Menyoalkan Pejabat dan Pemimpin

Menyoalkan Pejabat dan Pemimpin

0

(jawapos.com)

Sebuah percakapan aneh-aneh ini terjadi antara saya dan ibu saya. Eh, tidak terlalu aneh sih. Kira-kira bisa direka beginilah. 

“Sekarang banyak pemimpin yang tingkahnya membingungkan ya. Ada pemimpin eks artis yang kelakuan artisnya masih muncul,” kata saya.

“Ya, namanya juga pejabat. Inget lho, pejabat. Beda sama pemimpin,” tutur ibu sambil mengambil jemuran.

Sempat terpikir sebentar sih.

“Iya juga ya, pejabat sama pemimpin beda..”

“Orang-orang sekarang banyak yang mentalnya pejabat. Lebih banyak. Beda sama pemimpin..”

“Kalo pemimpin kan kerja nyata ya?”

Ditanggapi menggumam, tanda setuju.

Reka percakapan tadi memang membuat saya masih berpikir sampai tulisan ini dibuat. Jujur, saya awalnya agak berpikir, kita sedang mempertahankan stigma jelek tentang pejabat atau sedang mengkritisinya? Hampir beda tipisnya, seperti tipisnya hati saya ke hati dia yang kini jauh dari mata. Heleh.

Saya pun coba-coba iseng mencari makna dua kata ini di KBBI. Maka, inilah hasilnya.

Pejabat, artinya pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan), diambil dari kata dasar jabat. Meski, kenyataannya pejabat secara luas artinya orang yang menjabat sebuah posisi tertentu (kita bisa gunakan ini di berbagai bahasan lain), namun toh masyarakat lebih umum mengenal pejabat dalam istilah pemerintahan. Sementara pemimpin, artinya orang yang memimpinyang diambil dari kata pimpin. Sebenarnya, antara kedua kata ini, hampir tak ada konteks yang berbeda diantaranya. Seakan, keduanya bersinonim. Pejabat, umumnya memimpin satu atau kumpulan dinas dan/atau satuan kerja. Mereka bisa saja disebut sebagai pemimpin di intern dinas dan/atau satuan kerja tersebut.

Namun, apakah dengan klaim pemimpin ini, mereka secara otomatis memiliki mental pemimpin? Mungkin logika ibu saya yang notabene mantan mahasiswi “kesasar” di ilmu politik namun berakhir sebagai ibu rumah tangga ini bisa ditempatkan.

Kita mungkin sudah kenyang dengan berita pejabat korupsi (alah, ini sudah dari jaman kapan begini). Kenyang pula dengan kelakuan sebagian pejabat kita yang bukannya kerja dan membela kepentingan rakyat, tapi justru bermalas-malasan. Ditambah dengan kelakuan pejabat yang membela golongan tertentu diatas kepentingan bangsa karena alasan politis kotor yang pret itu.

Mereka ini tak bisa dikatakan pemimpin. Kenapa? Ya, karena mereka tak bisa menempatkan diri ditengah masyarakat. Mereka masih berkutat dengan superioritas status mereka, yang memang pada sebagian mata masyarakat masih dianggap pekerjaan “wah” dengan jaminan kesejahteraan berlipat ganda – dari tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan “bos besar” *eh* sampai pensiun – dibandingkan karyawan biasa yang kadang pulang pergi pegal gaji pas-pasan dan biasa kita sebut sebagai “jongos”. Eh, bahasa mana pula itu, “jongos”?

Tapi, kenyataannya, meskipun para pejabat ini secara umum sudah diganti istilah status mereka dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak hadirnya UU No. 5/2014, namun toh masyarakat masih tetap mengenal mereka (pada umumnya dengan atasan dan bawahan berwarna coklat bahan atau batik dengan celana bahan pula) dengan istilah yang sama yaitu PNS. Perubahan nomenklatur pun tetap tak mengubah mental pejabat yang sudah lama melekat. Lebih tepatnya, stigma yang melekat. PNS malas melayani, PNS maunya disuap biar proses dipercepat, PNS yang kerjanya bolos pas Hari Kejepit Nasional alias Harpitnas, dan PNS-PNS lainnya.

Maka, tak heran beberapa tahun yang lalu, pemerintah berusaha “mencitrakan” positif para PNS ini lewat salah satu serial iklan layanan masyarakat Revolusi Mental – programnya pakdhe ini, dengan mengisahkan seorang PNS yang rela mengajukan diri untuk turun level demi melayani masyarakat di kantornya bekerja, karena melihat teman-temannya malah bermalas-malasan. Kemudian, sang atasan dengan tak sadar diri (nampaknya) justru malah memarahi teman-teman si PNS ini untuk bekerja serius melayani masyarakat. Lha? Tak sadar diri? Kenapa?

Ada pesan moralnya di iklan ini : semua orang bisa jadi pejabat, tapi tidak semua orang bisa jadi pemimpin.

Kalau dia sadar diri, semestinya tanpa harus menunggu si PNS untuk mengajukkan diri turun level, tugasnya si atasanlah yang terus menerus membriefing para PNS untuk fokus melayani masyarakat dan bekerja dengan rajin. Atasan, alias si pejabat ini harusnya tak bisa dan tak boleh lelah dalam mengingatkan bawahannya. Meskipun saya tahu si pejabat ini manusia juga, tapi toh memang sudah menjadi risiko bahwa si pejabat ini diserahi sebuah tanggung jawab untuk memimpin para bawahannya. Risiko yang memang harus diambil.

Tapi, tentu memang tak selalu salah si pejabat ini juga kalau memang melihat perilaku para bawahannya yang demikian. Budaya-budaya buruk seperti suap yang secara tak langsung dibuat masyarakat, budaya kekeluargaan yang terlalu “kekeluargaan”, stigma jabatan tinggi yang “wah” dan tak mempedulikan prestasinya (pokoknya yang penting jadi bos), senioritas yang tak jelas juntrungannya hingga budaya kerja individu yang memang sudah dari awalnya buruk, menjadi pekerjaan rumah yang mesti disadari. Entah kapan mau disadari.

Ya, disadari. Bukan ditiduri. Kalau ditiduri, gimana mau kerja?

Share.

About Author

Mendengarkan, mencatat dan menuliskannya buat kamu. Penulis di IniKritikGue, pekerja dan pengamat. Kontak saya : rinaldoaldo92@gmail.com.

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage