Perppu Pembubaran Ormas Telah Menunjukkan Taringnya Menuju Indonesia Bebas Radikalisme

Perppu Pembubaran Ormas Telah Menunjukkan Taringnya Menuju Indonesia Bebas Radikalisme

0

foto: Biro Pers Istana Kepresidenan

Setelah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) disampaikan ke publik. Gerak cepat dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto dengan melakukan penelitian terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas).

Sebuah pernyataan yang tegas dari Wiranto dengan mengatakan “Ya tunggu, ini kan proses, Action-nya itu nanti para pimpinan lembaga yang terkait dengan perizinan ormas punya payung hukum untuk melihat , menyelidiki, dan meneliti ormas mana, yang kira-kira sudah mulai membahayakan keselamatan nasional dengan ideologi-ideologinya itu baru ada tindakan”.

Ini merupakan lanjutan dari pernyataan beliau tentang pembubaran HTI. Perjuangan yang dituju untuk melakukan pembubaran memang memerlukan jalan yang panjang. Pengadilan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk melakukan pembubaran sebuah ormas di dalam Negara demokrasi. Tetapi jalan pembubaran ormas melalui pengadilan akan berliku dan berputar-putar.

Pihak HTI yang nama organisasinya telah disebutkan untuk dibubarkan melakukan perlawanan. Beberapa pakar tata Negara mereka lobi untuk membantu melanjutkan keberadaan ormas mereka di bumi Indonesia. Salah satu orang yang sangat getol membela HTI adalah Yusril Ihza Mahendra. Beliau ditunjuk sebagai penasehat hukum HTI.

Yusril merupakan seorang politikus yang telah lama di dunia perpolitikan Indonesia. Beliau sempat menjadi menteri pada masa pemerintahan Gus Dur. Tetapi tidak menyelesaikan tugas sebagai menteri selama satu periode, yaitu 5 tahun. Pergantian paruh waktu menyeret namanya untuk diganti. Yusril memang dikenal sebagai seorang yang tegas di dalam kritik-kritiknya. Tetapi banyak hal dari kritikannya tidak memiliki dasar yang kuat. Salah satu contohnya yaitu tentang keberadaan Pansus Angket KPK, dan juga tentang KPK yang dinyatakan sebagai lembaga legislatif Negara.

Padahal KPK adalah lembaga semi Negara yang statusnya bergerak secara independen. Pansus KPK juga bergerak dengan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tetapi pernyataan Yusril mengatakan bahwa sah-sah saja Pansus Angket melakukan manuver sesuka hati mereka. Ini logikanya dimana. Saya mengambil pernyataan Yusril yang mengatakan bahwa pembubaran ormas, tidak menggunakan logika yang sehat.

Bangsa Indonesia saat ini sangat mengapresiasi adanya Perppu tentang pembubaran ormas. Payung hukum yang salama ini tidak tegas terhadap ormas, mulai menunjukkan taji yang runcing. Bahkan membuat banyak ormas yang bersembunyi dalam payung kebhinekaan ketar-ketir dan keringat dingin. Apakah ormas mereka menjadi salah satu yang akan dibubarkan?

Data telah ada ditangan kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kapolri Tito Karnavian dengan mengatakan  “Ada beberapa ormas yang kita sudah ada datanya, dan kita sampaikan ke Menko”. Selanjutnya Pak Tito juga mengatakan “Ada dari BIN, dari kejaksaan, yang perlu kita kumpulkan bersama, dari TNI, dari yang lain”.

Intinya sudah banyak data tentang ormas yang akan dibubarkan di Indonesia. Kegelisahan yang ditimbulkan, baik skala kecil maupun besar yang salama ini memberi efek ketakutan di masyarakat akan berkurang. Ormas yang berpayungkan agama dan kebhinekaan, tetapi menginginkan Negara dalam Negara Indonesia siap-siap dibubarkan.

Selama ini banyak ormas yang melakukan kegiatan di bumi Indonesia dengan berpayungkan agama dan kebhinekaan melakukan tindakan yang membuat nama Indonesia tercemar di dunia internasional. Bangsa Indonesia yang dikenal dengan budaya toleransi yang kuat mulai kehilangan aura toleransinya. Kita bisa melihat dari prilaku-prilaku dari anggota ormas seperti FPI dan HTI yang sering melemparkan pernyataan menghina orang lain yang beda keyakinan dengan mereka.

Tindakan main hakim sendiri juga dilakukan seperti persekudi. Bahkan perkataan dari pimpinan FPI yaitu dengan mengatakan kutil babi, kafir, dibenarkan. Anehnya para simpatisannya melakukan pembelaan dari pernyataan tersebut. Dan menyatakan itu sah-sah saja. Situ waras…..

Presiden Jokowi juga memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan hukum. Pelaporan melalui jalur hukum dipersilahkan untuk melakukan pembelaan.

Jadi peluru yang ditujukan kepada Pak Jokowi tentang pemerintahan yang otoriter dimananya? Apakah ini merupakan pernyataan yang waras dan dengan kepala yang dingin?. Mungkin pernyataan yang mengatakan pemerintahan Pak Jokowi otoriter adalah pernyataan politik. Tujuan utama dari pernyataan tersebut tidak membela ormas tetapi menjatuhkan pak Joko Widodo.

Apakah FPI termasuk salah satu ormas yang akan dibubarkan? Jikalau benar kita ambil pernyataan Bu Susi “selamatkan orangnya, tenggelamkan kapalnya” menjadi “bubarkan ormasnya, selamtkan orangnya”…..

http://nasional.kompas.com/read/2017/07/17/15301521/pemerintah-kaji-daftar-ormas-anti-pancasila-yang-akan-dibubarkan

http://nasional.kompas.com/read/2017/07/16/12384451/jokowi–yang-tak-setuju-perppu-ormas-silakan-tempuh-jalur-hukum

 

Salam ….

Share.

About Author

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage