PAN Melindungi HTI dengan Isu Komunisme

PAN Melindungi HTI dengan Isu Komunisme

20
Tribun Lampung

Tribun Lampung

Partai Amanat Nasional (PAN) mengarahkan seluruh tenaga guna menyerang kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mulai dari nyanyian anggota DPR hingga Ketua MPR ikut serta dalam melakukan serangan secara masfif akhir-akhir ini.

Lihat saja bagaimana kebijakan pemerintah memblokir aplikasi Chat pesaing Whatsapp,  apalagi kalau bukan Telegram. Kebijakan ini nampaknya menjadi modal utama bagi PAN untuk melakukan manuver guna menggangu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Memang kebijakan ini menuai berbagai reaksi publik. Banyak yang mendukung pemblokiran tersebut, namun tak sedikit pula yang kecewa dan menyayangkan keputusan tersebut.

Salah satu politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Ketua MPR RI , Zulkifli Hasan menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, pemerintah tak perlu sampai memblokir media sosial Chatting tersebut. Nyanyian Zulkifli ini dengan berbagai alasan, ia mengatakan seharusnya pemerintah dapat mengusut dan menangani oknum -oknum yang menyebar hoax serta radikalisme ke dalam Telegram, sementara ia tak paham bagaimana Telegram mempunyai keamanan yang sangat melindungi pemakai aplikasi ini. Anehnya atas nama demokrasi ia juga bernyanyi bahwa Kebijakan untuk memblokir aplikasi tersebut menurutnya malah kurang mencerminkan negara Demokrasi.

Padahal pemerintah telah memberikan alasan secara jelas dan bahkan demi kenyamanan serta mengatasi aksi radikalisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Aplikasi media sosial Chatting ‘telegram’ diblokir oleh pemerintah karena dinilai mengandung banyak konten radikalisme, saya ulangi sekali lagi mengandung konten radikalisme. Selain itu, aplikasi ini dinilai tidak bisa menangkal persebaran Hoax. Bahayanya aplikasi Chatting ini diketahui juga merupakan aplikasi yang digunakan oleh ISIS untuk berkomunikasi.

Bahkan nyanyian Zulkifli juga mengarah Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kali ini alasan ia hanyalah sebatas meminta untuk dievaluasi kembali  namun tak hanya itu ternyata serangan dari Zulkifli di beberapa media menggambarkan seakan-akan Partai Amanat Nasional bukan bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Zulkifli menyebutkan satu kekeliruan fatal dalam Perppu itu adalah hukuman pidana selama 20 tahun penjara bagi orang atau pengurus ormas yang bertujuan mengganti atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (4). Dia meminta, terutama poin tersebut untuk dikaji ulang karena berpotensi bertentangan dengan konstitusi.

Ketua MPR tak sendirian, seperti yang saya katakan di awal bahwa Partai Amanat Nasional mengarahkan seluruh kekuatan untuk melakukan serangan terhadap pemerinatahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satu ikut bernyanyi adalah Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto. Yandri dalam nyanyiannya ia juga menyerang persoalan yang sama yaitu  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kata Yandri bahwa Perppu tersebut  belum diperlukan. Anehnya pula, dia menyoroti penghapusan semua pasal terkait pengadilan menunjukkan pemerintah tak percaya lembaga peradilan.

Atas nama demokrasi pula Ia mengatakan, kediktatoran bisa muncul ketika proses terhadap peradilan dihapuskan. Alasan lainnya Perppu ini belum diperlukan, lantaran peraturan pemerintah atas UU Ormas baru disahkan Presiden Jokowi 6 bulan lalu. Dalam nyanyiannya ia sempat menyinggung soal  pengadilan yang tak ada tafsir tunggal. Sebab akan ada saksi pemberat dan peringan. Sementara yang dilakukan pemerintah melalui Perppu, menurutnya jelas merupakan tafsir tunggal.

Partai Amanat Nasional nampaknya ingin Joko Widodo-Jusuf Kalla terganggu dengan nyanyian dari mereka, sebab nyanyian mereka ini menandakan bahwa mereka merasa percaya diri seakan-akan bukan bagian dari koalisi. Hal ini juga tentua kita renungi bersama bahwa jangan-jangan Partai Amanat Nasional (PAN) melindungi HTI dan gerakan radikalisme di Indonesia.

Dalam kaca mata saya jelas bahwa Partai Amanat Nasional melindungi HTI dan Radikalisme sebab hanya HTI sebagai pihak yang paling dirugikan dan anehnya merasa pula punya hak membela diri. Padahal jauh-jauh sebelum ini HTI secara tegas mengatakan bahwa demokrasi itu merupakan sistem “kafir” tapi anehnya HTI justru kini sedang beronani dengan demokrasi dan berharap lebih dengan demokrasi demi menjaga eksistensinya. Jika PAN menyerang dengan nyanyian HTI justru  mengajukan gugatan ke MK dan langkah meraka tak sampai disitu saja, kabarnya  HTI juga bisa mengajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk menguji proses administrasi pembubaran ormas.

Bukan saja HTI yang akhir-akhir ini kehabisan amunisi lalu mengangkat isu komunisme kepermukaan, tetapi PAN juga melakukan hal yang sama. Sejelan dengan sekertasis Fraksi PAN Taufik Kurniawan, yang dalam nyanyiannya ia menyatakan bahwa  ormas yang dibubarkan jangan hanya yang dianggap berideologi ekstrem kanan saja. Lucunya, Taufik seperti melakukan manuver ke arah kiri dimana Ia menekankan perlunya juga membubarkan ormas yang ekstrem kiri karena dianggap sebagai bahaya laten. Apalagi larangan komunisme juga sudah masuk ke TAP MPR.

Tak hanya soal komunisme dan leninisme, ia menilai maraknya pornografi dan narkoba seharusnya juga menjadi fokus pemerintah. Ia mengingatkan jangan sampai ada kesan negara tak hadir. Disinilah titik temua keduanya (HTI dan PAN) yaitu  keduanya sama-sama mengorek isu sampah “Komunisme”. Dari semua nyanyian diatas jelas bahwa PAN tidak ingin pemerintah membubarkan HTI, parahnya PAN hanya ingin pemerintah memberikan peringatan tertulis secara berjenjang, mungkin partai ini lupa bahwa HTI adalah RMS dan OPM yang menggunakan jubah agama.

Share.

About Author

Atas dasar romantisme kegelisan yang sama

  • About

    Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@seword.com

    Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view 11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-

    Untuk pemasangan iklan atau kerjasama lainnya dapat dikirim ke iklan@seword.com

    Kontribusi ke rekening Mandiri
    13700 13064 080
    PT SEWORD MEDIA UTAMA
    KCP Yogyakarta Diponegoro

    Alifurrahman
    WA: +150 6802 8643

  • Seword Fanspage