Apakah Jokowi Mengkhianati Warga Nahdatul Ulama?

Apakah Jokowi Mengkhianati Warga Nahdatul Ulama?

21
Aksi Protes NU (Doc. Istimewa)

Aksi Protes NU (Doc. Istimewa)

Aura pendidikan tanah air sedang memanas, sebagaimana kegaluan yang dirasakan seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU), jika anda melihat akhir-akhir ini baik di forum diskusi, media bahkan sampai di kampus organisasi masyarakat terbesar di Indonesia ini selalu menegaskan bahwa NU menolak keras program sekolah lima hari atau Full Day School (FDS), untuk diterapkan di sekolah.

Di barisan akar rumput NU, isu ini seperti bola liar yang kapan saja akan menimbulkan aski protes besar-besaran. Lihat saja bagaimana reaksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang juga salah satu sayap NU di kampus-kampus.  Isu sangat menyengat bagi aktivis PMII sehingga  bagi mereka tak ada jalan lain lakukan demonstrasi.

Aksi protes menolak full day school secara rentetan terjadi diberbagai wilayah, lihat saja  ribuan anggota badan otonom Nahdlatul Ulama (NU)Kabupaten Banyumas mendatangi Alun-alun Purwokerto, Senin, 7 Agustus 2017. Di Surabaya (8 Agustus 2017) aksi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan gedung DPRD Surabaya berujung ricuh.  Sebelumnya, PMII Jawa Timur, PMII Semarang dan dibagian timur Indonesia cabang-cabang PMII bahkan hanya menunggu perintah.

Reaksi NU tak bisa dianggap sepeleh lagi, Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah. Salah satu kiai kharismatik Jatim menyatakan, pihaknya siap melakukan aksi penolakan di jakarta bila aspirasinya tidak didengarkan. Dalam rilis tempo.co.id (9/8/2017) Ulama NU siap turun ke jalan bahkan aksi turun ke jalan ini akan lebih besar dari akdi 212. Jika Presiden Republik Indonesia tak mendengarkan aspirasi NU.

“Ulama NU siap turun ke jalan di Jakarta. Insya Allah lebih besar dari aksi 212. Itu pun jika aspirasi ini tidak ada tindak lanjut,” kata saat meresmikan Kantor PCNU Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu

Untuk itu, Presiden Joko Widodo sebaiknya meninjau ulang kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Sebab jika Ulama NU turun ke jalan tak mungkin tidak di ikuti oleh santri-santrinya, jadi apabila klaim aksi itu terjadi akan lebih dari aksi 212 itu sangat logis, bahkan Kiai Mutawakkil yang juga Pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong menyebutkan, dirinya sudah mengintruksikan kepada pengurus di ponpesnya memasang spanduk dan baliho menolak kebijakan tersebut.

Jika anda membaca surat terbuka Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Syamsul Huda untuk Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) anda bisa tau bagimana galaunya warga NU dengan kebijakan tersebut. Dalam surat tersebut Syamsul Huda menyampaikan kekecewaan warga NU mengenai kebijakan full day school. Surat terbuka itu bahkan diliris website resmi NU. Sebelum rilis di website resmi NU (Kamis, 10 Agustus 2017), surat terbuka tersebut  berasal dari  facebook Masyamsul Huda. Berikut isi sepenggal isi dari surat terbuka tersebut:

Assalamu’alaikum wr wb. Mas Kaesang yang baik, Terpaksa kami nulis surat terbuka buat sampeyan, ini karena kami di seluruh jajaran Nahdlatul Ulama dari ranting hingga PBNU sudah putus asa nunggu dan ndengerin janji Bapakmu yang sekarang menjabat Presiden Republik Indonesia.

Kami saat ini sedang mengalami keresahan tingkat tinggi, karena soal pemaksaan full day school (FDS) yang dibuat dan direncanakan oleh pembantu Bapakmu yang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program itu dampaknya akan sangat berat buat kami, karena akan mematikan Madrasah Diniyah dikampung-kampung kami. Perlu Mas Kaesang ketahui, para pimpinan kami sudah kesal sekali. Bahkan sudah terbersit niat untuk tidak mendukung apalagi memilih Bapakmu pada Pilpres 2019.

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh pemimpin kami; Setidaknya Kiai Said sudah dua kali bertemu dengan Bapakmu di Istana, dan Bapakmu berjanji. “Nggih Pak Kiai, usulan NU akan selalu kami perhatikan. Wong saya tahu, hanya NU yang selalu mem-back up saya lahir bathin. Ketika demo 411 dan 212, hanya NU yang pasang badan. Bukan yang lain. Jadi, Pak Kiai sabar, nanti Permendikbud akan saya ganti dengan Perpres, gampang kan….!”

Isi surat ini masih ada lanjutanya, silahkan kunjungi website resmi NU.

Dari surat tersebut tentunya sangat terbuka bahkan bukan lagi terbuka tapi fulgar dari isi hati yang paling dalam. Nah, NU nampaknya sudah menempuh berbagai jalan sehingga warga NU melihat ini harus disikapi secara politik. Tak heran jika Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menyatakan tidak akan mendukung calon kepala daerah di Pilkada Serentak dan Pilgub Jawa Barat 2018, yang mendukung program pemerintah Full Day School.

Presiden Jokowi sampai saat ini berjanji akan menerbitkan Perpres agar  “Full Day School” Tak Wajib. Dalam Perpres itu, sebagaimana pernyataan Jokowi di berbagai media bahwa tidak ada keharusan sekolah untuk mengikuti kebijakan full day school atau delapan jam sehari. Walaupun Presiden Jokowi telah menyiapkan Perpres guna menyikapi masukan NU ini, seyognya warga NU tak perlu merasa jika mereka lama menantikan gebrakan Joko Widodo terkait isu ini.

Tetapi saya punya keyakinan senidri bahwa apapun itu Joko Widodo akan mentaktisi hal tersebut sebab NU bukanlah level kacangan yang gampang untuk dikibuli, sekali salah langkah dengan NU tentunya akan berdampak fatal nantinya.

Jokowi tak mungkin mengorbankan NU demi si menteri itu.

Share.

About Author

Atas dasar romantisme kegelisan yang sama

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage