Salut! Jokowi “Setia” Pada Demokrasi Ekonomi

Salut! Jokowi “Setia” Pada Demokrasi Ekonomi

0

Tidak sedikit masyarakat Indonesia belakangan ini yang terjebak pada politik identitas oleh kelompok fundamental, hingga rezim saat ini dituduh pelindung “kafir”, meskipun Basuki sudah dipenjara. Hal tersebut tetap digaungkan untuk mewujudkan agenda mereka yang lebih besar yaitu merebut dominasi kekuasaan. Apakah benar mayoritas terzalimi pada kekuasaan saat ini? jawabannya TIDAK.

Jokowi adalah sosok yang selalu berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa serta tidak membatasi diri untuk dekat kepada rakyatnya. Maka jika mayoritas disebut terzalimi oleh kelompok fundamental yang berwatak radikal tentunya adalah tuduhan keliru. Dengan demikian ada baiknya kita mencoba untuk melihat realita kekuasaan hari ini dengan kepala yang jernih dan berlaku adil. Pencapaian Jokowi dalam memimpin mempunyai spirit trisakti dan nawacita, hal ini bisa kita lihat dari membangun pinggiran Indonesia, infrastruktur, kesetaraan harga, stock pangan, mengembalikan bangsa menjadi poros maritim, jaminan kesehatan dan pendidikan, pemberian sertifikat tanah, dan seterusnya. Agar tulisan opini ini tidak melebar kemana-mana, maka pada kesempatan ini, saya mencoba mengambil fokus tentang Demokrasi Ekonomi di tangan Jokowi.


Singkat saja, aku ingin menuliskannya!


“Yang dinamakan demokrasi di barat hanyalah politik semata, tanpa adanya keadilan sosial dan demokrasi ekonomi”
Soekarno.

Bukan liberalisasi dimana ekonomi kerakyatan lebih cenderung bersifat filosofis dan sebatas konsep, ketidaksempurnaan pasar atau distorsi ekonom yang melahirkan diskriminasi pasar, dimana pasar dikendalikan para capital besar hingga tampak kesenjangan bahkan mematikan usaha-usaha rakyat khususnya golongan menengah bawah. Ekonomi liberal sangat kental nuansanya di era kepemimpinan sebelum Jokowi. Pada kepemimpinan rezim sebelumnya sangat tampak neokolonialisme dan Neolib berdiri gagah di negeri ini, hal ini juga dapat dilihat dari bursa saham yang dikuasai asing cukup tinggi dan menjamurnya korporasi-korporasi dibidang agraria misalnya.

Dalam pasal 33 UUD 45 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan dan atau pemilikan anggota. Jika mau berusaha adil dalam histori nusantara dalam hal ini, jelas Soekarno sudah mengeluarkan statement tentang menasionalisasikan perusahaan asing, yang hanya menguntungkan sepihak (pihak luar saja), menggagas land reform, dan mengganyang imperialisme. Apa yang telah menjadi cita-cita proklamator ini tentunya sangat beralasan, selain untuk menjadikan bangsa Indonesia yang berdikari, mandiri, tentunya untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, termasuk pemerataan dari Sabang sampai Marauke.

Setelah kepemimpinan Soekarno, sangat jelas terlihat bahwa hanya Jokowi yang kembali ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa. Seperti menumbuhkan kembali semangat Nawacita dan Trisakti dibidang ekonomi. Dengan pelan tapi pasti Jokowi mulai merealisasikan demokrasi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya seperti yang sudah diamanahkan dalam UUD 45. Hal semacam ini tentulah bukan seperti sulap bim sala bim yang langsung jadi, akan tetapi banyak proses yang harus dilalui dan dikerjakan untuk memperbaiki ekonomi bangsa yang setengah miring pada rezim sebelumnya. Jokowi pun tidak mau hanya terjebak pada konsep semata, melainkan ikut turun kelapangan untuk melihat langsung realitas yang terjadi.

Ekonomi bangsa memang seharusnya tidak untuk dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, oligarki, korupsi dan kolusi. Jika tidak maka neokolonialisme dengan ragam rupa akan terus hidup di tanah air yang kita cintai bersama ini. Maka sudah sepatutnya demokrasi ekonomi yang sempat “mati” dihidupkan kembali. Harapan ini ada pada kepemimpinan Jokowi.

Salah satu yang menjadi ciri dari demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memihak kepada rakyat, namun tentunya tidak hanya berkutat pada makna ekonomi kerakyatan semata. Pada hakikatnya demokrasi ekonomi merupakan suatu sistem atau pun konsep di mana rakyat secara proporsional, sesuai dengan kemampuannya, diberi kebebasan untuk mengalokasikan sumber daya ekonominya. Dalam demokrasi ekonomi, kekuatan ekonomi tersebar di masyarakat dan tidak tersentral di pusat. Kemudian komunikasi dan interaksi antar pelaku dalam demokrasi ekonomi dilandasi oleh semangat keseimbangan, keserasian, saling mengisi, dan saling menunjang dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pembangunan infrastrutur dipinggiran dan pedalaman serta daerah perbatasan yang dilakukan oleh Jokowi adalah langkah yang tepat untuk mencapai pemerataan dan memperlancar roda ekonomi, hingga kekuatan ekonomi tersebar keseluruh wilayah Indonesia dan tidak terpusat hanya di pulau Jawa.

Demokrasi ekonomi dengan pelan tapi pasti mulai berjalan dan tampak di kepemimpinan Jokowi. Hal ini bisa dilihat dari nilai tukar rupiah, kesetaraan harga BBM di Indonesia Timur, pembangunan infrastuktur sampai ke daerah perbatasan dan pedalaman, menjadikan BUMN sebagai pilar ekonomi. Serta pembenahan dalam mengelolah Sumber Daya Alam. Dimana Sumber daya alam selama ini telah ditransformasikan menjadi komoditas yang cenderung dikendalikan oleh kepentingan pasar yang hanya untuk mengakumulasi laba secara sepihak, bukan untuk hajat rakyat Indonesia.

Jokowi hendak menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai pilar penting bangsa. Dan menegaskan agar perekonomian rakyat berjalan untuk menjadi salah satu pilar penting dalam menyangga perekonomian nasional. Ekonomi secara nasional di era Jokowi dengan pelan tapi pasti terus tumbuh. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terluar dan perbatasan, seperti menargetkan pada tahun 2018 ruas jalan paralel yang ada di perbatasan di Kalimantan dengan panjang 1.770 km bisa tembus hingga dapat dilalui kendaraan. Begitu juga jalan Tol di Sumatera serta Trans Papua. Jelas dengan membuka akses jalan di daerah perbatasan akan dapat meningkatkan taraf hidup dan keberlangsungan jalan roda ekonomi masyarakat yang merata.

Selain yang dituliskan diatas dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang merata dan berpihak pada rakyat oleh Jokowi. Jokowi juga meminta perusahaan yang go public untuk melaksanakan distribusi kepemilikan saham bagi para karyawannya. Seperti yang saya kutipkan dibawah ini:

Untuk memperkuat agar demokrasi ekonomi nasional tidak hanya dinikmati oleh pemodal besar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perusahaan yang sudah go public melaksanakan program distribusi kepemilikan saham bagi para karyawannya.

“Dengan cara ini saya yakin akan menghadirkan sebuah generasi investor baru di pasar modal Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri ulang tahun ke – 38 Pasar Modal Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia ( BEI), Kawasan SCBD Jakarta, Senin (10/8). (Sumber)

Selain meminta distribusi kepemilikan saham bagi karyawan. Jokowi juga dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, meluncurkan program sertifikasi lahan untuk petani dan nelayan. Hal ini dapat kita lihat seperti yang dilakukan di Kabupaten Brebes.

Pemerintah meluncurkan Program Aksi Sinergi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah yang diharapkan bisa mengatasi masalah perekonomian. Program sertifikasi tanah menjadi pijakan awal.

Presiden Joko Widodo mengatakan selama ini masing-masing pihak melakukan kerja sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah perekonomian rakyat.

Kini dia menginginkan berbagai pihak bersinergi untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat melalui program Aksi Sinergi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes.

Program sertifikasi lahan menjadi pijakan awal proyek tersebut. Menurut dia, sertifikasi lahan menjadi aspek penting bagi petani dan nelayan dalam mengakses kredit perbankan. Rakyat membutuhkan sertifikat lahan untuk dijadikan agunan dalam mengambil kredit. (Sumber)

Dan baru-baru ini ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membagikan sertifikat tanah milik masyarakat. Sertifikat ini penting untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat khususnya para petani. Selainbisa dijadikan alat kuat ketika menghadapi sengketa. Sertifikat tanah tentu saja dapat memperlancar ekonomi kerakyatan, karena rakyat tidak perlu lagi berurusan dengan linternir ketika hendak mengembangkan usahanya, karena sudah dapat bekerjasama dengan Bank seperti dalam mengambil kredit yang bunganya tidak seperti bunga para linternir.

“Sertifikat lahan ini jadi harapan masyarakat, kadang orang kalah di hukum ‎karena tidak memiliki sertifikat,” ujar Jokowi saat pembagian sertifikat lahan, Jumat (9/6).

Kebijakan ekonomi kerakyatan adalah salah satu yang diteriakkan Jokowi ketika kampanye 2014, dan hal ini benar-benar diwujudkannya. Jokowi sudah menjalankannya dengan pelan tapi pasti serta memberikan bukti dilapangan realitas kehidupan bangsa. Perhatiannya yang begitu besar terhadap pasar tradisional, petani, nelayan dan sektor ekonomi lainnya. Program serta kebijakan mengurangi beban rakyat miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sejahtera termasuk kesederhanaan sikapnya serta membangun infrastruktur guna memperlancar jalannya roda ekonomi yang merata, menjadi faktor bahwa Jokowi yang paling pas dengan komitmen ekonomi kerakyatan seperti cita-cita bangsa pasca kepemimpinan Soekarno.

Dalam tulisan ini belum bicara soal produksi ikan yang meningkat dengan ditenggelamkannya kapal pencuri, mulai minimnya ilegal logging dan pembakaran hutan dibanding rezim sebelumnya, pemberian satu juta domain gratis untuk mengembangkan UMKM, menjaga kestabilan stock pangan, meningkatkan etos kerja birokrasi dalam melayani, membangun irigasi dan bendungan, menyiapkan lahan produksi, dst. Yang semua ini adalah untuk demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan.

Dari melihat realita dan opini singkat diatas, maka masyarakat kontemporer urban hendaknya tidak terjebak dengan siasat oligarki yang menggunakan sentimen agama dan politik identitas. Seperti yang terjadi belakangan ini. Mari berlaku adil sejak dalam pikiran, dan bentengi diri dengan melihat dan merasakan setiap peristiwa dilapangan realitas dengan objektif.

Indonesia tidak akan raya, jika jiwa nasionalisme harus digadaikan pada kepentingan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama, Indonesia akan semakin raya jika adanya demokrasi ekonomi yang merata dan menyentuh sampai masyarakat bawah yang kini mulai diwujudkan oleh Jokowi.

Salam dialektika.

Share.

About Author

Aku adalah bukan kamu. Indonesia RayaLah! "Spirit Dialektis itu seksi" (Fb : Losa Terjal)

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage