Perjuangan Indonesia Menuju Sepakbola Dunia

Perjuangan Indonesia Menuju Sepakbola Dunia

30

Beberapa pertandingan sepakbola ujicoba Timnas yang sempat disiarkan di televisi beberapa hari belakangan ini, membuat saya teringat tahun 2015 lalu dibulan yang sama ketika terjadi kisruh antara Menpora dan PSSI yang mengemuka selama beberapa bulan. Kisruh ini begitu sengitnya seolah-olah semakin hari semakin berpolemik dan dilematik.

Kisruh antara Kemenpora dan PSSI ini intinya adalah tentang ketegasan Pemerintah melakukan pembenahan-pembenahan terhadap cabang olahraga yang dinilai mempunyai permasalahan dan minim prestasi. Cabang olahraga sepakbola turut menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi.

Dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir, kita bisa lihat bagaimana negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, Qatar, dan lain-lain memperlihatkan kemajuan signifikan persepakbolaannya di tingkat Asia maupun dunia. Begitu juga negara-negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia. Lalu bagaimana Indonesia?

Indonesia masih berkutat bolak-balik diperingkat rendah, sepakbolanya minim prestasi, belum pernah menjuarai turnamen apapun sejak tahun 90-an. Penyelenggaraan liganya sering ada masalah, beberapakali terkena kasus “sepakbola gajah”, dan cukup kuat terindikasi terlibat dengan mafia pengaturan skor. Begitu juga dengan tidak maksimalnya pembinaan atlet muda, pengelolaan stadion, maupun manajemensi liga dari berbagai level yang ada di Indonesia.

Pada pemerintahan Jokowi, evaluasi dan catatan kritis yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk surat teguran yang dikeluarkan sampai tiga kali (konon katanya sampai empat kali) kepada PSSI terutama soal permasalahan liga pada waktu itu, tidak diindahkan oleh PSSI. PSSI malah menyelenggarakan Kongres Luarbiasa (KLB) untuk mengganti dan mengangkat kepengurusan baru. Ini yang menjadi pertanyaan. Apa kepentingan mendesak PSSI sampai harus menyelenggarakan KLB pada waktu itu? Apakah terindikasi, pengurus PPSI menghindari evaluasi Menpora karena ada hal yang disembunyikan?

Selanjutnya KLB PSSI berhasil dilakukan, pengurus PSSI baru telah dipilih dan diangkat, PSSI yang kemudian dibawah kepemimpinan baru kemudian menyatakan tidak tahu menahu tentang hal yang dipermasalahkan oleh Menpora soal surat teguran tersebut. Ketua PSSI malah menyatakan balik kepada Menpora bahwa “Aksi Kemenpora ini merupakan bentuk intervensi pihak ketiga terhadap PSSI sebagai asosiasi yang menginduk kepada FIFA. Sesuai aturan FIFA, asosiasi yang diintervensi oleh pihak ketiga akan dibekukan dari keanggotaan FIFA.

http://ayobandung.com/read/20151001/67/3520/tunggu-kongres-fifa-kisruh-menpora-v-pssi-baru-tuntas-maret-2016

Statemen yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PSSI ini diperkuat juga oleh statemen yang kemudian dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan PSSI, yaitu “Pertama, Dewan Kehormatan memohon kepada Presiden RI Joko Widodo agar memastikan status PSSI dipulihkan kembali sehingga sanksi FIFA bisa dicabut. Kedua, kami mendesak agar tidak ada upaya dari manapun yang memecah keluarga besar sepak bola Indonesia. Ketiga, kami juga meminta seluruh anggota PSSI untuk tetap solid dan memegang teguh prinsip sepak bola yang menjadi fondasi rumah sepak bola kita yakni Statuta PSSI maupun Statuta FIFA.

PSSI merasa bahwa, pemerintah, siapapun dia, tidak berhak untuk melakukan intervensi terhadap PSSI. Bila itu terjadi, terutama oleh pemerintah, maka hal tersebut melanggar peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Dan PSSI akan segera melaporkannya ke FIFA. Itulah yang menjadi “senjata“ PSSI menanggapi Menpora.

Hal ini menimbulkan kejanggalan, dan juga pertanyaan, yang akhirnya menjadi rahasia umum. Lalu siapa yang boleh melakukan kritik dan pembangunan terhadap sepakbola suatu negara? Bila badan seperti PSSI seolah-olah diberikan kewenangan penuh oleh FIFA tanpa negara boleh ikut campur tangan. Padahal lembaga nasional seperti PSSI itu dibentuk oleh pemerintah suatu negara, dan pemerintah suatu negara tersebut juga memberikan dana dan anggaran secara periodik kepada lembaga seperti PSSI.

Bila keadaannya begitu,  bagaimana pemerintah dapat mengontrol capaian-capaian atau hasil dari target yang ditetapkan? Terutama sekali bila pencapaian prestasi yang tidak maksimal dan berkali-kali tersangkut kasus-kasus yang tidak sejalan dengan sportifitas atau fair play yang akhirnya malah membuat malu negara tersebut di mata internasional. Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh PSSI ini?

Banyak orang menganggap pembekuan PSSI (berupa sanksi administratif) yang dilakukan oleh Menpora kemudian, merupakan intervensi pemerintah terhadap PSSI. Dan PSSI seperti punya hak untuk menghentikan penyelenggaraan Liga sepakbola Indonesia. Pemerintah disalahkan sehubungan dengan ini. Keluhan-keluhan seperti, para pemain bola akhirnya tidak mempunyai pekerjaan dan pemasukan, karena liga terhenti, sponsor terhenti, tiket tidak terjual, bahkan sampai tukang teh botol diluar stadion juga tidak akan mendapat pemasukan karena penonton sepakbola tidak ada, dan itu karena liga sepakbola Indonesia terhenti. Semua itu akibat pemerintah membekukan PSSI.

Padahal yang dimaksud dengan pembekuan PSSI dan sanksi administratif adalah, PSSI harus memberikan pertanggungjawaban terhadap surat teguran yang dikeluarkan oleh Menpora, atau dengan kata lain, menjawab dan memberikan bukti terhadap jawaban tersebut, dengan arti kata lain, pemerintah meminta transparansi pengelolaan sepakbola tanah air, sehingga akan menjadi titik temu antara PSSI dan Pemerintah untuk dapat mencapai prestasi yang disepakati bersama baik tingkat nasional, maupun internasional, demikian pula pada bidang, pembinaan, pengelolaan, dan managemensi.

PSSI malah seperti “bersembunyi” di balik Statuta FIFA soal Independensi Keanggotaan, dan menganggap, Menpora dalam hal ini pemerintah telah melakukan intervensi pihak ketiga. Argumen inilah yang dikembangkan PSSI dan para pendukungnya. Turunannya adalah dengan menjadikannya isu lalu dihembuskan ke masyarakat, terutama para penggila bola dan pemain sepakbolanya, sehingga mereka bergejolak lalu memprotes pemerintah.

Sikap PSSI kemudian adalah memaafkan pemerintah karena “intervensi” tersebut. Dengan syarat Pemerintah berhenti mempermasalahkan soal teguran itu, menghapus pembekuan, dan melanjutkan penyelenggaraan liga yang terhenti. Supaya tidak mendapat sanksi dari FIFA karena kasus intervensi tersebut. Begitu skenario yang dikembangkan PSSI.

Mengetahui jawaban PSSI seperti itu, Menpora malah “cuek” saja, dan tetap pada pendiriannya. PSSI dibekukan, diberikan sanksi administratif, kepengurusan baru tidak diakui karena penyelenggaraan KLB-nya tidak mendapat persetujuan dari pemerintah. Liga akan tetap dijalankan tapi dibawah pengelolaan tim transisi yang dibentuk oleh pemerintah. Dan dibiayai oleh pemerintah.

Sebelum era Pemerintahan Jokowi, organisasi PSSI yang merupakan induk dari olahraga sepakbola di Indonesia sudah punya banyak masalah. Dari tahun ketahun. selalu ada masalah ini-itu, prestasi yang selalu begitu-begitu saja. Tapi meraup kebutuhan dana yang sangat besar dan mahal.

Selama beberapa periodisasi kepemimpinan Presiden (sebut saja sejak BJ Habibie menjabat Presiden) sampai sekarang (baca sebelum kepemimpinan Jokowi), seolah-olah PSSI tidak pernah tersentuh (untouchable) untuk mengalami evaluasi, seolah-olah PSSI mempunyai legitimasi yang absolut, bahkan pemerintahan pun tidak bisa melakukan evaluasi, kritik, atau mempertanyakan capaian-capaian dan prestasi yang telah diraih. PSSI seperti “Negara didalam Negara” atau seolah-olah “Subjek Hukum Internasional” yang tidak boleh seorangpun bahkan pemerintah untuk mempertanyakannya, selain FIFA induk organisasi sepakbola dunia dengan Statutanya yang bagaikan sebuah konvenan internasional.

Tapi ketika ada yang berani “mencolek” PSSI, yaitu pemerintahan Jokowi , begitu kata sederhananya. PSSI pun berani bergerak dan melawan, dengan gagah berani. Senjata pamungkasnya selama ini adalah Statuta Fifa, pasal 13 dan 17 pada Statuta Fifa tersebut.

Pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA, terutama pasal 13 ayat 1 (i) mengatakan “Mengelola urusan mereka secara independen dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak ketiga.” Pasal 13 ayat 1 (i) ini didukung oleh pasal 13 ayat 2 yang mengatakan “Pelanggaran terhadap semua kewajiban tersebut di atas dapat melahirkan sanksi.” Dan ayat 3 yang menyatakan “Pelanggaran juga bisa disebabkan adanya intervensi dari pihak ketiga, meski anggota tidak berbuat kesalahan.


Pasal 17 memperkuat soal “Intervensi Pihak Ketiga” yang dimaksud pada pasal 13 dengan judul “Kebebasan/Indepedensi Anggota FIFA dan turunannya”, yang mengatakan: “1) Masing-masing anggota harus mengelola urusan sendiri dan tidak terkait dengan pihak ketiga. 2) Anggota memiliki hak memilih yang sifatnya independen. 3.) Setiap anggota yang tidak patuh dengan ketentuan aturan, bakal tidak diakui FIFA. 4) Keputusan yang disahkan suatu organ yang tidak dipilih anggota, tidak akan diakui FIFA.

Rangkaian aturan ini semakin memberi legitimasi untuk menguatkan posisi PSSI didalam Negara Indonesia, dan semakin mempertajam makna dan definisi yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” itu adalah pemerintah yang berdaulat.

PSSI mengeluarkan “Perisai” ini ketika Menpora Imam Nahrawi mulai “mempertanyakan” permasalahan dan capaian PSSI yang dinilai banyak masalah dan minim prestasi. Pada saat Imam Nahrawi ditunjuk jadi Menpora pada 26 Oktober 2014, beberapa tugas pentingnya adalah Persiapan Asian Games 2018 dan membangkitkan prestasi olahraga Indonesia dan pembinaan atlet. Sehubungan dengan ini, PSSI menjadi sorotan Menpora, yang pada saat itu juga sedang bermasalah.

Sejak Menpora kemudian membekukan PSSI, PSSI menyatakan bahwa Menpora (dalam hal ini pemerintahan Jokowi) telah melakukan intervensi dengan dalil pasal-pasal Statuta FIFA diatas. Bahkan Sekretaris Jenderal FIFA, Jerome Valcke menyatakan langkah Kemenpora dan badan olahraga profesional Indonesia (BOPI) yang memberikan sejumlah persyaratan dalam proses verifikasi sepak bola Indonesia menyalahi statuta FIFA.

Hal ini harus secepatnya diselesaikan atau Indonesia akan dikenakan sanksi. Ini ditegaskan didalam surat FIFA, “Sehubungan dengan keikutsertaan klub-klub di ISL musim 2015, kami menginformasikan kepada Anda bahwa semua anggota FIFA harus mengelola urusan mereka secara independen dan tanpa pengaruh pihak ketiga yang jelas diatur dalam pasal 13 dan 17 statuta FIFA.” Tetapi argument FIFA tersebut dibantah oleh Kemenpora, yang menyatakan bahwa, Kemenpora dan BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) justru membantu agar regulasi ditegakkan. Pasalnya, permintaan yang wajib dipenuhi Arema dan Persebaya tertuang dalam regulasi klub versi FIFA, AFC, dan PSSI.

Perintah pembekuan dari Menpora tersebut (SK Menpora) malah dibalas oleh PSSI dengan gugatan PSSI terhadap SK tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara karena atas kondisi itu, PSSI kemudian menghentikan liga sepakbola Indonesia yang akan dimulai pada bulan April 2015 dengan alasan “Force Majeure”. Padahal Kemenpora tetap akan melaksanakan liga, tetapi operator kompetisinya bukan PSSI, melainkan PT Liga Indonesia dibawah naungan Menpora. Selama PSSI belum menyelesaikan atau menjawab teguran yang dimaksud Menpora.

Perselisihan ini akhirnya mencapai puncaknya, FIFA mengeluarkan ancaman untuk memberikan sanksi kepada Indonesia untuk tidak ikut dalam berbagai turnamen regional maupun internasional selama 2 (dua) tahun. Seolah-olah PSSI mendapat dukungan dan mempersalahkan pemerintah atas ancaman itu, tetapi Menpora, tetap cuek dengan ancaman sanksi itu. Menpora mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Dan menurut Menpora itu sudah cukup.

Maka dipersiapkanlah beberapa turnamen mini sebagai pengganti liga yang masih terus tidak dilaksanakan karena sikap membandel PSSI, tapi disisi lain, pemerintah juga tidak takut menghadapi ancaman FIFA. Pemerintah tetap bersikukuh untuk membekukan pengurus PSSI, tidak mengakui pengurusan hasil KLB dan akan mengambil alih pelaksanaan liga. Hal ini didorong oleh keinginan pemerintah untuk pertanggungjawaban PSSI pada beberapa persoalan untuk dapat diselesaikan bersama.

Akhirnya sepakbola Indonesia pun mendapat sanksi dari FIFA. Hal ini seolah semakin menambah “kebencian” dan kesedihan dari berbagai pihak insan sepakbola baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sepakbola Indonesia terhadap pemerintah. Tetapi Menpora dan Jokowi tetap tidak peduli dengan gejolak tersebut.

Di sisi lain, didalam tubuh FIFA pun mengalami gejolak pula, terutama sejak Diego Armando Maradona mempertanyakan soal pemilihan Ketua FIFA yang selama ini didominasi oleh Sepp Blatter sejak tahun 1998. Kebetulan FIFA akan menyelenggarakan kongres pemilihan ketua barunya di Zurich.

http://www.fifa.com/governance/news/y=2015/m=6/news=fifa-president-to-lay-down-his-mandate-at-extraordinary-elective-congr-2617742.html

Entah ini ada kaitannya dengan keberanian Jokowi untuk membersihkan organisasi sepakbola Indonesia yang kemudian “terdengar” dan akhirnya menginspirasi Diego Maradona, sehingga Maradona dan kawan-kawan juga mulai menyuarakan keberatannya terhadap dominasi Blatter pada organisasi Sepakbola Dunia FIFA yang kebetulan isu korupsi dan keberpihakan-keberpihakan subjektif di tubuh FIFA selama ini santer terdengar selama bertahun-tahun.

Indonesia pun terkena sanksi selama dua tahun, tapi disisi lain, ditubuh FIFA, terjadi pergolakan cukup hebat melawan kedigdayaan Sepp Blatter dan kroni-kroninya di pucuk pimpinan FIFA. Puncaknya adalah tegangnya suasana pemilihan Ketua FIFA, setelah beberapa kandidat mendaftarkan diri, tetapi di detik-detik terakhir, kandidat mengerucut menjadi hanya dua orang saja, yaitu Blatter dan seorang Pangeran dari Arab, yang kemudian melakukan pengunduran diri juga beberapa menit sebelum pemilihan, akhirnya menjadikan Blatter kembali menjadi ketua FIFA.

Blatter memang kemudian meraih kemenangannya. Tetapi akibat gerakan dari para kandidat lain tersebut, malah semakin menampakkan kepentingan Blatter untuk meraih jabatan ketua tersebut. Sehingga akhirnya Blatter mengundurkan diri beberapa hari setelah menang dalam pemilihan.

Dampak yang terjadi di Indonesia, akhirnya PSSI yang selama ini gagah dengan argumennya tersebut, menjadi “goyang” karna induknya sudah goyang pula. Entah apa hubungan pengurus PSSI dengan Ketua FIFA Sepp Blatter selama ini, baik langsung maupun tidak langsung, tidak ada yang tahu. Tetapi akhirnya dalam perselisihan internal Indonesia soal sepakbola, dimenangkan pemerintah. Walaupun terkena sanksi FIFA, tetapi kredibilitas sanksi tersebut menjadi tidak berwibawa lagi sejak drama pemilihan ketua FIFA tersebut.

Maka pemerintah pun dengan leluasa melakukan pembenahan mendalam terhadap PSSI, dan ditangani langsung oleh Menpora dan tim, bahkan oleh Presiden sendiri. Seperti pembukaan turnamen sepakbola yang dibuka oleh Presiden dengan cara melakukan tendangan pertama dalam pertandingan perdana. Maupun rutinnya Presiden Jokowi menonton pertandingan sepakbola pada turnamen-turnamen yang diadakan. “Aksi simbolik” Jokowi tersebut di beberapa pertandingan seolah mengatakan bahwa, pemerintah Jokowi serius untuk melakukan pembenahan persepakbolaan Indonesia.

http://setkab.go.id/buka-piala-presiden-presiden-jokowi-ajak-pecinta-sepakbola-indonesia-sedikit-bersabar/

Pertandingan ujicoba Indonesia melawan Puerto Rico atau pertandingan ujicoba lainnya yang dilakukan sebelumnya seperti melawan Singapura dan beberapa Negara lainnya, mungkin belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembenahan sepakbola Indonesia, sejak perselisihan diatas dua tahun lalu.

Dua tahun belumlah bisa dijadikan acuan atau pembuktian maju tidaknya sebuah tim nasional sepakbola yang sedang dibenahi, tetapi setidak-tidaknya, sekarang Indonesia secara sungguh-sungguh mulai meniti prestasi sepakbola secara keseluruhan dengan cara yang sehat dan mendapat tempat di hati masyarakat penggila bola yang didukung oleh pemerintahnya.

Ayo dukung PSSI yang baru dalam mencapai prestasi tingkat dunia.

Share.

About Author

Pengertian tapi sulit dimengerti

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage