Terkonfirmasinya Kekacauan DPR lewat Aris Budiman dan Pansus DPR

Terkonfirmasinya Kekacauan DPR lewat Aris Budiman dan Pansus DPR

13

Brigjen Pol Aris Budiman (http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/01/06374201/)

Sebelumnya saya tak tahu menahu Aris Budiman. Kendati posisinya di KPK cukup penting, namun namanya tak akrab di telinga saya. Maklum saya belum pernah membaca berita gebrakannya sejak diangkat menjadi Direktur Penyidikan di KPK.

Penampilannya di depan DPR benar-benar mengagetkan. Tak terbayangkan sama sekali kalau seorang Direktur Penyidikan KPK dengan latar belakang Brigadir Polisi tampil terbata-bata, seperti tak punya nyali menjawab pertanyaan anggota Pansus.

Mengenaskan. Dia bilang semua orang di KPK profesional. Semua bekerja menurut sistem yang berlaku dan bertindak menurut kewenangan masing-masing berdasarkan sistem itu. Tidak mencampur adukan masalah pribadi, pekerjaan, dan lembaga. Nyatanya, apa yang dilakukannya di depan anggota Pansus merupakan pengingkaran langsung apa yang dikatakannya.

Profesional melawan lembaganya

Pertama, kebijakan KPK untuk tidak meladeni Pansus yang ilegal itu (karena pembentukannya melanggar banyak ketentuan hukum) dia langgar. KPK sendiri sudah menyatakan sikapnya terhadap undangan Pansus. Akan direspon setelah ada putusan MK tentang uji materi terkait landasan hukum pengajuan angket.

Namun, Aris tidak menghiraukan itu. Dengan gagah berani ia melawan kebijakan lembaga, atasan, maupun SOP (standar prosedur operasional) lembaganya, KPK. Ia terkesan sangat tergesa-gesa memenuhi panggilan Pansus tanpa konsultasi kepada pimpinannya, baik Deputi Penindakan KPK maupun Pimpinan KPK. Juga kepada Kapolri sebagai pimpinan tertinggi lembaga pengutusnya di KPK.

Mirip gadis yang nekat menemui kekasihnya yang tak direstui orang tua. Begitu orang tuanya lengah, ia diam-diam keluar lewat pintu belakang menemui sang pujaan hati. Itulah sebabnya tak seorang pun dari KPK yang tahu ke mana ia pergi sebelum menyaksikannya pada siaran langsung TV. Adakah profesionalisme di situ?

Kedua, selama ini KPK tidak pernah membawa masalah pribadi apabila berhadapan dengan DPR maupun lembaga lain. Yang dibawa dan dibahas adalah masalah yang terkait dengan lembaga. Pembahasannya pun selalu didasarkan pada sikap lembaga atas dasar ketentuan hukum. Masalah internal tak diumbar kepada umum. Pimpinan KPK paham bahwa hal tersebut sama sekali tidak memberi manfaat bagi pekerjaan KPK. Malahan mengganggu karena dijadikan tontonan, bahan cemoohan, dan olok-olok orang yang tak suka pada KPK.

Ini yang aneh dari pikiran Aris. Waktu, pikiran, dan tenaga yang semestinya dipakai penuh untuk memberantas korupsi dipaksakannya dipecah untuk menghadapi berbagai efek tindakannya melawan pimpinannya. Ia sepertinya tak peduli bahwa dirinya adalah bagian dari KPK. Ibarat tangan dari tubuh. Tangan tak boleh bekerja sendiri dan meninggalkan tubuhnya, juga tak boleh menghantam badannya sendiri. Ia mestinya tahu bahwa kalau tangan mencelakakan badan sendiri, maka tangan itu lebih baik diamputasi guna menyelamatkan seluruh tubuh. Tapi itu justru dilanggar Aris. Apakah ini sikap profesional?

Gagal menegakkan Wibawa Jabatan

Ketiga, tuturannya kepada anggota Pansus tentang adanya persaingan, klik-klik di KPK, atau bawahannya yang power full yang kerap memojokkannya, dia kira akan menolong, dan menunjukkan sikap profesional. Dia lupa bahwa tuturannya itu justru telah membeberkan kepada publik tentang ketidakmampuannya menegakkan kewibawaan jabatan direktur di pundaknya.

Semestinya tak perlu mengeluh di depan publik. Harusnya mencari cara elegan untuk menegakkan kewibawaan jabatannya terhadap bawahan yang dinilai bandel. Bisa dengan bersenjatakan peraturan yang berlaku. Kemudian, sebelum mengambil keputusan lebih baik berkonsultasi kepada atasan, pimpinan KPK. Tentu hal ini hanya bertaji kalau Aris sudah lebih dahulu menunjukkan ketaatannya pada peraturan yang berlaku. Jika tidak, maka apa pun yang dilakukan cenderung jadi bumerang. Malahan bisa menjadi bahan cibiran.

Kesannya, Aris tidak melakukan hal itu. Menghadapi anak buah yang dinilainya bandel, Aris terkesan terlalu baper. Tentu saja anak buah yang merasa diri benar makin berani. Mungkin mereka menilai bahwa tindakan-tindakan Aris ada yang bengkok sehingga mereka menentang. Ahok bilang jika pimpinan lurus, taat aturan, mustahil ada anak buah yang berani tak lurus.

Kalau Aris lurus, mengapa harus takut kepada anak buah? Mengapa harus takut dituduh menerima aliran dana dua miliar dari kasus e-KTP? Bukankah hal itu bisa dihadapi dengan hukum?

Persaingan tak Sehat di DPR

Melihat sikap Aris yang sangat bersemangat memburai isi perutnya sendiri, Pansus pun merasa di atas angin. Mereka tak kalah bersemangat mengatakan bahwa di KPK ada geng, ada klik. Seolah-olah anggota Pansus dan DPR tidak begitu. Padahal orang semua tahu bahwa DPR dipenuhi geng, klik, kubu yang saling jegal ketika membahas hal-hal penting terkait dengan kepentingan bangsa dan negara.

Masih ingat DPR tandingan buatan KIH pada tahun 2014, bukan? Itulah salah satu geng, klik besar yang sangat mengganggu. Bukan cuma pekerjaan negara, tetapi juga DPR sendiri. Pramono Anung dan Olly Dondokambey butuh waktu lebih sebulan untuk menyelesaikan kasus itu bersama serta Hatta Rajasa dan Idrus Marham KMP. Masih ingat juga hengkangnya empat fraksi (Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat) ketika DPR mengesahkan UU Pemilu, bukan? Sampai sekarang pun geng, klik, dan persaingan tak sehat itu terus berkembang di DPR.

Jadi, jangan bilang KPK jelek karena ada geng, persaingan, klik antar anggota. Sepanjang persaingan itu tidak mengganggu pekerjaan KPK, maka keadaan semacam itu wajar. Jangankan di KPK, dalam keluarga saja ada persaingan antar anak, bahkan kadang saling menjatuhkan di depan orang tuanya. Namun, ketika orang tua mampu menangani, maka persaingan tersebut tak akan dibeberkan kepada tetangga. Tetangga yang bijak pun tak serta merta merasa keluarganya baik setelah mengetahui adanya persaingan anak-anak tetangganya. Sebab, keluarganya sendiri malahan lebih jelek.

DPR pun begitu. Bahkan jauh lebih buruk. Persaingan, geng, klik di DPR selalu mengganggu kinerja DPR dan pemerintah. Apa yang kerap diributkan DPR mirip apa yang diributkan Aris. Kalau Aris meributkan masalah yang terkait dan berpusat pada kepentingan sendiri, maka di DPR terkait dengan kepentingan diri, fraksi, atau partai mereka yang ditempatkan di atas kepentingan bangsa dan negara.

Dari situ jelas bahwa kesimpulan Bambang Soesatyo atas tuturan Aris Budiman sama dan sebangun dengan kesimpulan terhadap kondisi terkini DPR. Terkonfirmasinya semua dugaan mereka terhadap KPK malahan lebih tepat disebut terkonfirmasinya kekacauan dalam diri DPR.

Share.

About Author

Warga negara Republik Indonesia yang terus berusaha belajar untuk bisa memaknai hidup dengan berbagi ide kepada publik.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage