Ini 3 Bukti Bahwa Yusril Ihza Mahendra Adalah Ahli Tata Kepentingan

Ini 3 Bukti Bahwa Yusril Ihza Mahendra Adalah Ahli Tata Kepentingan

16
Yusril Izha Mahendra (profilBos.com)

Yusril Izha Mahendra (profilBos.com)

Pakar hukum tata negara,  Yusril Ihza Mahendra , yang juga menurut saya merupakan pakar tata kepentingan baru saja mengeluarkan pernyataan tentang UUD Pemilu dimana ia memperkirakan pengaturan ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu atau RUU Pemilu bisa berakhir pada uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Yusril, Mahkamah Konstitusi pun berpotensi membatalkan pasal ambang batas presidensial tersebut.

Selain itu akhir-akhir ini Yusril tampak populer setelah gagal mendapatkan panggung dalam pesta demokrasi Jakarta hingga persoalan pernyataannya di media terhadap pemerintahan Jokowi, dia juga kini sedang tampil sebagai Ketua Tim Penasehat Hukum HTI hal ini ia lakukan dengan alasan yang sangat sederhana yaitu membela yang tertindas (katanya).

Saya melihat Yusril menjadikan posisinya sebagai pakar hukum tata negara ini untuk memainkan pisau bermata dua, dengan gagah Yusril kini tampil manis diberbagai media dengan mengatakan dirinya  sebagai pembela yang tertindas.

Sebagai kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Yusril telah memainkan pisau sebagai tanda ia adalah anti Jokowi sejati, Berikut ini beberapa sepak terjang Yusril dalam melancarkan manuvernya terhadap pemerintahan Jokowi :

1. Kasus Nurul Fahmi & Bendera Bertulisan

Bendera Merah Puith dicoret di depan markas Mabes Polri, Jakarta. facebook.com

Bendera Merah Puith dicoret di depan markas Mabes Polri, Jakarta. facebook.com

Jokowi yang kita kenal sebagai sosok penjaga NKRI dengan simbol-simbol negara yang melekat didalamnya, namun hal ini berbeda dengan Yusril yang memang selalu aktif tergantung pada kepentingannya.

Pembawa bendera merah putih bertuliskan aksara arab saat unjuk rasa Front Pembela Islam di depan Mabes Polri. Dia menilai pengenaan pasal terhadap Fahmi kurang tepat. Fahmi diduga melanggar Pasal 66 juncto Pasal 24 subsider Pasal 67 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.

Pengenaan pasal tersebut mendapat komentar pedas dari Yusril bahkan ia menganggap pengenaan pasal tersebut sangat berlebihan. Pasal tersebut dikenakan terhadap mereka yang dengan sengaja merusak, merobek, menginjak-injak, membakar dan seterusnya dengan maksud untuk menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Namun begitulah Yusril, menurut saya Yusril  belum pernah merasa ada simbol lain dimasukan ke dalam partai PBB kalu ada pasti marah juga.

2. Yusril : Bubarkan HTI Pemerintah Bisa Kalah di Pengadilan

Sosok pakar hukum tata negara yang juga menurut saya pakar tata kepentingan ini melihat HTI sebagai lahan garap dan lumbung suara nasional. HTI yang merupakan ormas yang mengusung Khilafah sebagai tujuan utamanya ini secara jelas mengancam keutuhan NKRI, jika saya meminjam istilah anak-anak NU di Maluku bahwa tak ada bedanya HTI dengan RMS sama-sama mengancam NKRI bedanya cuman pada bungkusannya saja.

Pemerintah  akan memberikan kesempatan kepada HTI untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi, dan ahli untuk didengar di persidangan. Berpijak pada  Pasal 59 dan 69 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebabkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk partai politik, hingga menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Anehnya dengan pasal yang sama pula Yusril menjadikan alasan melakukan pembelaan terhadap HTI. Yusril menuturkan sebagaimana yang dirilis oleh Tempo bahwa (Selasa, 09 Mei 2017) bahwa ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya atau sama dengan pembubaran. Yusril berujar langkah hukum itu juga harus didasarkan pada kajian yang mendalam serta alat bukti yang kuat. “Sebab jika tidak permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan pemerintah itu bisa dikalahkan di pengadilan oleh para pengacara HTI.

Saya yakin jika Yusril pasti tahu betul tentang HTI yang merupakan bagian dari pemberontakan terhadap negara tetapi HTI tampil manis dengan balutan agama. Saya juga yakin Yusril tahu bahwa meski mencita-citakan sistem politik berbasis hukum Islam, namun organisasi Hizbut Tahrir dilarang di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim.

3. Yusril Untuk Rizieq

Bukan namanya Yusril jika tak lihai dalam tata kepentingan, dia melihat bahwa FPI adalah otot gerakan dan HTI adalah otak gerakan sehingga keduanya tak luput dari aksi pahlawan ala Yusril.

Kasus Rizieq soal penghinaan Pancasila saja bisa dijadikan Yusril sebagai lahan cari opini umat yaitu dengan siap menjadi saksi yang meringankan Rizieq. Ahli hukum tata negara yang juga ahli tata kepentingan ini mengaku siap menjadi saksi ahli dari Habib Rizieq Syihab terkait kasus dugaan penodaan Pancasila diberbagai media.

Yusril mengatakan mempunyai pengetahuan yang cukup kuat terkait sejarah ketatanegaraan dan Pancasila. Menurut Yusril jika ia pernah belajar soal itu sehingga ia bisa menjernihkan persoalan terkait masalah kebebasan mimbar akademik.

Sayang seribu kali ditambah empat ribu jika pengetahuan itu hanya dijadikan bungkusan hasrat yang membara akan tahta.

 

Share.

About Author

Atas dasar romantisme kegelisan yang sama

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage