Pemblokiran Telegram, Efektif?

Pemblokiran Telegram, Efektif?

3

​Pagi ini tak ada hal yang aneh. Sampai saat mengecek e-mail, saya menemukan e-mail dari Kominfo untuk memblokir Telegram, lebih tepatnya website-website yang digunakan Telegram, sebuah aplikasi pepesanan daring yang menjadi pesaing utama Whatsapp.

Kenapa?

Saya mencoba mengecek akses internet kantor saya, dimana blok belum diberlakukan. Sementara, ketika saya mengaksesnya dari smartphone saya menggunakan Google Chrome (karena deteksi alamat IP asli dari jaringan selular saya), sudah diblokir.

Rupanya pemblokiran belum dilakukan hingga ke aplikasi. Sampai tulisan ini dibuat, saya masih bisa mengecek pesan-pesan di Telegram saya. Jadi, target Kominfo hanyalah halaman website yang digunakan Telegram, baik yang berupa URL singkat, URL website resmi hingga URL untuk hosting file-file di servernya Telegram. Ini yang harus dibedakan.

Tapi, tanya saya belum terjawab. Kenapa?

Berdasarkan penelusuran saya ke beberapa portal berita, alasan-alasan yang dikemukakan sebenarnya cukup menjadi concern utama pemerintahan hari ini (yang dikatakan phobia sampai keluarkan Perpu soal Ormas) : jihadis berujung terorisme. Pemerintah mengetahui bahwa Telegram digunakan ISIS sebagai media untuk komunikasi dan menyebarkan broadcast message.

Tentu, pemerintah tak mau kecolongan, jika sampai konten-konten semacam itu menyebar kian luas, selain dari jalur-jalur seperti ormas-ormas yang merasa posisi mereka terkriminalisasi (sekali lagi) karena Perpu Ormas. Mungkin mereka pikir ini cara paling efektif.

Aplikasi ini pertama kali saya gunakan di tahun 2014 lalu, karena guru sekolah saya saat itu menggunakan aplikasi ini untuk menginformasikan ada tugas hingga remedial. Karena inilah akhirnya aplikasi tersebut menjadi pegangan sebagian besar teman-teman seangkatan saya, hingga hari ini, meskipun tak sedikit yang telah menonaktifkan akun Telegram. Anggap aja paragraf ini sebagai sanggahan untuk alasan pemerintah diatas.

Memang sih, Telegram belum terlalu populer, setidaknya dibandingkan Whatsapp, bahkan Line sekalipun. Berdasarkan pantauan saya sebelum tulisan ini saya buat, Whatsapp yang notabene satu grup dengan Facebook masih menempati peringkat pertama di Google Play Store bagian Komunikasi, dengan jumlah unduhan > 1 miliar.  Line ada di peringkat 5 dengan jumlah unduhan > 500 juta. Sementara, Telegram masih di peringkat kesepuluh dengan jumlah unduhan > 100 juta. Perbedaan terjauh yang cukup signifikan hingga 10x lipat. Meskipun demikian, masing-masing aplikasi punya keunikannya sendiri.

Jika dibandingkan, Whatsapp praktis karena bisa mensinkronisasikan kontak di handphone kita secara otomatis sebagai kontak Whatsapp, Telegram diklaim lebih aman dan privasinya terjamin. Semisal, kita bisa menambahkan orang menjadi kontak kita hanya dengan username.

Selain itu, sinkronisasinya semua ada di “awan” alias cloud, sehingga kita bisa mengakses data-data hingga mengakses Telegram versi desktop dan website, (lagi-lagi) setidaknya menurut klaim pendiri Telegram, Pavel Durov. Sinkronisasi “awan” inilah yang akhirnya membuat ISIS menjadi salah satu pemakainya.

Meskipun baru-baru ini Whatsapp melakukan enkripsi end to end, dimana hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca pesan yang telah dienkripsi alias dikunci agar tak sembarangan dibaca pihak ketiga. Mungkin ini juga alasannya kenapa kita masih harus pakai QR Code untuk bisa sinkronisasi chat Whatsapp di aplikasi desktop dan website.

Kembali soal pemblokiran, efektifitasnya pun diragukan. Kenapa? Ada banyak alasan yang bisa dikemukakan. Mulai dari soal kebebasan berpendapat, seperti yang dialami Suara Papua hingga adanya celah pemblokiran, seperti dari beberapa ISP yang tak melakukan pemblokiran, beberapa browser yang mendeteksi IP dari luar negeri dan adanya akses VPN atau web proxy. Saya mungkin akan membahas celah pemblokiran.

Teknologi tak akan pernah ada celah yang tertutup. Inilah alasannya selalu ada pembaruan dan pembaruan yang bergerak dinamis. Begitupun pemblokiran, yang tak pernah ada celah tertutup. Khusus Telegram, selain karena target pemblokiran sementara ini yang berupa URL dan bukan akses aplikasi, juga ada ISP yang belum menjalankan pemblokiran. Meskipun diinformasikan operator semacam XL, Telkom dan First Media sudah melakukan pemblokiran, namun bagaimana dengan ISP lain?

Asal tahu, website-website yang masuk dalam sistem Trust + Kominfo jumlahnya banyak. Sampai tahun 2016, ada 769.550 website yang diblokir, dimana pornografi (masih) menempati peringkat pertama, dengan 766.633 website. Sisanya tersebar dalam berbagai kategori, termasuk soal hak cipta dan radikalisme. Ada 264 website yang dinormalisasi (dibuka blokirnya). Seword, hanyalah satu bagian dari blokir pemerintah ini.

Mereka biasa mengirim e-mail secara otomatis untuk memerintahkan ISP memblokir website-website tersebut. Tentu bisa dibayangkan banyaknya website yang mesti diinput oleh admin sistem jaringan untuk diblokir. Meskipun ada juga yang bisa secara otomatis, dan tentu jumlah website sebanyak itu tak dalam satu waktu, karena selalu diupdate berdasarkan laporan, salah satunya dari pengguna internet juga, namun jumlah ini rasanya menunjukkan adanya sesuatu persoalan yang serius, yaitu pemerintah masih kelabakan dalam menghadapi teknologi yang ada. Pemblokiran tak akan berdampak, karena selalu dan selalu ada banyak website setipe yang muncul.

Begitupun dengan cara aksesnya. Selain ada VPN luar dan web proxy, ada beberapa browser (khusus di handphone atau smartphone) yang biasa digunakan orang untuk mengakses konten pornografi dan konten-konten terblokir lain. Browser seperti Opera Mini dan UC, sering direferensikan karena browser semacam Google Chrome pasti tak pernah meloloskannya. Ini karena Google mendeteksi alamat IP yang diberikan otomatis oleh operator selular. Semisal, alamat IP yang diberikan adalah 112.215.45.183 (ini salah satu dari sekian banyak alamat IP XL, operator yang saya gunakan) maka Google Chrome akan mendeteksinya demikian, sehingga tentu saat mengakses website Telegram, akan diblokir.

Berbeda dengan Opera Mini yang menggunakan alamat IP dari mereka sendiri. Tentu alamat IP tersebut tidak berasal dari Indonesia. Meskipun di Opera Mini sekarang ada mode penghematan data Tinggi (tampilan website seperti akses di Google Chrome, tapi tetap hemat data), namun orang umumnya sudah kadung mengenal Opera Mini demikian. Begitupun dengan UC Browser.

Sayangnya, dengan akses menggunakan kedua browser ini, akses ke website terblokir yang memiliki hosting di Indonesia akan menjadi sedikit lebih lambat dibandingkan ke hosting yang berada di luar negeri. Akan lebih sangat terasa lambat kalau memang koneksi internet kita tak mendukung. Sementara, kecepatan internet di negeri ini memang masih belum merata. Ini juga jadi masalah, apalagi ditengah persoalan masyarakat kita yang belum seluruhnya terliterasi soal internet yang baik.

Baru-baru ini, muncul wacana soal pemblokiran media sosial lain oleh pemerintah, seperti Facebook dan Youtube, jika mereka tak mau menuruti perintah dari pemerintah untuk melakukan penghapusan dan pemblokiran akun-akun yang isinya berpotensi merusak kedaulatan bangsa. Tentu, langkah ini memang mesti diapresiasi, meskipun buat saya sendiri tentu tak akan terlaku efektif karena toh pemerintah berhadapan dengan sebuah “bah” yang gulungannya bergerak lebih dinamis. Kita tentu tak mau mengulang kasus transportasi online yang menyakitkan tersebut. Maka, memang pemerintah mesti membuat pergerakan yang lebih masif dan lebih integratif, karena perang sesungguhnya sedang dimulai.

Seram sekali.

Tapi, tak semua soal media sosial dan pepesanan tersebut buruk-buruk. Banyak yang menggunakannya untuk berbagai kepentingan positif. Ini juga yang mesti diperhatikan, karena bangsa ini harus menanggung biaya yang tak sedikit jika layanan media sosial yang dipergunakan lebih dari setengah penduduk negeri ini harus diblokir. Biaya yang rasanya tak hanya dalam bentuk Rupiah, namun juga dalam biaya-biaya lainnya.

Petisi lepaskan pemblokiran Telegram sudah muncul, rupanya. Kita lihat saja bagaimana pemerintah akan bereaksi selanjutnya. Apakah mereka berhasil mendesak Telegram kooperatif dengan pemerintah?

Share.

About Author

Mendengarkan, mencatat dan menuliskannya buat kamu. Penulis di IniKritikGue, pekerja dan pengamat. Kontak saya : rinaldoaldo92@gmail.com.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage