Tidak Suka Dengan Jokowi

Tidak Suka Dengan Jokowi

14

Halo Pembaca Seword yang budiman, sore ini penulis sempat berdiskusi tentang permasalahan bangsa dengan ibu penulis. Bagaikan seorang pengamat politik kawakan ibu penulis menganalisa isu kebijakan kenaikan pajak kendaraan sampai harga cabe. Juga menganalisa isu pelecehan militer Australia pada Pancasila hingga kasus kekerasan anggota ormas FPI ke salah satu Timses Ahok.

Pada sub bahasan yang terakhir tentang kekerasan tiba-tiba ibu penulis memberikan pernyataan poitiknya secara singkat, jelas, tegas dan mengejutkan.

“Kalau masalah FPI, ibu tidak suka dengan Jokowi “!

Penulis sempat shock mendengar pernyataan ibu tentang penulis. Landasan berpikirnya sama dengan mayoritas orang biasa di negara ini. Muak dengan pembiaran aksi-aksi brutal ormas ini.

Memang sungguh menyebalkan setiap kali mendengar berita tentang aksi-aksi sok jagoan FPI yang selalu berakhir tanpa satu tindakan kongkrit dari pemerintahan (baca Jokowi).

Dimulai dari pembiaran akan mangkirnya panggilan polisi hingga pembiaran akan seruan-seruan provokasi dari beberapa pentolan ormas FPI ini.

Bahkan dalam aksi memuakkan yang terakhir, kita semua sudah mahfum akan kemunafikan tujuan sebenarnya hanya untuk kepentingan Pigub dan kekuasaan namun dibungkus dalam jargon membela agama Islam. Yang malah dilegitimasi oleh Kapolri menjadi aksi yang spektakuler dengan di fasilitasi oleh negara untuk logistiknya.

Memahami pandangan orang biasa semacam ibu penulis yang singkat tapi menghujam, jelas dan tegas namun sinis, penulis merasa ada ketidakadilan dalam kebijakan Jokowi mengatasi aksi ormas FPI.

Aksi-aksi provokasi, kekerasan, intoleran dengan bungkus pembelaan agama Islam ini benar-benar menodai umat Islam kebanyakan. Dengan cap perusuh, masyarakat amuk, agama intoleran kita sebagai umat Islam akhirnya hanya bisa berjalan dengan menundukkan kepala dan melipir ke belakang.

Seakan-akan konsep kenegaraan bangsa ini sudah terjungkir balik, lembaga MUI sebagai pohon rindang tempat umat Islam berteduh sekarang malah jadi penjual kompor yang memanaskan situasi. Alat keamanan yang tadinya sesumbar melarang aksi ini, malah berbalik bertindak sebagai panitya pelaksana.

Sungguh menyebalkan !

Apakah pemerintahan lemah dan tidak berdaya ?

Apakah Kapolri mendukung aksi ini yang dengan sombong berpidato pada aksi 212 dengan menyatakan bahwa Kejaksaan tidak pernah bisa mempersangkakan Ahok, tapi kini kepolisian bisa ?

Apakah penulis, ibu penulis dan orang-orang biasa kebanyakan ini salah apabila mengarahkan kritik dan amarah kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan penanganan permasalahan ketidak adilan ini.

Peristiwa terakhir tentang adanya konflik horisontal yang berujung pada kekerasan pada seorang wakil ketua Ranting PDIP yang juga Timses salah satu paslon ini telah menyadarkan dan membukakan mata kita bahwa pergesekan pada masyarakat bawah sudah dimulai.

Dengan adanya gelaran Pilgub yang banyak dimasuki/ditunggangi kepentingan politik selain perebutan DKI 1 ini ternyata telah memakan korban kekerasan.

Hal yang dimulai dengan penghadangan (yang lagi-lagi dibiarkan terus menerus dilakukan) kepada Cagub nomor dua ini ternyata berbuntut panjang dengan penganiayaan secara keroyokan hingga mengakibatkan cacat retak pada korban.

Miris melihat bahwa korban yang sehari-harinya hanya berprofesi sebagai tukang ojek ini harus terhenti memberi nafkah kepada keluarganya dikarenakan dianiaya secara keroyokan.

Setiap kali kekerasan yang terjadi pasti berhasil memukul kita dua kali.

Satu, kita sedih dan ngeri melihat kekerasan itu.

Dua, kita pasti bertanya dan pastinya akan ditanya oleh orang luar, apakah kita ini keras, rasialis dan fanatik agama ?

Padahal rasanya sih tidak, penulis tidak menanyakan agama korban yang dikeroyok, berasal dari suku apa, juga tidak menanyakan suku dan agama pengeroyok (walaupun FPI adalah ormas Islam).

Penulis hanya melihat kejamnya ormas yang memprovokatori sekelompok orang yang menjadi pengeroyok itu. Rasa kesal penulis tertuju pada pihak yang bertanggung jawab sebab kekerasan itu terjadi, bukan pada pelaku pengeroyokan.

Bentrok kekerasan secara horisontal ini bisa saja melebar menjadi pemantik bentrokan-bentrokan susulan. Kita lihat di media sosial betapa hebatnya publikasi akan kejadian ini. Dan bisa kita lihat, lebih banyak publikasi dari pihak pengeroyok daripada dari pihak korban.

Dan herannya lagi, setelah terjadi pengeroyokan Sekjen DPP FPI Novel Chaidir Hasan Bamukmin bukannya melakukan permintaan maaf tetapi masih saja sombong dan memanas-manasi suasana. Dengan dalih tarung satu lawan satu hingga sah melawan calon pemimpin kafir.

Melihat kondisi seperti ini, tanpa adanya rasa penyesalan dari pihak ormas FPI dan cenderung membenarkan kekerasan ini terjadi penulis sepakat dengan orang-orang biasa seperti ib penulis akan menyatakan “tidak suka Jokowi”, apabila pemerintah masih saja melakukan pembiaran ini berlangsung terus menerus.

Apakah cukup hanya dengan memproses para pelaku pengeroyokan.

Apakah cukup hanya dengan memenjarakan pelaku pengeroyokan.

Jika pihak keamanan hanya melakukan dua hal diatas, maka penulis dan ibu beserta orang-orang biasa pada umumnya tetap masih bertahan untuk “tidak dengan suka Jokowi”.

Kami menuntut penghentian ideology kekerasan yang disebarkan oleh ormas semacam FPI.

Kami menuntut penghentian provokasi-provokasi intolerant yang disebarkan oleh ormas semacam FPI.

Kami menuntut penghentian penodaan terhadap agama Islam seperti yang dilakukan untuk kepentingan politik praktis dan kekuasaan.

Penulis percaya pemerintah sudah melakukan upaya-upaya hukum atas tuntutan kami diatas, hanya saja timbul perasaan ketidakadilan dari proses itu.

Pada kasus penistaan agama yang menurut penulis sedikit ganjil dan tidak menimbulkan korban kekerasan pemerintah terkesan super kilat dalam memprosesnya, sedangkan hal ini tidak berlaku pada kasus lain khususnya yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat orang biasa seperti diatas.

Adalah tugas pemerintahan Jokowi untuk melaksanakan wewenangnya secara tegas memerangi perilaku yang melawan dasar negara, hilangkan pertimbangan-pertimbangan politis dalam menindaknya.

Pemerintah tidak bisa memaksa ibu penulis dan masyarakat orang biasa pada umumnya untuk menyukai perilaku ormas semacam FPI, dan juga tidak bisa melarang sikap-sikap “tidak dengan suka Jokowi”, apabila pemerintah tidak segera menghentikan seluruh aksi-aksi memuakkan ini.

Akhir kata, janganlah merubah fitrah bangsa ini yang penuh semangat gotong-royong dan cinta kebenaran, keadilan dan kedamaian walaupun dengan dalih agama sekalipun. Agama itu bersemayam di hati, Pancasila adalah aturan kita hidup di negara ini.

Demikianlah Kura Kura pendapat saya yang masih terus ber Pura Pura memahami gejolak permasalahan bangsa ini…Wassalam.

 

Share.

About Author

Just Aji...cuma itu tanpa tambahan apapun

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com, jika layak nantinya akan diberi akses sebagi penulis seword. Admin akan mereview setiap karya yang masuk sebelum layak ditayangkan.

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat menghubungi:

    Alifurrahman
    BBM: 74B86AE4
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage