Yusril dan Amien Rais Bersekutu dengan Ormas Anti Pancasila untuk Menggali “Kuburan” Sendiri

Yusril dan Amien Rais Bersekutu dengan Ormas Anti Pancasila untuk Menggali “Kuburan” Sendiri

12

Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra (http://www.kompasiana.com/)

Yusril Ihza Mahendra dan Amien Rais sehati-sepikir-sekata terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Bagi mereka Perppu tersebut tak memiliki sisi baik. Semua buruk. Isi dan efeknya buruk, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, Perppu tersebut harus dikaji ulang, bahkan dicabut. Jika tidak, Yusril menganjurkan agar semua Ormas, yayasan, dan LSM harus bersatu melawan Perppu tersebut. DPR pun begitu. Perlu mengkritisi. Jangan asal disahkan.

Argumen Amien dan Yusril bernada sama dan terus diulang. Pertama, keduanya seolah menempatkan dirinya sebagai satu-satunya yang paham mengelola negara, entah berdasarkan logika apa. Kedua, keduanya begitu yakin bahwa dengan Perppu No 2 Tahun 2017 menunjukkan bahwa Presiden Jokowi otoriter dan ke depan pasti akan sewenang-wenang. Akan berlaku suka-suka terhadap Ormas. Bukan hanya kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tapi semua ormas.

Di sisi lain, apa yang dilakukan HTI selama ini dianggap wajar. Propaganda dan perjuangannya menyebarkan ideologi khilafiah yang digaungkan Ormas itu pada Mei 2013 dengan roadshow sekaligus show of force dalam bentuk muktamar khilafah di beberapa kota di Indonesia, yang puncaknya pada Muktamar khilafah di Gelora Bung Karno 2 Juni 2013[1] dianggap merupakan hak menyatakan sikap dan pendirian yang perlu dilindungi. Penolakan ideologi Pancasila oleh HTI sekaligus menggantinya dengan ideologi Khilafat Islamiyah yang mencita-citakan pemerintahan internasional yang berasaskan hukum Islam seolah mewakili sikap dan pendirian Yusril maupun Amien Rais.

Tampaknya, sikap dan pendirian itulah yang mendasari keberatan mereka terhadap pembubaran HTI dengan Perppu. Mereka menilai hal itu melanggar hak berserikat dan berkumpul, melanggar hak menyatakan pendapat dan pikiran. Singkatnya, Perppu melanggar HAM, dan tentu saja sekaligus bertentangan dengan Pancasila.

Sedikit pun tak masuk dalam pertimbangan Yusril dan Amien bahwa di beberapa negara yang mengagas berdirinya Khilafah Islamiyah telah melarang organisasi itu di negaranya. Di antaranya Arab Saudi, Tunisia, Yordania, Mesir, Turki, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Malaysia, Jerman, Rusia dan Belanda.

Pada titik ini, tampaknya logika Yusril dan Amien bukan cuma keliru, tapi menyesatkan diri mereka sendiri. Di satu sisi mereka mengakui dan setuju mempertahankan ideologi Pancasila, NKRI, yang tegas-tegas diamanatkan dalam Perppu No 2 Tahun 2017. Tetapi di sisi Yusril dan Amien membela mati-matian HTI yang juga terang-terangan berjuang mendongkel Pancasila dan NKRI yang dibela Yusril dan Amien.

Pimpinan HTI sendiri telah menyatakan secara gamblang bahwa asas demokrasi dalam Pancasila tidak tepat dianut oleh Islam. Doktrin yang dikembangkan HTI antara lain kedaulatan di tangan Sara (ketetapan Ilahi), bukan di tangan rakyat, kemudian demokrasi haram karena merupakan produk manusia, membentuk negara Islam (khilafah), bukan negara-bangsa, serta penerapan Islam secara kafah.

Menurut Sekretaris Umum HTI, Ismail Yusanto, ketentuan apa pun yang ada di dunia harus diatur oleh Allah SWT. Pemerintah hanya berfungsi sebagai pelaksana syariat Islam. Melaksanakan ketentuan syariah Islam, mengatur hal teknis dan masalah administratif.

Diakuinya bahwa NKRI memang bukan negara Islam. Namun, HTI berjuang untuk mengubahnya menjadi Islam. Itu ajaran dan cita-cita HTI. HTI hendak mewujudkan pemerintahan Islam seperti kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan tran gender) yang mengangankan Indonesia melegalkan mereka, ujar Ismail[2].

Nah, itu dia. Jelas sangat berbahaya ‘kan? Jika dibiarkan, cepat atau lambat, suatu saat akan melumat Pancasila. Meluluh-lantakkan NKRI. Ibarat macan yang dipelihara dalam rumah, di saat lengah, suatu saat, ia akan mencabik-cabik dan menyantap tubuh pemeliharanya. Yusril dan Amien mau?

Kalau Yusril dan Amien mau, saya jamin sebagian besar rakyat Indonesia menolak. Semua sadar bahaya tindakan tersebut bagi diri sendiri, bangsa dan NKRI. Itulah sebabnya suara yang setuju pada —minus Yusril, Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan konco-konco mereka– pembubaran HTI lebih banyak dibandingkan yang menolak. Tak terkecuali para pimpinan organisasi keagamaan, politisi, akademisi yang telah memahami sepak terjang HTI. Sebagian besar bertekad mempertahankan Pancasila dan NKRI.

Pertanyaannya, mengapa Yusril dan Amien Rais bersikap begitu? Apa benar mereka tidak paham resiko memelihara macan dalam rumah sendiri?

Tentu saja paham. Cuma, mereka juga paham bahwa dengan andanya kaum intelektual, termasuk di kampus IPB yang turut mengembangkan ideologi HTI melalui kegiatan mahasiswa, yang mendukung khilafiah dapat menjadi modal politik. Hal itu sudah dibuktikan melalui demo berjilid-jilid sejak Oktober 2016 untuk menjatuhkan Ahok.

Bagi Amien mungkin sekedar mempertahankan “panggung”. Sekedar melanggengkan persepsinya bahwa dirinya adalah tokoh penting, yang membela rakyat. Tokoh yang layak dicatat dalam sejarah yang selalu menentang pemerintah. Tapi, bagi Yusril bisa berarti banyak. Bisa berarti uang, dan bisa juga pijakan lompat dalam politik.

Sebagai kuasa hukum HTI, apalagi sebagai koordinator bagi 1000 advokat, Yusril tentu akan mendapatkan honorarium gedhe. Bisa ratusan juta bahkan miliaran seperti dalam kasus-kasus Pilkada.

Namun, sasaran Yusril, bukan hanya itu. Ia masih berharap efeknya di dunia politik. Dia selalu berimajinasi bahwa dengan selalu berseberangan dengan pemerintah, maka simpati rakyat terhadap partainya PBB yang terus mengerdil selama empat kali Pemilu bisa meningkat.

Ia berharap agar peristiwa memalukan pada Pemilu 2014 tidak terulang. Pasalnya, perolehan PBB di TPS 004 kompleks Denpasar, Kelurahan Kuningan Timur, Jaksel, tempat Yusril nyoblos hanya 3 (tiga) suara dari total 239 pemilih. Kemungkinan besar, dua dari tiga suara itu adalah dirinya dan istrinya. Hal ini, jangan sampai terjadi lagi pikirnya..

Dengan begitu, peluangnya untuk dicapreskan pada Pemilu tahun 2019 seperti sesumbarnya kepada publik bisa terbuka lebar[3]. Ya, sekedar Capres pun cukup guna mengobati kepedihan hatinya karena tak satu pun partai mengusungnya menjadi Cagub pada Pilgub DKI 2017.

Tampaknya Amien dan yusril belum sadar-sadar juga bahwa saat ini sudah tahun 2017. Bangsa kita, rakyat Indonesia, bukanlah rakyat tahun 1998 atau sebelumnya, yang mudah diperdaya. Rakyat Indonesia saat ini sudah lebih kritis. Kekritisan rakyat sudah jauh meningkat. Rakyat sudah paham siapa Jokowi dan siapa HTI. Siapa yang tulus mempertahankan Pancasila dan NKRI dan siapa musang berbulu ayam.

Itu artinya, jJika Yusril dan Amien Rais terus bersikeras pada cara pandangnya terhadap Perppu dan HTI, terus bersekutu dengan ormas itu serta yang seideologi dengannya, maka Yusril dan Amien Rais seperti sedang berjuang menggali lobang “kuburan” sendiri. Kita lihat saja!

Bacaan:

[1] Muktamar Khilafah HTI, Penyimpangannya, dan NKRI

[2] HTI: Demokrasi Tidak Sesuai dengan Asas Islam

[3] Sesumbar Yusril mau nyapres lagi di 2019 sampai sindir Jokowi

 

Share.

About Author

Warga negara Republik Indonesia yang terus berusaha belajar untuk bisa memaknai hidup dengan berbagi ide kepada publik.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage