Perusak Hutan, Musuh Terbaru Pemerintahan Jokowi

Perusak Hutan, Musuh Terbaru Pemerintahan Jokowi

4

Entah kalimat apa yang paling tepat untuk menggambarkan sepak-terjang pemerintahan Jokowi. Manuver-manuver yang dilakukan selalu ambisius, frontal, berani, tepat sasaran. Masih jelas terekam bagaimana mafia migas dihajar sampai babak belur. Pembubaran Petral adalah bom atom yang mengejutkan siapa saja.

Jika selama ini Pemerintah dijadikan sapi perah dengan membayar lebih mahal harga minyak melalui markup yang dilakukan Petral, hari ini para suplier bisa bersaing harga dengan fair. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik.

Pembangunan infrastruktur juga bukan jenis program yang menguntungkan dari segi bisnis. Banyak wilayah pinggiran yang tak mungkin mengembalikan modal pembangunan itu. Beda halnya dengan daerah berpenduduk ramai. Namun demi keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, kerja penuh dedikasi itu tetap diprioritaskan.

Banyak pengusaha hitam yang jelas dirugikan oleh sepak terjang Jokowi itu. Dari kasus Freeport saja kita tahu, banyak permainan rente di sana. Para pejabat di masa lalu menjadikan Freeport sapi perah. Sebaliknya, Freeport dengan bebas menambang apa saja di bumi Papua. Pemerintah tidak pernah tahu jenis tambang yang mereka gali, karena tidak ada smelter untuk melacaknya. Namun hari ini, Freeport bertekuk lutut.

Baru-baru ini musuh pemerintahan Jokowi bertambah satu lagi, yaitu mafia hutan. Dulu ketika Soeharto menunjuk Bob Hasan sebagai menteri kehutanan, saat itu bisa dikatakan kita baru saja menyerahkan putri jelita pada segerombolan penyamun. Mafia hutan diberi keleluasaan mengelola hutan. Hasilnya, hutan dibabat habis-habisan. Terjadilah penggundulan hutan paling cepat di dunia!

Dan sejak saat itu, Pemerintah mirip kambing congek. Mereka tidak berani menyentuh pengusaha besar jika ada dampak lingkungan rusak akibat eksploitasi. Selalu masyarakat adat dan pembakar hutan kelas teri yang ditangkap. Itu karena Pemerintah loyo. Pemerintah tak memiliki keberanian untuk menghajar para perampok hutan itu berdasarkan kejahatan mereka. Itu semua karena kesulitan menemukan bukti kejahatan. Jika asas beban pembuktian diberikan pada penuntut, maka kejadian pembakaran hutan akan sulit dirunut jejaknya. Hutan terbakar, tapi tidak diketahui pelakunya.

 

Kemudian Singapura dan Malaysia melayangkan protes. Padahal pembakar hutan itu pengusaha dari negara mereka juga. Sebagai kambing hitam, masyarakat adat dan pembuka lahan yang hanya rakyat kecil yang jadi korban. Mereka ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ini tidak adil. Ini kezaliman selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka.

Namun kezaliman itu berakhir hari ini, melalui pemerintahan yang dipimpin lelaki cungkring dari Solo. Pemerintah baru saja memenangkan 18 triliun gugatan terhadap perusak hutan. Nilai yang fantastis sekaligus pembelaan yang adil untuk masyarakat adat. Jika selama ini mereka yang selalu disalahkan, hari ini bandul keadilan berbalik arah. Dengan diseretnya para pengusaha besar itu, otomatis masyarakat adat dan rakyat kecil yang membuka lahan terbebas dari tuntutan serupa. Mereka aman, karena ada yang telah bertanggung-jawab.

Kenapa pemerintahan terdahulu terlihat tak berani, apakah tidak ada landasan hukumnya?

Sebenarnya ada pasal sakti Undang-undang No. 32/2009 Pasal 88 atau dikenal dengan ‘Pasal Strict Liability’ yang berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung-jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Di masa lalu, agaknya Pemerintah tidak menggunakan pasal ini ketika terjadi kerusakan hutan. Atau terjadi kesepakatan di bawah meja. Para mafia perusak hutan bersorak girang dan membebankan penanggulangan kerusakan itu pada Pemerintah dan rakyat banyak. Relawan diterjunkan untuk memadamkan api. Pemerintah mengucurkan dana tidak sedikit. Kecaman negara tetangga tak henti mencoreng muka kita. Para pembuka lahan perorangan dipersalahkan. Sementara para perusak hutan dalam skala besar bersuka-cita dengan kemenangan ganda itu.

Undang-undang itu membalikkan beban pembuktian pada terdakwa. Jika terjadi kerusakan hutan, bukan tanggung-jawab penuntut untuk membawa bukti. Karena fakta kerusakan itu sudah cukup dijadikan bukti terjadinya kesalahan prosedur. Pihak tergugat yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Ini yang namanya burden-shifting proof. Terdakwa, dalam hal ini para pengusaha besar, diberikan strict liability (tanggung jawab penuh) atas terjadinya kerusakan hutan itu.

Namun para pengusaha itu tidak akan berhenti di sini. Baru saja mereka melayangkan gugatan uji materi ke MK, berkenaan dengan pasal sakti itu. Mereka meminta penafsiran baru terhadap pasal 32 menjadi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung-jawab atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh orang yang bersangkutan”.

Jika gugatan itu dikabulkan, keadilan yang baru saja dihasilkan akan sirna kembali. Jika terjadi kebakaran hutan misalnya, hanya rakyat kecil yang bisa ditangkap, sedang pengusaha besar itu akan berlindung dengan penafsiran baru tersebut.

Mafia hutan akan menjadi daftar tambahan musuh bagi pemerintahan Jokowi. Seperti mafia migas, koruptor, pertambangan, pangan, mereka akan mengucurkan dana tidak sedikit untuk berbuat rusuh. Mungkin akan mendanai demo berjilid-jilid, melakukan sabotase, menghadirkan teror. Dan anehnya, Jokowi ini seolah tidak kenal takut. Dia terus melangkah dan membabat di sana-sini. Para mafia itu terkaing-kaing seperti anjing. Mereka mulai mencakar, menggigit melalui upaya sabotase hukum, menyusup dalam hak angket, mengerahkan massa di jalanan.

Dalam kasus perusakan hutan ini, akademisi, masyarakat adat, aktivis lingkungan telah bersatu membela Pemerintah, mempertahankan pasal sakti itu. Maka dari itu, Pemerintah terus diserang, digembosi, dilemahkan. Orang-orang baik telah memberikan pembelaan, sekarang giliran kita, tentukan posisi anda. Menjadi pendukung kebijakan pemerintahan yang sehat atau menjadi musuhnya. Menjadi pengkhianat dan parasit bagi Negara. Keputusan di tangan anda.

Perang terhadap perusakan hutan akan terus terjadi sepajang masa. Pemerintah baru saja melakukan langkah kecil, perlu dukungan, perlu bantuan pengawasan, pembelaan dari kita. Orang-orang waras yang menghendaki hutan sebagai hak anak-anak masa depan Indonesia.

 

Tulisan lain klik di sini

Kajitow Elkayeni

Share.

About Author

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage