Kritik terhadap Jokowi Mental, Fadli Zon Kehilangan Tumpuan Salto

Kritik terhadap Jokowi Mental, Fadli Zon Kehilangan Tumpuan Salto

16

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, juga Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (http://www.suaradewan.com)

Kritikan kepada Jokowi setelah membawa seluruh anggota keluarga, termasuk menantu dan cucu, dalam kunjungannya ke Turki dan Jerman, belum berhenti. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, adalah contoh yang terang-terangan mengeritik Jokowi.

Pangi menilai tindakan tersebut tidak memberikan contoh yang baik kepada rakyat. “Masyarakat semakin sulit, biaya hidup makin tinggi, cuma ikat pinggang enggak berlaku bagi pejabat negara. Jadi hanya berlaku bagi rakyat kecil,” ucap Pangi yang juga berprofesi sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini preseden yang kurang pantas, kata Fadli Zon.

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik memakai cara berbeda untuk mengeritik Jokowi. Ia pakai jalur sindiran. Lewat akun Twitter-nya, Rachland mengaitkan kunjungan Jokowi dan keluarga ke Jerman dengan kunjungan beberapa hari sebelumnya, ke Kebun Binatang Ragunan.

Rachland bilang, “Pak Jokowi punya cara unik mendidik keluarga. Kemarin ke Ragunan nonton gorila. Kini boyong anak menantu cucu pelesir dibiayai negara,” tulis Rachlan di akun Twitter-nya, @ranabaja. “Kenapa Lebaran bawa keluarga ke Ragunan, Jokowi menjawab: ‘tiketnya murah’. Kalau bawa keluarga pelesir dengan biaya negara? Tiketnya gratis,” sindir Rachland (Kompas.com).

Yang berbeda adalah pandangan ahli hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta. Menurutnya, hal semacam itu dibolehkan, ada aturannya. Pasalnya, tugas kepala negara itu melekat dalam diri kepala negara, raja, maupun ratu selama 24 jam tiap hari. Tidak seperti gubernur atau jabatan lainnya dengan jam kerja tertentu. Aturan itu sudah ada sejak zaman Presiden Suharto, bahkan ada Peraturan Pemerintah tentang itu.

Pandangan Gandjar ditentang oleh ahli hukum Universitas Andalas Feri Amsari dan pengamat politik Muslim Arbi. Menurut Feri, benar memang dibolehkan. Ada sistem keprotokoleran yang membolehkan, jelasnya. Namun, hal yang terpenting bukan soal adanya aturan. Dengan membawa keluarga dengan jumlah seperti itu bisa menghabiskan anggaran negara, tegas Feri (kumparan.com).

Makin bertambahnya jumlah pengeritik Jokowi membuat hati Fadli senang. Rasa dongkolnya yang terus menggunung selama ini terlampiaskan. Saking dongkolnya Fadli sampai berani menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Jokowi jauh lebih buruk daripada Presiden Suharto pada masa Orde Baru. Dikatakannya, Presiden Soeharto yang sangat powerfull saja saat berkuasa dulu, tidak pernah membawa cucunya dalam kunjungan resmi kenegaraan, kecuali untuk keperluan yang bersifat pribadi, seperti berobat dan sejenisnya.

Untuk itu, Fadli Zon meminta kepada Menteri Sekretaris Negara dan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi agar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai hal tersebut, terutama menyangkut tata aturan yang berlaku (suratkabar.id).

Sasaran Akhir Fadli Zon

Pada titik ini, mulai tampak apa yang ada di benak Fadli. Dengan berpikir hukum, kemungkinan besar ia segera berdiskusi dengan Fahri Hamzah dan konco-konconya seperti Amien Rais, Prabowo, Habib Rizieq, Munarman, Bachtiar Nasir, AA Gym, dan lainnya untuk membahas kemungkinan menggunakan hak angket DPR kepada Presiden Jokowi atas tindakannya yang dinilai tidak pantas itu.

Bagi mereka, apa yang dilakukan Jokowi kali ini layak diseriusi. Dapat dijadikan pintu masuk untuk berbagai keperluan mereka dalam politik.. Misalnya, bisa dijadikan pemersatu pikiran dan kekuatan para penentang Jokowi; bisa dijadikan bahan baru untuk melengserkan Jokowi yang gagal diwujudkan setelah Fahri Hamzah bertetiak-teriak bak kesetanan pada saat demo 4 November 2016.

Waktu itu, dengan suara lantang Fahri menyatakan Jokowi telah melakukan pelanggaran berkali-kali. Tidak memberikan rasa nyaman kepada umat Islam, menghina ulama, mencaci maki simbol-simbol Islam, membiarkan orang-orang non Muslim menghina simbol-simbol agama kita (Islam, pen.), dan –mengutip Fadli Zon– melanggar hukum. Maka kalau saat ini umat bangkit, sudah benar, teriaknya dari atas mobil komando para pemimpin demo.

Jika hak angket itu bisa dilaksanakan tentu saja banyak manfaatnya bagi DPR dan para politisi yang anti Jokowi. DPR bisa membentuk panitia khusus angket lagi untuk mendapatkan honorarium, tambahan penghasilan selain penghasilan rutin. Juga dapat dijadikan kesempatan untuk mencari-cari dan mengulas berbagai kelemahan Jokowi, sekaligus mengelabui publik atas kegagalan mereka melaksanakan tugas utamanya membuat berbagai regulasi, UU, yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Bagi para politisi anti Jokowi, geliat DPR yang begituan tentu saja perlu. Bisa dijadikan tambahan energi untuk dapat menghempaskan atau setidaknya melemahkan Jokowi. Bisa dijadikan bahan kampanye serial untuk menjegal langkah Jokowi pada Pilpres 2019. Dan, bisa juga sekedar pijakan untuk membuat keributan sebagaimana dijanjikan Fahri Hamzah pada saat lebaran lalu.

Sebab, tujuan utama kelompok Fadli Zon-Fahri Hamzah dan kawan-kawannya sudah jelas: merusak konsentrasi Jokowi dalam bekerja, mencegah meningkatnya prestasi kerja Jokowi guna mematikan langkahnya pada Pilpres 2019. Itu saja!

Pertanyaannya, apakah Fadli Zon dan rombongannya berhasil? Sepertinya tidak. Upaya Fadli Zon memeragakan salto indah mental. Gagal total. Penjelasan pihak Istana Kepresidenan tentang biaya perjalanan keluarga Presiden Joko Widodo ke Turki dan Jerman sudah cukup untuk menutup mulut orang-orang yang sok tahu yang suka menuduh sebelum tahu persis duduk persoalan. Semua biaya perjalanan keluarga selama ke Turki dan Jerman, ternyata ditanggung sendiri oleh Jokowi. Tidak dibebankan kepada negara seperti dituduhkan (Kompas.com)

Inilah yang mengherankan publik, utamanya yang waras. Publik makin tak mengerti mengapa anggota rombongan itu masih saja tidak mau siuman dari tidurnya. Mereka semestinya bangun dan buka mata agar tahu bahwa Jokowi itu bukan tipe pengguna kesempatan seperti Fadli Zon yang meminta fasilitas penjemputan dan pendampingan bagi putrinya Shafa Sabila Fadli ketika mengikuti suatu kegiatan di Amerika Serikat. (detiknews.com)

Jokowi juga sudah sangat paham bahwa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga, jelas tidak dibenarkan. Pasti dikritik oleh banyak pihak. Jokowi juga sangat paham bahwa dirinya selalu diincar dan diamat-amati oleh lawan-lawan politiknya. Mereka terus memelototi ke mana pun beliau pergi dan apa pun yang dilakukannya. Itu artinya, beliau selalu sadar dan sengaja untuk tidak akan gegabah melakukan hal yang tak terpuji sebagaimana dituduhkan kepadanya. Jelas, kura-kura?

Share.

About Author

Warga negara Republik Indonesia yang terus berusaha belajar untuk bisa memaknai hidup dengan berbagi ide kepada publik.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage