan dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang menyatakan prihatin atas segala upaya yang dapat melemahkan atau mengganggu eksistensi KPK. Utamanya penggunaan hak angket oleh DPR yang tengah digulirkan itu. Terakhir adalah pandangan banyak tokoh yang terungkap pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa 20 Juni 2017.

Pandangan inilah yang mendasari pemikiran Kapolri, Tito Karnavian yang terang-terangan menolak permintaan DPR untuk memanggil paksa Miryam S. Haryani (terdakwa kasus korupsi KTP elektronik) bila pada panggilan kedua dan ketiga tidak menghadiri panggilan DPR. Tito tentu tidak mau terhempas dalam lumpur kengawuran berpikir Fahri Hamzah dan kawan-kawannya.

Tito paham bahwa hak angket yang digulirkan DPR tidak memiliki dasar hukum. Ilegal. Bahwa Pasal 204 ayat (3) UU MD3 DPR dapat meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa Miryam bila tidak memenuhi panggilan DPR tiga kali berturut-turut tentu saja bukan kewajiban bagi Polri untuk memenuhinya karena hak angket itu sendiri ilegal.

Proses pengambilan keputusan hak angket pada rapat paripurna DPR jelas ngawur. Orang belum selesai momong, tapi Fahri Hamzah kebelet mengetokkan palu seraya mengatakan: setuju!, yang diucapkannya sendiri sebagai jawaban atas pertanyaannya: “Apakah saudara-saudara setuju kalau kita (DPR RI)  menggunakan hak angket?”

Ketergesa-gesaan Fahri Hamzah mengetuk palu keputusan di tengah hujan interupsi anggota DPR tanggal 28 April 2017 itu menunjukkan bahwa hak angket itu tidak benar. Ia lebih memuati kepentingan Fahri Hamzah dan kawan-kawannya ketimbang kepentingan rakyat yang mereka wakili.

Ketukan palu Fahri tampaknya melulu kepentingan kawan-kawannya seperti ketua panitia angket, Agun Gunanjar, dari Golkar, yang disebut sebagai pihak yang diuntungkan dalam perkara tersebut. Atau Masinton Pasaribu dari PDIP, sebagai pihak yang dalam kesaksian Novel Baswedan di persidangan tanggal 30 maret 2017 disebut sebagai salah satu pihak yang menekan saksi Miryam S. Haryani untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang.

Anggota panitia angket pun tak luput dari cacat. Apa yang diharuskan dalam Pasal 201 ayat (2) UU MD3 tentang wajibnya semua anggota fraksi menjadi anggota panitia angket ternyata tak dipenuhi. Alasan mereka, jika menunggu semua fraksi menjadi anggota, maka hak angket tidak jadi-jadi diberntuk. Lha, kalau tidak semua anggota fraksi tidak setuju mengapa harus dipaksakan?

Mahfud MD bilang, nanti kalau hak angket itu sudah jalan lalu hasilnya mau diapakan? Kalau hasil hak angket untuk presiden jelas. Bisa diakhiri dengan pemakzulan. Lantas, hasil hak angket kepada KPK, apa yang mau diharapkan?, tanya Mahfud pada acara ILC, 20/6/2017.

Kekerdilan Cara Berpikir

Belakangan DPR sudah mulai pakai ancam-mengancam. Detik.com mengabarkan bahwa Pansus Angket DPR terhadap KPK memiliki peluang untuk memanggil Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian terkait pernyataan beliau yang menolak permintaan Pansus Angket untuk memanggil paksa Miryam S Haryani.

Yang lebih parah, DPR juga mengancam membekukan anggaran KPK dan Polri. “Kita mempertimbangkan menggunakan hak budgeter DPR di mana saat ini dibahas di RAPBN 2018, termasuk di dalamnya anggaran polisi dan KPK. Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3, maka DPR mempertimbangkan, saya meminta Komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran kepolisian dan KPK,” kata anggota Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, Muhammad Misbakhun yang menyarankan DPR untuk membekukan anggaran KPK-Polri untuk tahun 2018. (detik.com, 20/6/2017)

Benarkah DPR RI akan menempuh jalur ini karena makin banyak orang yang menentang penggunaan hak angket terhadap KPK? Jika ya, apakah anggota DPR tidak sadar bahwa main ancam seperti itu makin menunjukkan kekerdilan cara berpikir mereka? Apakah 89,91% dari seluruh anggota DPR yang berpendidikan sarjana ke atas itu makin kehilangan daya nalarnya setelah menjadi anggota DPR, ataukah pura-pura kehilangan daya nalar saja karena mereka masih menjadi anggota DPR RI?

Itulah pertanyaannya kura-kura!

 

Share.

About Author

Warga negara Republik Indonesia yang terus berusaha belajar untuk bisa memaknai hidup dengan berbagi ide kepada publik.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage